Pembahasan Soal TWK - Bela Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1861. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gelombang masif disinformasi dan hoaks yang disebarkan melalui platform digital, seringkali berasal dari aktor non-negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Konten-konten ini bertujuan merusak persatuan, memecah belah bangsa, dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah serta institusi negara. Fenomena ini, jika tidak diatasi secara serius, dapat menggerus pilar-pilar kebangsaan.
Dalam perspektif Bela Negara di era digital, apa implikasi terpenting dari ancaman ini terhadap ketahanan nasional, dan bagaimana peran ASN dalam penanggulangannya yang paling efektif sesuai dengan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara?
A
Ancaman ini mengikis rasa kebersamaan, sehingga ASN harus fokus pada pemblokiran akun dan situs penyebar hoaks secara masif untuk menjaga stabilitas informasi.
B
Disinformasi melemahkan kohesi sosial, menuntut ASN untuk menjadi agen literasi digital yang proaktif, mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan berpikir kritis, sekaligus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang bijak.
C
Penyebaran hoaks merusak reputasi bangsa, sehingga ASN perlu mengembangkan sistem peringatan dini dan respons cepat untuk melawan narasi negatif dengan propaganda tandingan yang kuat dan terstruktur.
D
Ancaman ini menciptakan polarisasi politik, yang mengharuskan ASN untuk secara tegas menindak setiap ujaran kebencian dan konten provokatif melalui penegakan hukum tanpa kompromi untuk melindungi Pancasila.
E
Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, oleh karena itu ASN wajib melaporkan setiap konten yang berpotensi merusak nama baik instansi atau pejabat negara kepada pihak berwenang sebagai bentuk pembelaan.
NO. 152
Link Soal
Di sebuah wilayah perbatasan Indonesia yang kaya sumber daya alam, muncul gerakan separatis yang memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok transnasional dengan agenda kepentingan ekonomi dan geopolitik. Gerakan ini memanfaatkan kesenjangan ekonomi dan ketidakpuasan lokal terhadap pemerintah pusat sebagai basis rekrutmen. Pada saat yang sama, wilayah ini juga menghadapi ancaman eksploitasi sumber daya secara ilegal oleh pihak asing, yang memperparah kerusakan lingkungan dan merugikan negara.
Dalam perspektif Bela Negara dan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tantangan paling mendasar yang dihadapi pemerintah pusat dalam situasi kompleks ini adalah...
A
Menjaga kedaulatan wilayah dari intervensi asing yang mendukung separatisme, dengan pengerahan kekuatan militer secara terukur untuk menumpas gerakan tersebut.
B
Membangun kepercayaan masyarakat lokal melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, agar potensi disintegrasi bangsa akibat kesenjangan dapat diminimalisir.
C
Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam ilegal, untuk mengamankan aset negara dan mencegah kerugian finansial yang berkelanjutan.
D
Meredakan ketegangan sosial dan politik dengan mengedepankan dialog inklusif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat adat, guna mencari solusi damai yang berkelanjutan.
E
Memperkuat integrasi wilayah perbatasan ke dalam sistem nasional melalui program-program transmigrasi dan pertukaran budaya, sehingga mengurangi pengaruh asing dan mempererat rasa kebangsaan.
NO. 153
Link Soal
Seorang ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerima tekanan kuat dari seorang pengusaha berpengaruh dan oknum pejabat daerah untuk mempercepat izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi proyek pembangunan resort mewah di kawasan konservasi. Dalihnya adalah proyek ini akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, serta menarik investasi. Namun, hasil kajian awal yang tidak dipublikasikan menunjukkan bahwa proyek tersebut berpotensi besar merusak ekosistem vital dan sumber air bersih bagi masyarakat sekitar dalam jangka panjang.
Dalam konteks nilai Bela Negara, khususnya prinsip sadar berbangsa dan bernegara serta kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, dilema etika yang dihadapi ASN ini paling tepat diinterpretasikan sebagai pertarungan antara...
A
Kepatuhan terhadap atasan versus kepatuhan terhadap prosedur hukum, yang akan berdampak pada citra instansi di mata publik.
B
Kepentingan ekonomi jangka pendek versus keberlanjutan lingkungan dan hak-hak generasi mendatang, yang merefleksikan pengamalan sila kelima Pancasila.
C
Loyalitas kepada negara dalam bentuk mendukung investasi versus loyalitas kepada masyarakat adat yang akan terdampak, yang merupakan manifestasi Bhinneka Tunggal Ika.
D
Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan versus risiko pribadi yang timbul dari penolakan terhadap tekanan oknum, menguji integritas ASN.
E
Tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik versus godaan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang mengancam fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.
