10 Soal TWK CPNS HOTS Terbaru 2026 dan Pembahasannya Secara Lengkap (Vol. 28)
- A. Sumber dari segala sumber hukum
- B. Perjanjian luhur bangsa saat kemerdekaan
- C. Ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain
- D. Pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- E. Dasar dalam pembentukan kedaulatan wilayah
Kunci: D
Pembahasan: Jawaban Benar: D. Pancasila sebagai Way of Life atau pandangan hidup bermakna sebagai pedoman atau petunjuk arah bagi seluruh perilaku bangsa dalam bernegara.
Soal 7: Nasionalisme Ekonomi dan Integritas
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
- A. Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
- B. Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
- C. Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
- D. Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
- E. Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.
Kunci: A
Pembahasan: Tindakan Pejabat DR yang secara eksklusif memberikan kemudahan pada investor asing, mempersulit UMKM lokal, dan meremehkan produk serta budaya daerah merupakan bentuk nyata pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi. Nasionalisme ekonomi menekankan keberpihakan dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dalam negeri dan pelaku usaha lokal. Selain itu, tindakannya juga mengikis rasa bangga terhadap identitas dan potensi bangsa sendiri, yang merupakan esensi dari semangat nasionalisme.