Pembahasan Soal TWK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1890. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Seorang ASN di bagian pelayanan perizinan, Ibu Lestari, dikenal memiliki reputasi baik dan selalu bekerja sesuai prosedur. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang tokoh masyarakat berpengaruh di daerahnya, Bapak Haryo, yang telah lama mengenal keluarganya. Bapak Haryo meminta Ibu Lestari untuk 'membantu mempercepat' proses perizinan untuk salah satu kerabatnya, dengan alasan 'situasi mendesak' dan 'ini hanya untuk tetangga sendiri'. Bapak Haryo bahkan menawarkan untuk 'mengganti waktu' Ibu Lestari dengan sedikit uang tunai sebagai 'ucapan terima kasih'. Ibu Lestari menyadari bahwa mempercepat proses perizinan di luar antrean normal akan melanggar prinsip keadilan dan transparansi, dan menerima uang akan menjadi gratifikasi. Namun, ia merasa sulit menolak permintaan dari tokoh masyarakat yang dihormati dan juga teman lama keluarganya. Apa prinsip integritas yang paling krusial dipertaruhkan dalam situasi ini, dan bagaimana Ibu Lestari seharusnya merespons permintaan Bapak Haryo secara profesional?
A
Menerima uang tersebut, tetapi tidak mempercepat proses, dengan alasan ingin menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat tanpa melanggar prosedur perizinan.
B
Secara halus menolak permintaan percepatan dan uang, menjelaskan prosedur standar yang harus diikuti semua pemohon, serta menyarankan agar Bapak Haryo mengikuti antrean sebagaimana mestinya tanpa pengecualian, sebagai bentuk penegakan prinsip imparsialitas dan anti-gratifikasi.
C
Mempercepat proses perizinan untuk Bapak Haryo tanpa menerima uang, dengan alasan urgensi yang disampaikan dan menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat.
D
Melaporkan Bapak Haryo kepada pihak berwenang atas percobaan penyuapan, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat.
E
Menyarankan Bapak Haryo untuk meminta bantuan staf lain yang mungkin lebih fleksibel dalam menangani permintaan 'khusus'.
NO. 172
Link Soal
Sebuah instansi pemerintah sedang dalam proses pemindahan gedung kantor ke lokasi yang lebih modern dan luas. Panitia pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perabot kantor menemukan bahwa seorang anggota panitia, Saudara Eko, memiliki hubungan kepemilikan saham di salah satu perusahaan furnitur yang mengajukan penawaran. Saudara Eko tidak secara eksplisit mengungkapkan hubungan ini di awal, namun rekam jejaknya dalam penentuan spesifikasi teknis cenderung menguntungkan produk dari perusahaan tersebut. Ketika hal ini terungkap, Saudara Eko berdalih bahwa ia hanya ingin memastikan instansi mendapatkan produk terbaik dan termurah, dan hubungannya dengan perusahaan tidak mempengaruhi objektivitasnya. Apa konflik kepentingan yang paling jelas muncul dalam kasus ini, dan bagaimana panitia pengadaan seharusnya menindaklanjuti temuan ini untuk menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa?
A
Konflik antara kepentingan pribadi Saudara Eko dan tugasnya sebagai anggota panitia pengadaan. Panitia harus mengabaikan hubungan tersebut jika Saudara Eko dapat membuktikan bahwa pilihannya didasarkan pada kualitas dan harga terbaik.
B
Konflik antara prinsip transparansi dan efisiensi. Panitia harus meminta Saudara Eko untuk menarik diri dari proses penilaian perusahaan tersebut dan memastikan dia tidak memiliki peran dalam keputusan akhir.
C
Konflik kepentingan antara kewajiban Saudara Eko untuk mendapatkan barang terbaik bagi instansi dan potensi keuntungan finansial pribadinya dari perusahaan yang terafiliasi. Panitia harus segera mendiskualifikasi perusahaan yang terafiliasi dan melaporkan Saudara Eko kepada unit kepatuhan internal untuk penyelidikan lebih lanjut, terlepas dari alasan yang diberikan.
D
Konflik antara etika dan legalitas. Panitia harus meminta Saudara Eko menandatangani surat pernyataan tidak adanya konflik kepentingan di masa depan.
E
Konflik antara loyalitas kepada tim dan etika individu. Panitia harus membentuk tim audit independen untuk menilai ulang seluruh proses pengadaan dari awal.
NO. 173
Link Soal
Seorang Pejabat ASN di Kementerian X sedang mengawasi proyek infrastruktur skala besar. Ia menemukan beberapa indikasi penyelewengan spesifikasi material yang dapat membahayakan kualitas dan keselamatan publik di masa depan. Atasan langsungnya, yang juga merupakan kepala proyek, mendesaknya untuk menandatangani laporan kemajuan proyek tanpa mencantumkan temuan tersebut, dengan dalih 'menjaga kelancaran anggaran dan reputasi proyek'. Atasan tersebut juga mengingatkan tentang konsekuensi karir jika ia 'memperlambat' proyek.
Dalam menghadapi dilema etika ini, tindakan ASN yang paling tepat dan konsisten dengan nilai integritas tertinggi menurut etika publik adalah...
A
Menolak menandatangani laporan dan melaporkan indikasi penyelewengan tersebut kepada inspektorat atau pihak berwenang yang lebih tinggi, dengan mengedepankan prinsip keselamatan publik dan akuntabilitas.
B
Menandatangani laporan sambil secara informal mencatat keberatan dan berusaha memperbaiki di kemudian hari, untuk menghindari konflik langsung dengan atasan dan menjaga kestabilan proyek.
C
Mendiskusikan ulang dengan atasan untuk mencari solusi kompromi yang tidak merugikan kualitas proyek secara signifikan, namun tetap menjaga kelancaran anggaran.
D
Melaporkan atasan kepada rekan-rekan sejawat untuk mendapatkan dukungan moral sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, guna mengurangi tekanan pribadi.
E
Menerima tekanan atasan dan menandatangani laporan, dengan keyakinan bahwa tanggung jawab utama ada pada atasan yang memberi perintah.
NO. 174
Link Soal
Pada suatu periode krusial, seorang kepala daerah harus mengambil keputusan sulit mengenai pengalihan alokasi dana pembangunan fasilitas umum yang vital bagi masyarakat pedesaan. Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan di pusat kota yang sudah direncanakan dan diharapkan mampu mendongkrak popularitasnya menjelang pemilihan berikutnya. Namun, setelah melakukan peninjauan mendalam dan menerima laporan tentang kondisi gizi buruk serta minimnya akses kesehatan di daerah pedesaan, kepala daerah tersebut memutuskan untuk mengalihkan mayoritas dana ke pembangunan fasilitas kesehatan dan program peningkatan gizi di daerah terpencil, meski ini berpotensi menurunkan elektabilitasnya secara signifikan dalam jangka pendek.
Keputusan kepala daerah ini, meskipun berisiko politik, secara fundamental mencerminkan penegakan prinsip integritas dalam dimensi...
A
Mengutamakan kepentingan publik jangka panjang di atas kepentingan politik pribadi dan sesaat.
B
Kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang baku dalam pengelolaan anggaran daerah.
C
Transparansi dalam penggunaan dana publik untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.
D
Responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, terutama kelompok rentan, sebagai bentuk pelayanan prima.
E
Kemampuan beradaptasi dengan perubahan prioritas pembangunan yang dinamis dan tak terduga.
NO. 175
Link Soal
Sebuah lembaga publik meluncurkan program bantuan sosial berskala besar untuk kelompok masyarakat terdampak krisis ekonomi. Meskipun dana yang dialokasikan sangat besar dan tujuannya mulia, dalam implementasinya, program ini seringkali dituding sarat akan praktik diskriminatif dalam penentuan penerima, adanya 'potongan' saat distribusi, serta kurangnya saluran pengaduan yang efektif. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, program ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga tersebut dan bahkan memicu konflik horizontal di masyarakat.
Kegagalan program ini dalam membangun kepercayaan publik, meskipun memiliki tujuan yang baik, paling krusial mengindikasikan adanya erosi integritas pada aspek...
A
Keadilan prosedural dan akuntabilitas dalam mekanisme implementasi kebijakan.
B
Kuantitas dan kualitas dana yang dialokasikan untuk program tersebut.
C
Desain kebijakan yang kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.
D
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan awal program bantuan sosial.
E
Kompetensi teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian bantuan.
NO. 176
Link Soal
Dalam sebuah kontes inovasi layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, seorang peserta mengetahui bahwa ide yang ia ajukan memiliki kesamaan signifikan dengan ide yang pernah ia presentasikan dalam forum internal sebelumnya, yang kini diajukan oleh kelompok lain. Secara hukum, tidak ada pelanggaran hak cipta karena forum internal tersebut tidak memiliki klausul kerahasiaan eksplisit. Namun, peserta tersebut memutuskan untuk secara sukarela menarik diri dari kompetisi utama dan hanya berpartisipasi dalam kategori non-kompetitif, dengan alasan etika untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan keadilan kompetisi, meskipun tindakannya ini berarti kehilangan kesempatan meraih hadiah besar.
Tindakan peserta ini, yang melampaui kepatuhan hukum semata, paling akurat mencerminkan manifestasi integritas dalam dimensi...
A
Moral courage dan komitmen pada etika melampaui kewajiban legal minimal.
B
Pengetahuan mendalam tentang regulasi hak cipta dan paten dalam inovasi.
C
Keinginan untuk menghindari publisitas negatif dan kritik dari publik di kemudian hari.
