Pembahasan Soal TWK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1329. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Negara menjamin hak asasi warga negaranya dalam berbagai bidang. Contoh perwujudan hak asasi dalam aspek politik adalah...
A
Kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi secara lisan maupun tulisan.
B
Hak untuk melestarikan dan menjalankan tradisi budaya tertentu.
C
Jaminan bagi setiap warga untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak.
D
Akses yang sama bagi seluruh warga negara untuk mengenyam pendidikan tinggi.
E
Kewenangan bagi individu untuk mendirikan badan usaha atau perusahaan.
NO. 152
Link Soal
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN), Indonesia telah menetapkan regulasi dalam...
A
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998.
B
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
C
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998.
D
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999.
E
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
NO. 153
Link Soal
Konsep keselarasan antara individu dan masyarakat dalam Pancasila menuntut adanya keseimbangan yang bermakna...
A
Kepentingan pribadi harus selalu menjadi prioritas utama
B
Kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan pribadi atau golongan
C
Kepentingan golongan didahulukan daripada kepentingan umum
D
Menghapuskan sama sekali kepentingan individu demi negara
E
Memberikan porsi yang sama persis tanpa melihat situasi
NO. 154
Link Soal
Berdasarkan amanat UUD 1945, lembaga yang memiliki wewenang mandiri untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
B
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Kementerian Keuangan
E
Bank Indonesia
NO. 155
Link Soal
Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005. Instrumen hukum nasional yang menetapkan ratifikasi tersebut adalah...
A
UU No. 18 Tahun 1992
B
UU No. 5 Tahun 1998
C
UU No. 29 Tahun 1999
D
UU No. 12 Tahun 2005
E
UU No. 32 Tahun 2004
NO. 156
Link Soal
Perilaku bergaya hidup mewah dan konsumtif di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kekurangan ekonomi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 157
Link Soal
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, lembaga tinggi negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Bank Indonesia (BI)
NO. 158
Link Soal
Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk...
A
Menyeimbangkan hak dan kewajiban
B
Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik
C
Membuka diri dan transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
D
Mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat
E
Mengutamakan kesejahteraan umum
NO. 159
Link Soal
Penegasan bahwa upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara, keluarga, dan kroninya, tertuang dalam...
A
Pasal 1 TAP MPR RI No. Vl/1998
B
Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
C
Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
D
Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998
E
Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXl/1998
NO. 160
Link Soal
Anda adalah seorang Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di sebuah kementerian. Sebuah perusahaan kontraktor menawarkan liburan mewah ke luar negeri untuk Anda dan keluarga sebagai 'bentuk apresiasi' setelah berhasil memenangkan tender besar yang Anda pimpin. Anda tahu bahwa proses tender telah berjalan transparan dan sesuai prosedur. Namun, tawaran ini datang setelah semua tahapan selesai. Tindakan yang paling tepat sesuai prinsip integritas adalah...
A
Menerima tawaran tersebut karena proses tender sudah selesai dan transparan, sehingga tidak ada konflik kepentingan.
B
Menerima tawaran tersebut, namun memastikan tidak ada proyek selanjutnya yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut secara istimewa.
C
Menolak tawaran tersebut secara tegas dan menjelaskan bahwa hal itu dapat menimbulkan persepsi gratifikasi serta merusak citra integritas institusi.
D
Menerima dengan syarat liburan tersebut dibiayai sebagian oleh perusahaan dan sebagian oleh Anda pribadi.
E
Melaporkan tawaran tersebut kepada atasan untuk meminta petunjuk dan persetujuan.