NO. 154
Link Soal
Menjelang pemilihan umum yang sangat kompetitif, terjadi polarisasi ekstrem di media sosial. Beberapa kelompok masyarakat dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian, informasi palsu, dan narasi provokatif yang menyerang identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lawan politiknya. Hal ini menyebabkan ketegangan di berbagai lapisan masyarakat dan bahkan memicu bentrokan kecil di beberapa daerah. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan persatuan di tengah hak asasi warga negara untuk berekspresi.
Dalam konteks Bela Negara, implikasi paling signifikan dari situasi ini terhadap ketahanan nasional adalah...
A
Menguji kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan merata, sebagai prasyarat bagi tegaknya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang majemuk.
B
Menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan lembaga negara, yang dapat melemahkan legitimasi pemerintahan yang terpilih dan stabilitas politik jangka panjang.
C
Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa akibat perpecahan ideologis dan primordialisme, sehingga berpotensi pada disintegrasi sosial dan politik yang mengancam keutuhan NKRI.
D
Meningkatnya intervensi asing yang memanfaatkan celah polarisasi internal untuk agenda geopolitik mereka, yang dapat membahayakan kedaulatan dan kemandirian bangsa.
E
Menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena ketidakpastian sosial-politik akan menghambat kemajuan bangsa di kancah global.
NO. 155
Link Soal
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.
NO. 156
Link Soal
Di sebuah desa adat yang terpencil, praktik budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun mulai terkikis oleh pengaruh budaya global dan modernisasi yang masuk melalui media digital. Generasi muda di desa tersebut kehilangan minat terhadap bahasa daerah, ritual adat, dan sistem pengelolaan lingkungan tradisional, beralih pada gaya hidup konsumtif. Fenomena ini menyebabkan kekhawatiran para sesepuh adat akan hilangnya identitas dan kohesi sosial masyarakat mereka.
Dalam konteks Bela Negara, apa implikasi paling mendasar dari terkikisnya kearifan lokal dan identitas budaya bagi ketahanan nasional Indonesia, serta bagaimana peran ASN yang paling strategis dalam menyikapi fenomena ini?
A
Tergerusnya kearifan lokal mengurangi potensi desa sebagai destinasi wisata budaya, sehingga ASN perlu menginisiasi program ekonomi kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
B
Melemahnya identitas budaya lokal dapat menyebabkan hilangnya rasa memiliki terhadap warisan bangsa, sehingga ASN harus menjadi fasilitator bagi program revitalisasi budaya dan edukasi multikultural.
C
Hilangnya kohesi sosial di tingkat lokal dapat memicu konflik dan perpecahan, sehingga ASN perlu memperkuat peran lembaga adat dan tokoh masyarakat sebagai perekat sosial.
D
Ketergantungan pada budaya asing mengancam Pancasila sebagai filter, sehingga ASN perlu membatasi akses masyarakat terhadap informasi digital yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
E
Terkikisnya nilai-nilai lokal dapat mengikis pondasi Bhinneka Tunggal Ika, merusak karakter bangsa dan kebanggaan nasional, sehingga melemahkan ketahanan ideologi dan kohesi sosial sebagai bentuk Bela Negara non-militer.
NO. 157
Link Soal
Dalam sebuah rapat penting yang membahas proyek strategis nasional, seorang Kepala Dinas diketahui menerima gratifikasi dari kontraktor proyek. Meskipun tidak secara langsung mengubah keputusan proyek, penerimaan gratifikasi tersebut menciptakan persepsi publik tentang konflik kepentingan dan mengikis kepercayaan terhadap transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Investigasi internal yang dilakukan juga menunjukkan adanya pola pelanggaran kode etik yang sering terabaikan oleh para pejabat di lingkungan tersebut.
Dalam perspektif Bela Negara, implikasi paling merusak dari praktik gratifikasi dan pelanggaran kode etik yang sistematis ini terhadap integritas ASN dan keberlanjutan bangsa adalah...
A
Melemahkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, sehingga menghambat laju pembangunan ekonomi dan investasi yang sangat dibutuhkan negara.
B
Menciptakan budaya korupsi yang masif, yang secara fundamental merusak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, pondasi utama NKRI.
C
Menurunkan semangat juang dan motivasi ASN yang berintegritas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan migrasi talenta unggul ke sektor swasta atau luar negeri.
D
Mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, yang dapat memicu ketidakpuasan sosial dan potensi instabilitas politik dalam jangka panjang.
E
Membuka celah bagi intervensi pihak asing yang ingin memanfaatkan kelemahan internal birokrasi untuk kepentingan mereka, yang mengancam kedaulatan negara.
NO. 158
Link Soal
Di sebuah pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, infrastruktur dasar seperti listrik dan akses internet sangat terbatas. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain. Akibatnya, sebagian penduduk merasa kurang terhubung dengan pemerintah pusat dan rentan terhadap pengaruh budaya serta ekonomi dari negara tetangga yang lebih maju. Sejumlah warga bahkan terpaksa mencari penghidupan di negara seberang.
Dalam konteks Bela Negara, tindakan pemerintah dan peran ASN yang paling fundamental untuk mengatasi kondisi ini dan memperkuat kedaulatan serta identitas nasional di wilayah perbatasan adalah...
A
Meningkatkan patroli militer dan pengawasan perbatasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal dan masuknya pengaruh asing yang merusak.
B
Membangun infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik dan jaringan komunikasi, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh wilayah perbatasan.
C
Mendorong program pertukaran budaya dan pendidikan nasional secara intensif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air pada generasi muda di pulau terluar.
D
Menyediakan insentif ekonomi dan peluang kerja yang menarik bagi penduduk lokal, agar mereka tidak perlu mencari penghidupan di negara tetangga dan dapat berkontribusi pada ekonomi nasional.
E
Menempatkan ASN-ASN terbaik dan berdedikasi tinggi di wilayah perbatasan, yang memiliki kapasitas untuk menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus agen pembangunan dan pemersatu bangsa.
NO. 159
Link Soal
Sebuah organisasi non-pemerintah internasional menyebarkan narasi yang secara sistematis merendahkan Pancasila sebagai ideologi negara dan meragukan relevansi Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kebhinekaan Indonesia. Mereka menggunakan data-data yang parsial dan interpretasi yang bias, serta bekerja sama dengan beberapa kelompok radikal di dalam negeri yang ingin mengganti ideologi negara. Kampanye ini berhasil menciptakan keraguan di sebagian kecil masyarakat, terutama kaum muda, tentang fondasi negara.
Dalam konteks Bela Negara, apa implikasi paling berbahaya dari kampanye semacam ini terhadap ketahanan ideologi Pancasila, dan bagaimana peran ASN dalam menghadapi ancaman non-militer tersebut yang paling strategis?
A
Memicu konflik sosial berbasis ideologi, sehingga ASN harus bersikap tegas dalam menindak setiap penyebaran ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
B
Melemahnya keyakinan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, yang berpotensi pada fragmentasi sosial dan politis, sehingga ASN harus menjadi agen penguatan ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan dan edukasi.
C
Menciptakan kekacauan dalam sistem pemerintahan dan hukum, sehingga ASN harus fokus pada penegakan hukum dan menjaga stabilitas politik demi tegaknya NKRI.
D
Memperkuat gerakan separatisme dan radikalisme, yang mengharuskan ASN untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan.
E
Menurunnya kepercayaan internasional terhadap stabilitas politik dan ideologi Indonesia, sehingga ASN harus gencar melakukan diplomasi dan klarifikasi di forum-forum global.
NO. 160
Link Soal
Pemerintah sedang merumuskan kebijakan terkait investasi asing di sektor pertambangan strategis. Beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa investasi besar-besaran dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan lingkungan, serta tidak memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Di sisi lain, ada argumen bahwa investasi tersebut vital untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Debat publik berlangsung sengit, melibatkan berbagai pakar, politisi, dan masyarakat sipil.
Dalam konteks Bela Negara, bagaimana seharusnya pendekatan pemerintah dan ASN dalam menyeimbangkan kepentingan investasi asing dengan prinsip kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan apa esensi Bela Negara yang harus dipegang teguh dalam pengambilan keputusan krusial ini?
A
Memaksimalkan investasi asing untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kunci utama ketahanan nasional, sambil mengabaikan kekhawatiran kecil tentang lingkungan.
B
Mengutamakan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, bahkan jika itu berarti menghambat investasi asing, karena menjaga keberlanjutan alam adalah bentuk Bela Negara yang fundamental bagi masa depan bangsa.
C
Mengkaji secara mendalam dampak positif dan negatif dari investasi tersebut, melibatkan partisipasi publik yang transparan, serta memastikan kerangka regulasi yang kuat untuk menjamin kedaulatan ekonomi dan pembagian manfaat yang adil bagi rakyat, sebagai manifestasi Bela Negara yang seutuhnya.
D
Menunda semua investasi asing hingga seluruh kekhawatiran publik teratasi sepenuhnya, agar tidak ada potensi konflik dan penolakan dari masyarakat, demi menjaga stabilitas sosial dan politik.
E
Membuat keputusan berdasarkan kajian teknokratis dan rekomendasi ahli ekonomi, tanpa terlalu terpengaruh oleh opini publik yang bias, demi efisiensi dan kecepatan pembangunan yang krusial bagi kemajuan bangsa.