Pembahasan Soal TWK - Integritas 2026

A

Mendahulukan pertumbuhan ekonomi ketimbang pelestarian lingkungan.

B

Mengadakan dialog dan pendekatan persuasif kepada fraksi penolak untuk menjelaskan urgensi keberlanjutan lingkungan.

C

Menunda diskusi RUU sampai seluruh fraksi penolak sepakat.

D

Mengabaikan penolakan fraksi dan tetap melanjutkan pembahasan RUU.

E

Medelegasikan penentuan kebijakan kepada sektor swasta yang lebih memahami dinamika ekonomi.

A

Menyesuaikan kembali syarat pengajuan kredit agar lebih terjangkau oleh pengusaha kecil.

B

Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan kredit kepada bank swasta.

C

Mengabaikan masukan dari pengusaha kecil dan mempertahankan program seperti adanya.

D

Menghentikan program kredit usaha sepenuhnya akibat banyaknya keluhan.

E

Menunda implementasi program sampai semua pengusaha dapat memenuhi persyaratannya.

A

Meneruskan pembangunan hotel tanpa memperdulikan kekhawatiran yang disampaikan masyarakat.

B

Mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk mencari jalan tengah yang dapat melestarikan budaya lokal.

C

Memindahkan lokasi pembangunan ke daerah lain yang lebih kondusif.

D

Menawarkan ganti rugi finansial kepada masyarakat yang terdampak.

E

Mengabaikan aspek budaya dan berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata.

A

Bernegosiasi dan mencari titik temu dengan fraksi-fraksi penolak untuk mencapai kesepakatan bersama.

B

Mengabaikan penolakan fraksi dan tetap meneruskan usulan perubahan tersebut.

C

Menunda proses perubahan sampai seluruh fraksi sepenuhnya mencapai persetujuan.

D

Memaksakan penerapan usulan tanpa melibatkan fraksi yang menolak.

E

Menarik kembali usulan dan menyerahkan seluruh keputusan kepada masyarakat melalui referendum.

A

Membiarkan praktik pembalakan liar berlangsung demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

B

Mengintensifkan pengawasan serta memperketat penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar.

C

Melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan hutan kepada pihak swasta.

D

Menghentikan segala bentuk aktivitas ekonomi di area hutan.

E

Bernegosiasi untuk menemukan jalan tengah dengan para pelaku pembalakan liar.

A

Mengabaikan aspirasi masyarakat dan melanjutkan pembangunan proyek.

B

Melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial (AMDAL) yang menyeluruh sebelum memulai proyek.

C

Menghentikan total proyek guna menghindari potensi konflik dengan masyarakat.

D

Menyediakan kompensasi finansial bagi warga yang mungkin terdampak proyek.

E

Mengubah lokasi proyek ke daerah lain yang lebih kondusif dan menerima.

A

Mengupayakan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut.

B

Melakukan realokasi anggaran dari proyek-proyek lain yang dianggap kurang mendesak.

C

Menunda pelaksanaan proyek hingga ketersediaan anggaran memadai.

D

Menggantungkan pembiayaan proyek sepenuhnya kepada sektor swasta.

E

Mengecilkan skala proyek agar sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

A

Mengesampingkan seluruh prosedur birokrasi dan menyalurkan bantuan secara langsung.

B

Melakukan penyederhanaan prosedur birokrasi agar distribusi bantuan menjadi lebih cepat.

C

Menunda penyaluran bantuan sampai seluruh prosedur birokrasi selesai dipenuhi.

D

Mendevolvasi tugas distribusi bantuan kepada entitas pihak ketiga.

E

Menambah jumlah anggaran bantuan tanpa mengubah prosedur yang ada.

A

Mengabaikan keluhan dari para pengusaha dan terus memberlakukan sistem pajak baru.

B

Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan manfaat dan cara kerja sistem pajak baru.

C

Menunda penerapan sistem pajak sampai semua pihak sepakat sepenuhnya.

D

Membatalkan sistem pajak baru dan mengembalikan ke sistem perpajakan sebelumnya.

E

Memberikan pengecualian pajak sementara hanya kepada pengusaha yang menyatakan penolakan.

A

Menjunjung tinggi kebebasan individual di atas kepentingan kolektif negara.

B

Merancang landasan negara yang kokoh dengan prioritas pada kesejahteraan dan kepentingan bersama.

C

Membangun suatu negara dengan model pemerintahan yang tidak transparan dan tertutup.

D

Menghapuskan segala bentuk perbedaan pandangan demi mencapai stabilitas semu.

E

Memposisikan kekuatan militer sebagai fondasi utama eksistensi dan kekuasaan negara.