Bank Soal TEKNIS CPNS 2026: Kompetensi Teknis
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Penggunaan alat/metode kerja terbaru: Seorang ASN di unit pelayanan publik ditugaskan untuk mengoptimalkan resolusi pengaduan masyarakat. Departemen baru saja mengadopsi platform analisis teks berbasis AI untuk memproses pengaduan yang masuk dari berbagai saluran, menggantikan metode kategorisasi manual sebelumnya. Setelah implementasi, ASN tersebut mengamati bahwa meskipun sistem dengan cepat mengkategorikan pengaduan, akurasi untuk pengaduan yang nuansanya kompleks dan multi-topik lebih rendah dari yang diharapkan, seringkali menyebabkan pengaduan salah arah ke departemen yang tidak tepat.
Apa pendekatan paling strategis yang harus diambil ASN untuk secara efektif memanfaatkan alat AI baru ini sambil mengatasi kesenjangan akurasi yang teridentifikasi, demi memastikan peningkatan berkelanjutan dalam pelayanan publik?
A
Segera menghentikan penggunaan platform AI untuk pengaduan kompleks dan kembali ke kategorisasi manual, serta melaporkan kegagalan alat tersebut kepada atasan.
B
Memfokuskan pelatihan ulang semua staf untuk mengkategorikan pengaduan kompleks secara manual dengan lebih efisien, hanya menggunakan AI untuk kasus-kasus sederhana dan jelas.
C
Menganalisis pengaduan yang salah kategori untuk mengidentifikasi pola, berkolaborasi dengan vendor/pengembang AI untuk menyempurnakan algoritma model, dan mengembangkan mekanisme umpan balik untuk peningkatan model berkelanjutan.
D
Menerapkan proses tinjauan manual sekunder untuk semua pengaduan yang dikategorikan oleh AI, yang secara efektif menambah lapisan pekerjaan tanpa mengatasi akar masalah.
E
Mengusulkan investasi pada platform AI yang sama sekali berbeda dari vendor lain, dengan asumsi platform saat ini secara inheren cacat dan tidak dapat diperbaiki.
NO. 2
Link Soal
Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di bagian pelayanan perizinan pada sebuah instansi pemerintah, menerima tawaran untuk menjadi konsultan lepas bagi sebuah perusahaan swasta. Perusahaan tersebut diketahui sering mengajukan permohonan perizinan kepada instansi tempat PPPK tersebut bekerja. Meskipun pekerjaan konsultansi tersebut akan dilakukan di luar jam dinas dan tidak menggunakan fasilitas kantor, namun PPPK tersebut memiliki akses terhadap informasi internal dan proses evaluasi perizinan yang dapat menguntungkan perusahaan tersebut di kemudian hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tindakan PPPK yang menerima tawaran tersebut paling tepat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban:
A
Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
B
Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
C
Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
D
Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
E
Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
NO. 3
Link Soal
Dalam upaya peningkatan efisiensi layanan publik, sebuah instansi pemerintah telah meluncurkan platform digital terpadu. Namun, setelah beberapa bulan, tingkat adopsi pengguna masih rendah dan banyak keluhan terkait navigasi yang kompleks serta informasi yang kurang interaktif. Sebagai seorang Analis Sistem pada instansi tersebut, Anda diminta untuk mengidentifikasi metode kerja terbaru yang paling efektif untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan platform. Manakah pendekatan berikut yang paling tepat?
A
Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala melalui kuesioner cetak dan sesi wawancara tatap muka.
B
Menerapkan A/B testing untuk optimasi tata letak antarmuka, mengintegrasikan chatbot berbasis AI untuk panduan interaktif, dan memanfaatkan analitik data prediktif untuk personalisasi layanan.
C
Mengadakan pelatihan luring (offline) secara masif di berbagai lokasi untuk mengedukasi masyarakat tentang cara penggunaan platform.
D
Membentuk tim khusus untuk mengembangkan modul panduan penggunaan yang sangat rinci dan mendistribusikannya melalui kanal media sosial.
E
Meluncurkan program insentif bagi pengguna yang berhasil mengajak pengguna baru, serta melakukan promosi besar-besaran melalui media massa.
NO. 4
Link Soal
Penanganan Kebakaran di Lingkungan Kerja. Seorang staf ASN di unit TIK menemukan adanya api kecil yang mulai membesar di sudut ruang server akibat korsleting listrik. Ia adalah staf yang telah mengikuti pelatihan K3L dan memahami penggunaan APAR. Apa urutan tindakan prosedural yang PALING TEPAT harus dilakukan oleh ASN tersebut sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kondisi darurat kebakaran di lingkungan kerja?
A
Mengaktifkan alarm kebakaran terdekat; mematikan aliran listrik utama di ruang server; menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jika api masih kecil dan aman untuk ditangani; melapor kepada petugas K3L atau atasan dan membantu evakuasi jika diperlukan.
B
Mencoba memadamkan api dengan APAR terlebih dahulu; jika tidak berhasil, baru mengaktifkan alarm kebakaran; melaporkan kepada atasan; lalu mengevakuasi diri.
C
Melaporkan segera kepada atasan atau petugas K3L; menunggu instruksi; baru kemudian mengaktifkan alarm kebakaran; dan mengevakuasi area.
D
Mematikan aliran listrik utama di ruang server; segera mengevakuasi diri dan rekan kerja; mengaktifkan alarm kebakaran; dan menunggu tim pemadam datang.
E
Mengambil APAR dan mematikan aliran listrik secara bersamaan; mengaktifkan alarm kebakaran; lalu mencoba memadamkan api; dan melaporkan kejadian.
NO. 5
Link Soal
**REGULASI: Penerapan Pasal UU Pelayanan Publik.** Seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di bagian pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diketahui menunda-nunda proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi seorang pengusaha UMKM selama lebih dari tiga bulan, padahal semua persyaratan administratif dan teknis telah lengkap. Penundaan ini terjadi tanpa justifikasi yang jelas dan mengakibatkan kerugian materiil bagi pengusaha tersebut. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tindakan PPPK tersebut secara spesifik melanggar prinsip pelayanan publik dan kewajiban penyedia layanan, serta dapat dikenakan sanksi sesuai pasal yang relevan.
Pilih pernyataan yang paling tepat mengenai pelanggaran dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan berdasarkan UU tersebut.
A
Melanggar prinsip transparansi (Pasal 17 huruf a) dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 54 UU No. 25 Tahun 2009.
B
Melanggar kewajiban profesionalisme (Pasal 17 huruf f) dan disiplin pegawai sesuai Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK.
C
Melanggar kewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar pelayanan (Pasal 21 ayat (1) huruf e) dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai Pasal 57 UU No. 25 Tahun 2009.
D
Melanggar prinsip keadilan (Pasal 17 huruf h) dan harus menghadapi proses mediasi dengan pengusaha UMKM yang dirugikan.
E
Melanggar prinsip akuntabilitas (Pasal 17 huruf b) dan wajib mengganti kerugian materiil pengusaha tersebut secara langsung.
NO. 6
Link Soal
(Regulasi ASN: Kode Etik dan Kode Perilaku) Seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sebuah kementerian menerima permohonan informasi publik dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait laporan keuangan proyek infrastruktur yang baru selesai. Sebelum batas waktu respons berakhir, Pejabat PPID tersebut dihubungi oleh seorang kontraktor proyek tersebut yang menawarkan "apresiasi" dalam bentuk undangan makan malam mewah dan tiket pertandingan olahraga, dengan harapan informasi yang diberikan kepada LSM dapat "disesuaikan" agar tidak menimbulkan kontroversi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan turunannya, khususnya terkait Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, tindakan paling tepat yang harus diambil oleh Pejabat PPID tersebut adalah...
A
Menerima tawaran tersebut, namun tetap memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada LSM sesuai ketentuan yang berlaku.
B
Menolak tawaran tersebut dengan sopan dan menjelaskan bahwa sebagai ASN ia terikat pada Kode Etik yang melarang penerimaan gratifikasi atau keuntungan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas tugas.
C
Menerima tawaran tersebut, tetapi hanya jika informasi yang akan diberikan kepada LSM memang sudah bersih dari potensi kontroversi yang merugikan proyek.
D
Mengabaikan tawaran dari kontraktor dan memberikan informasi kepada LSM sesuai prosedur, tanpa perlu menolak secara eksplisit tawaran tersebut.
E
Melaporkan tawaran tersebut kepada atasan, dan membiarkan atasan memutuskan apakah akan menindaklanjuti atau tidak tawaran tersebut.
NO. 7
Link Soal
(Penanganan Gangguan Listrik pada Pusat Layanan Publik) Anda adalah seorang Petugas Pelayanan Publik di sebuah Pusat Layanan Terpadu yang sedang melayani masyarakat. Tiba-tiba, seluruh pasokan listrik padam tanpa peringatan, menyebabkan sistem komputer mati dan ruangan menjadi gelap. Terdapat antrean panjang dan kepanikan mulai muncul di antara pengunjung. Mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kondisi darurat, apa langkah prosedural pertama dan paling krusial yang harus Anda lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi serta memulai penanganan insiden secara efektif?
A
Segera mencoba menyalakan ulang komputer dan perangkat elektronik lainnya untuk melihat apakah masalahnya lokal.
B
Mengumumkan kepada pengunjung bahwa ada pemadaman listrik dan meminta mereka untuk tenang sambil menunggu informasi lebih lanjut.
C
Mencari tahu penyebab pemadaman listrik dengan menghubungi PLN atau bagian teknis gedung.
D
Mengaktifkan sistem pencahayaan darurat (jika tersedia) dan memastikan tidak ada bahaya listrik atau kepanikan yang berlebihan, lalu segera melaporkan insiden kepada atasan atau tim teknis.
E
Meminta seluruh pengunjung untuk segera meninggalkan gedung secara tertib melalui jalur evakuasi darurat.
NO. 8
Link Soal
**Penanganan Kondisi Darurat Sistem Informasi.** Sebuah sistem pendaftaran daring yang menjadi tulang punggung pelayanan publik di sebuah instansi pemerintah mengalami kegagalan total, tidak dapat diakses oleh publik, dan menampilkan pesan kesalahan kritis pada jam kerja puncak. Sebagai seorang ASN yang bertanggung jawab atas operasional dan kelancaran layanan tersebut, Anda harus merespons insiden ini dengan cepat dan sesuai SOP. Mengacu pada prinsip-prinsip penanganan kondisi darurat IT, urutan langkah-langkah *awal* yang paling tepat yang harus segera Anda ambil untuk memitigasi dampak dan memulai proses pemulihan adalah...
A
Memverifikasi secara detail jenis kesalahan dan skala dampaknya; segera melaporkan insiden tersebut secara lisan kepada atasan langsung dan tim teknis terkait; serta menginstruksikan staf pelayanan untuk segera beralih ke prosedur pendaftaran manual atau alternatif sementara.
B
Segera melaporkan insiden tersebut secara lisan kepada atasan langsung; mencoba melakukan *restart* aplikasi dan server terkait; kemudian memverifikasi jenis kesalahan dan skala dampaknya.
C
Menginstruksikan staf pelayanan untuk segera beralih ke prosedur pendaftaran manual atau alternatif sementara; memverifikasi secara detail jenis kesalahan dan skala dampaknya; kemudian melaporkan insiden tersebut secara lisan kepada atasan langsung.
D
Mencoba melakukan *restart* aplikasi dan server terkait; segera melaporkan insiden tersebut secara lisan kepada atasan langsung; kemudian mulai mendokumentasikan semua langkah penanganan dalam log insiden resmi.
E
Mendokumentasikan semua langkah penanganan dalam log insiden resmi; memverifikasi secara detail jenis kesalahan dan skala dampaknya; serta menginstruksikan staf pelayanan untuk segera beralih ke prosedur pendaftaran manual atau alternatif sementara.
NO. 9
Link Soal
PROSEDURAL: Urutan SOP penanganan kondisi darurat. Seorang Administrator Jaringan di sebuah instansi pemerintah mendapati bahwa sistem utama yang melayani layanan publik vital mengalami down total akibat pemadaman listrik mendadak di area gedung. Generator cadangan juga gagal berfungsi otomatis. Lebih lanjut, tercium bau gosong dan terlihat asap tipis keluar dari salah satu rak server di ruang data center. Berdasarkan SOP penanganan kondisi darurat, urutan tindakan prioritas yang harus diambil Administrator Jaringan tersebut adalah...
A
1. Mengaktifkan alarm kebakaran gedung dan memastikan keselamatan diri serta rekan kerja dengan evakuasi parsial jika diperlukan. 2. Menghubungi pemadam kebakaran dan tim manajemen krisis internal. 3. Jika aman dan memungkinkan, memutus aliran listrik ke rak server yang berasap dan menggunakan APAR untuk memadamkan api kecil. 4. Mendokumentasikan kejadian dan menyiapkan informasi untuk tim penyelamat.
B
1. Melakukan troubleshooting pada generator cadangan dan mencoba me-restart sistem. 2. Menghubungi tim IT internal dan menginformasikan tentang pemadaman. 3. Mengambil APAR dan mencari sumber asap. 4. Mendokumentasikan insiden untuk laporan teknis.
C
1. Menghubungi pemadam kebakaran dan tim manajemen krisis internal. 2. Mengaktifkan alarm kebakaran gedung dan memastikan evakuasi seluruh personil. 3. Memutus aliran listrik utama gedung dan mencoba menyelamatkan data penting dari server yang tidak terdampak. 4. Menggunakan APAR jika api masih kecil.
D
1. Mengambil APAR dan segera menuju sumber asap untuk memadamkan api. 2. Mengaktifkan alarm kebakaran dan meminta rekan kerja untuk mengevakuasi diri. 3. Memutus aliran listrik ke ruang server. 4. Menghubungi pemadam kebakaran dan tim teknis gedung.
E
1. Memutus aliran listrik ke ruang server. 2. Menghubungi tim manajemen krisis dan atasan. 3. Mengaktifkan alarm kebakaran gedung dan mengevakuasi diri. 4. Melakukan evaluasi kerusakan awal dan membuat laporan insiden.
NO. 10
Link Soal
PROSEDURAL: Urutan SOP penanganan kondisi darurat. Sebagai seorang Administrator Jaringan pada Pusat Data Pemerintah, Anda tiba-tiba menerima laporan bahwa salah satu server kunci yang melayani aplikasi publik tidak dapat diakses. Setelah melakukan pengecekan awal, Anda menemukan bahwa perangkat jaringan utama menunjukkan status anomali dan log sistem mencatat kegagalan konektivitas yang persisten. Mengingat pentingnya layanan, urutan tindakan yang paling tepat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kondisi darurat adalah:
A
Melakukan verifikasi dan identifikasi akar masalah secara mendalam (misal: cek kabel, konfigurasi, log sistem); Mengisolasi segmen jaringan yang terdampak untuk mencegah meluasnya masalah; Memberikan notifikasi darurat kepada atasan dan tim teknis terkait; Mengimplementasikan solusi perbaikan sesuai prosedur yang berlaku; Melakukan verifikasi pemulihan layanan dan monitoring kinerja; Mendokumentasikan seluruh proses penanganan dan pelaporan insiden.
B
Segera melakukan restart paksa pada server dan perangkat jaringan utama; Memberikan notifikasi kepada atasan dan tim; Melakukan identifikasi penyebab masalah; Memastikan layanan pulih; Mendokumentasikan insiden.
C
Memberikan notifikasi awal kepada atasan tentang masalah; Melakukan identifikasi cepat penyebab masalah; Mencoba perbaikan darurat dengan konfigurasi ulang seadanya; Memantau status layanan; Mendokumentasikan setiap langkah.
D
Mengisolasi server yang bermasalah; Melakukan verifikasi masalah; Menghubungi vendor penyedia perangkat untuk dukungan; Melakukan penggantian perangkat; Memantau pemulihan.
E
Mendokumentasikan laporan awal masalah; Melakukan identifikasi masalah; Memberikan notifikasi kepada atasan; Mengimplementasikan solusi perbaikan; Melakukan verifikasi akhir.