Bank Soal TWK CPNS 2026: Integritas

A

Memaksakan kebijakan tersebut demi menjaga ketertiban umum.

B

Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi di masyarakat lebih kondusif.

C

Menginisiasi dialog dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi komprehensif.

D

Menyerahkan sepenuhnya keputusan final kepada kelompok masyarakat mayoritas di wilayah tersebut.

E

Menghentikan secara total semua proyek pembangunan rumah ibadah di wilayah yang bersangkutan.

A

Menegaskan kedaulatan negara secara militer terhadap wilayah perbatasan tersebut.

B

Mengabaikan daerah perbatasan karena faktor aksesibilitas yang sulit.

C

Melakukan pendekatan sosial dan ekonomi yang komprehensif untuk memperkuat ikatan dengan masyarakat setempat.

D

Mengarahkan kekuatan militer untuk menjaga ketertiban di wilayah perbatasan.

E

Memberikan wewenang pengelolaan daerah perbatasan kepada pihak swasta.

A

Mengabaikan keberatan yang diajukan karena proses pembangunan sudah berjalan sesuai rencana.

B

Menghentikan seluruh program pembangunan di daerah yang menyampaikan keberatan tersebut.

C

Menyelenggarakan konsultasi intensif dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan seimbang.

D

Memberikan alokasi dana tambahan khusus kepada daerah yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan.

E

Mengalihkan anggaran pembangunan dari wilayah yang sudah maju ke daerah yang mengajukan keberatan.

A

Perbedaan sudut pandang merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dalam pembentukan suatu negara.

B

Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas perbedaan-perbedaan kelompok atau golongan.

C

Kelompok dengan suara mayoritas selalu menjadi penentu utama dalam setiap pengambilan keputusan.

D

Mufakat hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak telah menyetujui secara penuh setiap usulan.

E

Struktur negara harus diatur oleh kelompok yang memiliki gagasan dan pandangan terkuat.

A

Membiarkan penyalahgunaan anggaran agar stabilitas politik tetap terjaga.

B

Mengungkap penyalahgunaan anggaran tersebut meskipun menghadapi tekanan politik yang besar.

C

Mencari solusi kompromi agar bawahannya tidak terseret dalam masalah hukum.

D

Menunda tindakan penanganan hingga situasi politik di daerah tersebut lebih stabil.

E

Menyembunyikan masalah tersebut demi menjaga citra dan reputasi instansi pemerintahan.

A

Menghilangkan sepenuhnya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia.

B

Memperkuat jati diri bangsa dan identitas nasional di tengah persaingan global yang ketat.

C

Meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara lain dalam sektor kebudayaan.

D

Menyeragamkan seluruh kebudayaan Indonesia agar lebih mudah diterima secara global.

E

Menghindari segala bentuk interaksi kebudayaan dengan negara-negara asing.

A

Memaksa masyarakat menerima proyek tersebut demi kemajuan pembangunan wilayah.

B

Mengabaikan protes masyarakat dan tetap melanjutkan pembangunan proyek sesuai rencana.

C

Menyelenggarakan konsultasi publik yang menyeluruh untuk menemukan solusi terbaik bersama masyarakat.

D

Menunda pelaksanaan proyek hingga masyarakat bersedia menyetujui tanpa syarat.

E

Mengalihkan lokasi proyek pembangunan ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.

A

Menambah porsi bantuan khusus bagi kelompok masyarakat yang mengajukan keluhan.

B

Menghentikan seluruh proses distribusi bantuan hingga masalah ketidakadilan teratasi.

C

Melakukan audit transparan terhadap proses distribusi bantuan dan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat.

D

Mengabaikan keluhan yang ada karena distribusi bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal.

E

Menyerahkan tanggung jawab penuh distribusi bantuan kepada lembaga pihak ketiga.

A

Memberikan sanksi hukum kepada setiap warga negara yang tidak berpartisipasi dalam pemilu.

B

Melaksanakan kampanye dan sosialisasi secara masif mengenai urgensi dan dampak positif partisipasi pemilu.

C

Menunda pelaksanaan pemilu sampai seluruh elemen masyarakat benar-benar siap untuk berpartisipasi.

D

Mewajibkan seluruh warga negara untuk memilih tanpa memberikan opsi untuk golput.

E

Mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) agar proses pemilu lebih mudah dikontrol.

A

Menunda seluruh program pembangunan di wilayah-wilayah yang mengajukan keberatan.

B

Mengabaikan keberatan yang muncul karena program pembangunan sudah selesai direncanakan.

C

Mengadakan dialog aktif dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan mereka dalam proses pembangunan.

D

Menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kepada pihak swasta.

E

Mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah yang lebih mudah dijangkau dan mendukung.