Pembahasan Soal TWK - Integritas 2026

A

Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah esensial.

B

Pengelolaan negara sepatutnya hanya dilakukan oleh satu kelompok dominan.

C

Kontribusi dalam pembangunan negara hanya dibatasi untuk golongan mayoritas.

D

Proses pembangunan harus dilaksanakan secara cepat tanpa melalui musyawarah.

E

Semua kelompok memiliki otoritas yang setara dalam setiap aspek.

A

Upaya merebut kemerdekaan bisa berhasil meskipun tanpa adanya kesatuan di kalangan pemuda.

B

Kunci utama keberhasilan dalam perjuangan meraih kemerdekaan terletak pada persatuan seluruh pemuda.

C

Satu-satunya kekuatan yang mampu menghadapi penjajah hanyalah angkatan bersenjata.

D

Kemerdekaan Indonesia mustahil tercapai tanpa adanya peristiwa Sumpah Pemuda.

E

Sumpah Pemuda merupakan satu-satunya metode absolut untuk menggapai kemerdekaan.

A

Dalam konteks kenegaraan, perbedaan keyakinan agama tidak memiliki signifikansi.

B

Penjagaan persatuan dan kesatuan bangsa jauh lebih krusial dibandingkan perbedaan keyakinan.

C

Setiap keyakinan agama harus mendapatkan akomodasi penuh tanpa pengecualian.

D

Keputusan tersebut diambil semata-mata untuk mencegah terjadinya pertikaian.

E

Keyakinan agama yang dianut oleh mayoritas harus menjadi penentu utama dalam negara.

A

Keadilan serta prioritas pada kepentingan personal.

B

Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

C

Spiritualisme dan ketaatan mutlak terhadap hierarki atasan.

D

Kesatuan dan penerapan kekuasaan yang tidak terbatas.

E

Kompetensi profesional tanpa disertai dengan akuntabilitas publik.

A

Menginisiasi pawai obor yang eksklusif hanya bagi kalangan masyarakat kelas atas.

B

Menyelenggarakan festival kebudayaan yang mengikutsertakan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

C

Menggelar pertunjukan musik kontemporer di sejumlah kota metropolitan.

D

Mengadakan pertemuan terbatas hanya untuk para pemimpin atau kepala suku daerah.

E

Mengorganisir kompetisi olahraga berskala nasional.

A

Pengambilan keputusan harus dilakukan secara eksklusif oleh golongan mayoritas.

B

Setiap individu atau kelompok berhak untuk menyampaikan pandangannya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.

C

Kelompok tertentu seharusnya memiliki kendali penuh dan mendominasi segala keputusan politik.

D

Musyawarah hanya dibutuhkan apabila muncul situasi konflik atau perselisihan.

E

Keputusan sebaiknya diambil secara cepat dan tidak perlu mempertimbangkan opini pihak lain.

A

Melakukan upaya standarisasi terhadap kebudayaan nasional agar lebih efisien dalam pengelolaan.

B

Mengurangi spektrum keberagaman budaya dengan dalih untuk menciptakan kesatuan.

C

Menjaga kelestarian serta menghargai setiap perbedaan dalam budaya, keyakinan, dan suku bangsa.

D

Menetapkan keseragaman dalam semua regulasi keagamaan di seluruh wilayah negara.

E

Berusaha meminimalisir segala bentuk perbedaan antara kelompok suku dan agama.

A

Melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama demi menjaga stabilitas dan ketertiban umum.

B

Memprioritaskan dan mendorong dialog antarumat beragama guna menumbuhkan pemahaman dan rasa saling pengertian.

C

Menghilangkan segala bentuk perbedaan agama dengan tujuan menciptakan keseragaman keyakinan.

D

Menstandarisasi atau menyeragamkan ajaran-ajaran agama di seluruh wilayah negara.

E

Mengabaikan sepenuhnya aspek perbedaan agama dan hanya berfokus pada pembangunan ekonomi.

A

Menyamakan ciri khas kebudayaan Indonesia dengan tren budaya global yang dominan.

B

Memperluas pemahaman masyarakat dunia mengenai keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia.

C

Mereduksi dampak atau pengaruh budaya lokal yang ada di Indonesia.

D

Membatasi dan mencegah masuknya pengaruh budaya asing ke wilayah Indonesia.

E

Menghapuskan segala bentuk perbedaan budaya yang ada di dalam negeri.

A

Mendahulukan kepentingan individu atau kelompok pribadi dalam proses perumusan fondasi negara.

B

Memelihara dan memperjuangkan persatuan bangsa, meskipun terdapat beragam sudut pandang dan perbedaan pendapat.

C

Mengukuhkan dan memperkuat model sistem pemerintahan yang cenderung bersifat otoriter.

D

Menghindari mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif.

E

Mendelegasikan sepenuhnya tugas perumusan dasar negara kepada satu kelompok atau golongan saja.