Pembahasan Soal TWK - Bela Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 8652. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 211
Link Soal
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti.
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.
NO. 212
Link Soal
Indonesia, sebagai negara kepulauan, rentan terhadap berbagai ancaman non-militer, termasuk krisis lingkungan berskala besar seperti deforestasi masif yang memicu bencana alam dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat serta kedaulatan wilayah. Dalam konteks implementasi Bela Negara, tindakan konkret manakah yang paling strategis dan menunjukkan esensi partisipasi aktif warga negara (non-aparat keamanan/ASN) untuk mengatasi ancaman krisis lingkungan tersebut secara berkelanjutan?
A
Mengorganisir demonstrasi besar-besaran menuntut pemerintah pusat mengerahkan TNI untuk operasi penanaman kembali hutan dan penegakan hukum lingkungan.
B
Menginisiasi dan aktif berpartisipasi dalam program edukasi lingkungan, konservasi sumber daya alam lokal, serta mendorong praktik pertanian berkelanjutan di komunitasnya.
C
Melaporkan secara rutin setiap indikasi perusakan lingkungan kepada aparat penegak hukum dan mendorong sanksi pidana yang berat bagi pelakunya.
D
Membentuk dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis produk ramah lingkungan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan kesadaran publik.
E
Menggalang dana publik secara nasional untuk membantu korban bencana alam akibat krisis lingkungan dan membangun kembali infrastruktur yang rusak.
NO. 213
Link Soal
Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, konsep Bela Negara tidak lagi hanya terbatas pada aspek pertahanan militer konvensional. Transformasi digital yang membawa ancaman hibrida seperti serangan siber, penyebaran disinformasi, dan erosi nilai-nilai Pancasila menuntut adaptasi pemahaman dan implementasi Bela Negara. Mengingat kompleksitas ancaman tersebut, pernyataan yang paling tepat menggambarkan esensi dan prioritas Bela Negara di era kontemporer adalah:
A
Fokus utama adalah modernisasi alutsista dan peningkatan kapabilitas siber militer untuk menghadapi perang siber.
B
Mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kedaulatan informasi dan memperkuat ideologi Pancasila melalui literasi digital dan pengembangan karakter.
C
Mewajibkan setiap warga negara mengikuti pelatihan militer dasar sebagai bentuk kesiapsiagaan fisik menghadapi ancaman dari luar.
D
Pemerintah harus sepenuhnya mengendalikan arus informasi di media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks dan konten radikal.
E
Prioritas utama adalah penguatan sektor ekonomi nasional secara mandiri agar tidak bergantung pada investasi asing dan meminimalisir intervensi.
NO. 214
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 215
Link Soal
Pandemi global COVID-19 telah menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan kesehatan publik secara masif. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam bela negara menjadi sangat krusial. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan esensi dan implementasi bela negara oleh warga negara di era ancaman non-militer kompleks seperti pandemi?
A
Mengikuti pelatihan dasar militer untuk siap siaga menghadapi setiap kemungkinan darurat nasional.
B
Mengembangkan inovasi teknologi kesehatan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa.
C
Aktif menyebarkan informasi di media sosial mengenai bahaya pandemi agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan diri.
D
Menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan gratis dan vaksinasi massal tanpa terkecuali bagi seluruh warga negara.
E
Melakukan demonstrasi damai menolak kebijakan pembatasan sosial yang dianggap menghambat kebebasan individu dan aktivitas ekonomi.
NO. 216
Link Soal
Anda adalah seorang analis data di Kementerian X yang bertanggung jawab mengawasi integritas data pada platform layanan publik digital. Dalam beberapa minggu terakhir, Anda mendapati pola anomali pada akses dan distribusi data pribadi pengguna yang mencurigakan, terindikasi dilakukan oleh oknum internal yang memiliki akses administratif. Data tersebut tampaknya digunakan untuk kampanye disinformasi yang merugikan stabilitas nasional melalui akun-akun anonim di media sosial. Anda memiliki bukti awal namun belum final. Rekan kerja senior Anda menyarankan untuk tidak terlalu reaktif agar tidak mengganggu 'iklim kerja kondusif' menjelang evaluasi kinerja tahunan, sementara atasan langsung Anda sedang cuti panjang.
Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai Bela Negara, tindakan yang paling tepat dan berintegritas dalam situasi ini adalah...
