Bank Soal TWK CPNS 2026: Semua Topik

A

Melakukan kajian mendalam, melibatkan aktif komunitas adat dalam perencanaan, mencari solusi teknologi dan kebijakan yang menjamin keberlanjutan lingkungan, serta mempromosikan inkulturasi teknologi dengan kearifan lokal, sebagai wujud nasionalisme yang berkeadaban dan berkelanjutan.

B

Mendahulukan pembangunan 'Pulau Pintar' demi kemajuan ekonomi dan pertahanan negara, mengesampingkan kekhawatiran lingkungan dan budaya lokal yang dianggap menghambat visi besar bangsa.

C

Menolak pembangunan proyek secara total dan mempertahankan status quo wilayah tersebut, demi menjaga keaslian budaya adat dan kelestarian lingkungan tanpa kompromi.

D

Mengundang investor dan ahli asing secara eksklusif untuk mengambil alih pembangunan proyek dengan janji percepatan ekonomi, tanpa terlalu melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan.

E

Mengadakan referendum nasional untuk memutuskan proyek tersebut, sehingga keputusan akhir murni berdasarkan suara mayoritas rakyat tanpa mempertimbangkan aspek kerentanan minoritas atau lingkungan spesifik.

A

Melaporkan langsung kepada atasan tertinggi yang berwenang atau unit pengawas internal dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat dan akurat.

B

Mengumpulkan informasi lebih lanjut dan mendiskusikannya secara terbatas dengan rekan-rekan ASN lain yang memiliki integritas serupa untuk mencari solusi internal.

C

Diam saja dan fokus pada tugas Anda agar tidak mencari masalah, sambil berharap praktik tersebut akan hilang dengan sendirinya seiring waktu.

D

Secara personal mengingatkan oknum-oknum tersebut untuk menghentikan praktik 'titipan' dengan argumen etis dan moral.

E

Mencari cara untuk mengajukan usulan perbaikan sistem agar lebih transparan dan akuntabel di kemudian hari, tanpa harus menyoroti oknum secara langsung saat ini.

A

Melaporkan indikasi tersebut kepada Inspektorat Jenderal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang kuat dan valid.

B

Mendiskusikan masalah ini secara pribadi dengan atasan Anda, berharap dia akan menghentikan praktik tersebut dan menyadari kesalahannya.

C

Mengabaikan praktik tersebut karena atasan Anda memiliki kekuasaan dan Anda tidak ingin merusak hubungan kerja serta karier Anda.

D

Menerima praktik tersebut sebagai bagian dari "budaya kerja" yang sering terjadi di banyak instansi pemerintah, dan tidak melakukan apa-apa.

E

Mencoba mencari keuntungan pribadi dari situasi tersebut dengan menawarkan bantuan kepada calon lain untuk mendapatkan posisi dengan imbalan tertentu.

A

Mengadopsi praktik tersebut sementara waktu sambil merumuskan strategi jangka panjang untuk menghapusnya secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak.

B

Menolak tegas praktik "uang pelicin" tersebut, memberikan contoh langsung dengan tidak menerima atau memprosesnya, serta mengedukasi staf tentang pentingnya integritas.

C

Melaporkan praktik tersebut secara anonim kepada lembaga pengawas eksternal agar investigasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik langsung di internal dinas.

D

Mencoba memodifikasi praktik tersebut menjadi "dana sukarela" yang transparan dan dipertanggungjawabkan untuk peningkatan fasilitas layanan publik.

E

Menunggu dukungan dari atasan atau kebijakan baru dari pusat sebelum mengambil tindakan konkret, sambil memastikan dirinya tidak terlibat langsung.

A

Menolak seluruh investasi asing tersebut dan mencari sumber pendanaan domestik untuk proyek pariwisata yang lebih kecil dan ramah lingkungan, demi menjaga situs sejarah dan komunitas adat.

B

Menerima investasi dengan tegas menuntut agar situs sejarah dan komunitas adat tidak diganggu gugat, serta mewajibkan investor untuk merekrut seluruh tenaga kerja dari masyarakat lokal, termasuk manajerial.

C

Menerima investasi tersebut sepenuhnya dengan alasan peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama, serta memberikan kompensasi yang layak bagi komunitas adat.

D

Menganalisis ulang secara komprehensif rencana investasi tersebut, memastikan aspek pelestarian situs sejarah dan budaya lokal serta perlindungan komunitas adat menjadi syarat mutlak, sekaligus menegosiasikan klausul penggunaan tenaga kerja lokal secara signifikan hingga posisi strategis, bahkan mempertimbangkan mencari alternatif investor atau skema pembiayaan yang lebih sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang.

E

Mengajukan protes keras kepada pemerintah pusat agar membatalkan proyek investasi tersebut karena dianggap sebagai bentuk penjajahan ekonomi dan budaya oleh negara asing.

A

Memprioritaskan pelatihan fisik dan kemiliteran bagi seluruh komponen bangsa untuk menghadapi potensi agresi militer eksternal.

B

Memperketat regulasi internet dan sensor konten dari luar negeri guna melindungi ideologi Pancasila dari pengaruh negatif global.

C

Menggalakkan literasi digital dan memupuk kemampuan berpikir kritis di masyarakat untuk menangkal hoaks, disinformasi, dan propaganda yang merongrong persatuan bangsa.

D

Menuntut peningkatan alokasi anggaran pertahanan secara signifikan untuk membeli persenjataan modern dan canggih agar mampu bersaing dengan negara adidaya.

E

Mendorong setiap warga negara untuk mencapai kesuksesan finansial pribadi demi meningkatkan kontribusi pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

A

Mendukung keputusan musyawarah adat tersebut demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, dengan asumsi persatuan adalah yang terpenting.

B

Langsung melaporkan keputusan tersebut ke instansi yang lebih tinggi di tingkat provinsi atau pusat untuk pembatalan, karena melanggar konstitusi.

C

Mengadakan dialog terbuka dan persuasif dengan tokoh adat dan masyarakat, menjelaskan relevansi UUD NRI 1945 dan hak asasi manusia, serta mencari titik temu untuk harmonisasi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional.

D

Mengabaikan keputusan tersebut karena dianggap sebagai ranah adat yang berada di luar kewenangan langsung ASN dalam konteks struktural.

E

Menginisiasi pembentukan peraturan daerah baru yang secara eksplisit melarang segala bentuk pembatasan hak minoritas oleh adat, dengan harapan dapat memaksa perubahan.

A

Berkaitan dengan kebijakan baru ini, seluruh aparatur sipil negara diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B

Terkait kebijakan baru ini, maka diharapkan seluruh aparatur sipil negara dapat beradaptasi dengan cepat demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

C

Seluruh aparatur sipil negara diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat karena kebijakan baru ini demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

D

Agar dapat beradaptasi dengan cepat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, seluruh aparatur sipil negara diharapkan memahami kebijakan baru ini.

E

Sehubungan dengan kebijakan baru ini, maka seluruh aparatur sipil negara diharapkan bisa beradaptasi dengan cepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

A

Aktif mengikuti pelatihan dasar kemiliteran yang diselenggarakan pemerintah bagi warga sipil guna mempersiapkan diri dalam kondisi darurat militer.

B

Mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah terkait peningkatan anggaran militer dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagai bentuk kepedulian.

C

Mengembangkan potensi diri secara optimal di bidang profesi masing-masing, berinovasi, dan berkontribusi pada pembangunan nasional untuk mewujudkan kemajuan bangsa serta kesejahteraan umum.

D

Mengorganisir demonstrasi damai untuk menuntut pemerintah lebih tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan dari ancaman luar.

E

Menyebarkan informasi positif tentang Indonesia di media sosial untuk melawan narasi negatif dari pihak asing dan menjaga citra baik negara.

A

Ketuhanan Yang Maha Esa, karena integritas membutuhkan ketaatan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari keyakinan agama.

B

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena integritas menuntut setiap individu untuk berlaku jujur, adil, dan menghargai harkat martabat manusia dalam setiap interaksi sosial dan pelayanan publik.

C

Persatuan Indonesia, karena integritas pejabat publik membangun kepercayaan rakyat yang esensial untuk menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa.

D

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena integritas memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama.

E

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena integritas mewujudkan pelayanan publik yang merata, bebas dari korupsi, dan tidak diskriminatif.