D
Kepiawaian dalam bernegosiasi untuk mencari solusi damai antarpihak yang bersengketa.
E
Pengakuan atas pentingnya inovasi kolaboratif daripada persaingan individual.
NO. 177
Link Soal
Sebuah institusi pendidikan tinggi dikenal memiliki kode etik yang sangat ketat dan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap praktik akademik dan administrasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul laporan-laporan yang mengindikasikan peningkatan kasus plagiarisme di kalangan mahasiswa, praktik 'titip absen' di kalangan dosen, serta dugaan nepotisme dalam proses rekrutmen staf. Fenomena ini terjadi meskipun secara formal aturan dan sanksi telah ada.
Terjadinya disonansi antara kode etik yang kuat dan praktik yang merosot dalam institusi ini paling tepat menunjukkan adanya kegagalan integritas pada tingkat...
A
Internalization of values within the organizational culture rather than just formal compliance.
B
Kejelasan prosedur operasional standar (SOP) dan pedoman teknis pelaksanaan tugas.
C
Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai pengawas dan penegak kode etik.
D
Keterlibatan pihak eksternal dalam pengawasan dan audit kinerja institusi secara berkala.
E
Kesesuaian antara visi dan misi institusi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
NO. 178
Link Soal
Pemerintah berencana mengimplementasikan sistem pengawasan digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang canggih untuk memonitor lalu lintas dan ketertiban umum di seluruh kota, dengan janji peningkatan efisiensi dan keamanan. Sistem ini akan mengumpulkan dan menganalisis data pribadi dalam jumlah besar, termasuk rekaman wajah dan pola pergerakan individu. Meskipun ada jaminan tentang anonimitas data dan protokol keamanan yang ketat, sebagian masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran serius tentang potensi penyalahgunaan data, pengawasan berlebihan yang menyerupai 'big brother', serta hilangnya privasi.
Dilema integritas utama yang muncul dari implementasi teknologi ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara...
A
Potensi peningkatan efisiensi layanan publik dengan risiko erosi hak privasi dan kebebasan individu.
B
Kebutuhan akan inovasi teknologi dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pengadaan sistem.
C
Tuntutan masyarakat akan keamanan dengan keinginan untuk mempertahankan tradisi komunal.
D
Kemajuan ilmiah dengan aspek-aspek budaya dan sosial masyarakat yang konservatif.
E
Keharusan untuk bersaing di tingkat global dengan kemampuan sumber daya manusia lokal.
NO. 179
Link Soal
Seorang kepala dinas ditugaskan untuk memimpin tim seleksi pengadaan barang dan jasa bernilai miliaran rupiah. Salah satu perusahaan peserta tender memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan kakak ipar kepala dinas tersebut. Secara formal, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang hubungan tersebut untuk posisi kepala dinas, karena kakak ipar tidak berada di bawah garis lurus keturunan atau afiliasi langsung yang diatur dalam undang-undang konflik kepentingan tertentu. Namun, situasi ini menimbulkan gunjingan dan potensi persepsi publik tentang ketidakobjektifan.
Tantangan integritas paling mendalam yang dihadapi kepala dinas dalam situasi ini, bahkan jika secara hukum tidak ada pelanggaran langsung, terletak pada...
A
Potensi konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas pengambilan keputusan dan kepercayaan publik.
B
Kesulitan dalam menyeimbangkan antara loyalitas keluarga dan tanggung jawab profesional.
C
Kurangnya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai definisi konflik kepentingan.
D
Risiko terhadap reputasi pribadi kepala dinas di mata rekan kerja dan bawahannya.
E
Tekanan untuk memastikan bahwa perusahaan yang relevan tidak dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.
NO. 180
Link Soal
Dalam sebuah kantor pelayanan publik, perlahan-lahan berkembang kebiasaan 'melonggarkan' prosedur standar. Misalnya, membiarkan berkas yang kurang lengkap tetap diproses dengan 'catatan khusus,' memberikan prioritas pada permohonan tertentu atas dasar kenalan, atau menunda respons terhadap keluhan yang tidak memiliki 'jalur' khusus. Meskipun tidak ada tindakan korupsi besar-besaran, akumulasi dari 'pelanggaran-pelanggaran kecil' ini pada akhirnya menyebabkan birokrasi yang lambat, kualitas layanan yang menurun drastis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut.
Fenomena 'pelanggaran-pelanggaran kecil' yang berakumulasi ini paling tepat mengilustrasikan erosi integritas yang berakibat pada...
A
Pengeroposan sistemik terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pelayanan publik.
B
Kebutuhan mendesak akan penambahan jumlah pengawas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
C
Ketidakmampuan pimpinan dalam memberikan teladan dan arahan yang jelas kepada bawahan.
D
Defisit anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan prosedur yang baku dan efisien.
E
Kurangnya pelatihan etika dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai di institusi tersebut.