A
Melaporkan segera temuan awal tersebut melalui saluran pelaporan internal yang berlaku (whistleblower system), meskipun atasan langsung sedang cuti, disertai permintaan untuk investigasi lebih lanjut.
B
Mengumpulkan lebih banyak bukti secara diam-diam dan komprehensif sebelum melaporkan, agar laporan memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah dimentahkan.
C
Berkonsultasi secara informal dengan rekan senior yang Anda percaya untuk mencari solusi bersama, tanpa melibatkan saluran formal terlebih dahulu.
D
Mengabaikan temuan tersebut untuk sementara waktu demi menjaga stabilitas dan iklim kerja, sambil menunggu atasan langsung kembali dari cuti.
E
Mencoba mengonfrontasi oknum yang dicurigai secara langsung untuk meminta klarifikasi, dengan harapan masalah dapat diselesaikan secara internal tanpa laporan formal.
NO. 217
Link Soal
Seorang ASN bernama Budi bekerja di Direktorat Jenderal Layanan Digital Kementerian X. Direktorat tersebut sedang dalam tahap akhir peluncuran aplikasi 'E-Lapor Nasional', sebuah platform terpadu untuk pengaduan masyarakat yang sangat diantisipasi. Aplikasi ini dijadwalkan akan diluncurkan dalam seminggu, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Dalam pengujian terakhir, Budi menemukan adanya celah keamanan kritis yang berpotensi membocorkan data pribadi pelapor dan memungkinkan akses tidak sah ke database sistem. Mengatasi celah ini membutuhkan waktu minimal dua minggu dan akan menunda peluncuran. Atasan Budi, Kepala Direktorat, bersikeras peluncuran harus sesuai jadwal karena tekanan politik dan janji kepada publik.
Berdasarkan situasi di atas, tindakan yang paling tepat dilakukan Budi sebagai wujud implementasi nilai Bela Negara dalam menjaga kedaulatan negara di era digital adalah...
A
Melaporkan temuan celah keamanan tersebut secara berjenjang kepada atasan, menyertakan estimasi waktu perbaikan, dan merekomendasikan penundaan peluncuran demi keamanan data nasional.
B
Tetap meluncurkan aplikasi sesuai jadwal sambil secara diam-diam berupaya memperbaiki celah keamanan tersebut setelah peluncuran untuk menghindari teguran atasan.
C
Melaporkan celah keamanan tersebut kepada atasan, namun menyetujui peluncuran sesuai jadwal dengan alasan desakan publik dan politik, sembari berharap tidak ada insiden keamanan.
D
Meminta bantuan rekan kerja untuk memperbaiki celah keamanan secara kilat tanpa sepengetahuan atasan agar peluncuran tidak tertunda dan ia dipandang sebagai ASN yang solutif.
E
Mengabaikan celah keamanan tersebut dan mengikuti instruksi atasan untuk peluncuran tepat waktu, karena tanggung jawab keamanan adalah ranah tim siber, bukan dirinya.
NO. 218
Link Soal
Dalam Hukum Perdata Internasional, sengketa atau hubungan hukum tidak hanya melibatkan individu (orang perorangan). Subjek hukum lain yang diakui memiliki hak dan kewajiban internasional adalah...
A
Partai Politik lokal
B
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
C
Organisasi Internasional
D
Lembaga Adat
E
Perusahaan perseorangan domestik
NO. 219
Link Soal
Politik luar negeri Indonesia adalah 'Bebas Aktif'. Manakah tindakan berikut yang bertentangan dengan prinsip tersebut karena dianggap tidak mendukung semangat perdamaian?
A
Mengirim pasukan Garuda untuk misi perdamaian PBB
B
Menjadi mediator konflik antar negara tetangga
C
Memutus hubungan diplomatik secara sepihak tanpa alasan mendesak
D
Melakukan perdagangan alutsista dengan negara lain
E
Bekerja sama dengan negara adidaya dalam bidang ekonomi
NO. 220
Link Soal
Ancaman nirmiliter di era globalisasi bisa lebih berbahaya daripada ancaman militer. Salah satu bentuk ancaman berdimensi ideologi yang memanfaatkan kebebasan informasi untuk memecah belah bangsa adalah...
A
Serangan siber terhadap data pusat perbankan nasional
B
Masuknya produk asing yang mematikan UMKM lokal
C
Penyebaran berita hoaks dan paham radikalisme melalui media sosial
D
Pelanggaran wilayah perbatasan oleh kapal nelayan asing
E
Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda