Pembahasan Soal TWK - Nasionalisme 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 8345. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 631
Link Soal
Pada masa pergerakan nasional, strategi perjuangan 'Non-Koperasi' yang dianut oleh organisasi seperti PNI artinya adalah...
A
Menolak menggunakan bahasa Belanda
B
Menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda dalam dewan perwakilan
C
Menolak membayar pajak kepada pemerintah
D
Tidak mau berdagang dengan orang asing
E
Melakukan serangan fisik secara terbuka
NO. 632
Link Soal
Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan kebijakan Politik Etis sebagai balas budi kepada rakyat Indonesia. Tiga program utama dalam kebijakan ini dikenal dengan istilah 'Trilogi Van Deventer', yang meliputi...
A
Irigasi, Emigrasi, dan Edukasi
B
Asimilasi, Akulturasi, dan Migrasi
C
Edukasi, Reboisasi, dan Transmigrasi
D
Irigasi, Urbanisasi, dan Edukasi
E
Transmigrasi, Irigasi, dan Industrialisasi
NO. 633
Link Soal
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang membuatnya bertindak layaknya sebuah negara. Hak istimewa ini disebut dengan...
A
Hak Veto
B
Hak Oktroi
C
Hak Eksteritorial
D
Hak Angket
E
Hak Prerogatif
NO. 634
Link Soal
Benturan Kepentingan dalam Pencegahan Korupsi: Bapak Rudi menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan di Kementerian X dan merupakan salah satu anggota kunci dalam Panitia Pengadaan proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah. Istri Bapak Rudi, Ibu Wati, adalah pemilik sekaligus direktur utama PT Adimulia Jaya, sebuah perusahaan kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender proyek tersebut dan berencana untuk mengajukan penawaran. Situasi ini menimbulkan potensi benturan kepentingan yang serius.
Berdasarkan prinsip-prinsip integritas dan pencegahan korupsi, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh Bapak Rudi adalah...
A
Mengundurkan diri dari seluruh proses Panitia Pengadaan proyek tersebut untuk menjamin objektivitas dan menghindari segala potensi benturan kepentingan serta menjaga kepercayaan publik.
B
Melaporkan potensi benturan kepentingan ini kepada atasan dan meminta agar ia tidak dilibatkan dalam rapat atau keputusan spesifik yang terkait langsung dengan PT Adimulia Jaya.
C
Tetap melanjutkan tugasnya di Panitia Pengadaan, namun dengan transparansi penuh kepada semua anggota panitia mengenai hubungan kekerabatannya, dan memastikan semua keputusan diambil secara kolektif.
D
Mendorong istrinya agar PT Adimulia Jaya menunda keikutsertaan dalam tender tersebut hingga Bapak Rudi tidak lagi menjabat di Panitia Pengadaan yang bersangkutan.
E
Mengabaikan potensi benturan kepentingan karena yakin mampu bertindak profesional dan objektif sesuai kode etik ASN, serta meminta anggota panitia lain untuk memantau dirinya.
NO. 635
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kabupaten, Bapak Rahmat, dalam pidato pembukaan festival seni daerah, secara terang-terangan menyatakan bahwa kesenian tradisional dari etnis minoritas di daerahnya "kurang memiliki nilai jual" dan "sebaiknya diganti dengan hiburan yang lebih modern dan universal". Pernyataan ini menuai protes keras dari komunitas adat dan budayawan, dianggap merendahkan kearifan lokal dan memecah belah persatuan. Video pidato tersebut menjadi viral, memicu amarah publik dan tuntutan agar Bapak Rahmat dicopot dari jabatannya.
Melihat kasus Bapak Rahmat dari perspektif nilai-nilai nasionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan apa yang paling tepat dan berdasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukannya?
A
Mengajukan tuntutan hukum pidana atas dasar ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
B
Memberikan teguran lisan dan tertulis serta mewajibkan Bapak Rahmat untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik.
C
Melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah dan/atau Majelis Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
D
Mengabaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun tidak etis, dan fokus pada upaya mediasi antarpihak.
E
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan mosi tidak percaya dan meminta Gubernur untuk mencopot Bapak Rahmat dari jabatannya.
NO. 636
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 637
Link Soal
Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai nasionalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi semakin kompleks. Seorang ASN dituntut tidak hanya mempertahankan identitas kebangsaan, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, tindakan yang paling mencerminkan penerapan nasionalisme Pancasila yang inklusif, adaptif, dan strategis dalam menghadapi tantangan global adalah...
A
Mengutamakan produk dalam negeri dan menolak segala bentuk produk atau inovasi dari luar negeri demi kemandirian ekonomi.
B
Aktif berpartisipasi dalam forum internasional, menguasai teknologi global, namun tetap kritis terhadap ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila, serta berupaya mempromosikan nilai-nilai Pancasila di kancah dunia.
C
Membiarkan budaya asing masuk tanpa filterisasi ketat, dengan keyakinan bahwa nasionalisme akan tetap lestari seiring waktu.
D
Fokus pada pelestarian tradisi lokal secara murni dan menghindari interaksi dengan budaya global agar tidak terjadi akulturasi.
E
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pemertahanan nasionalisme kepada lembaga negara tanpa perlu partisipasi aktif individu ASN.
NO. 638
Link Soal
Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, nasionalisme Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dan kokoh tanpa jatuh ke dalam chauvinisme atau isolasionisme. Konsep 'nasionalisme kebangsaan' yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa, jika diinterpretasikan secara kontekstual di masa kini, paling tepat dimaknai sebagai upaya untuk...
A
Memperkuat identitas budaya lokal agar tidak tergerus arus globalisasi, sebagai fondasi utama nasionalisme.
B
Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi untuk bersaing di kancah internasional, demi martabat bangsa.
C
Mendorong sikap kritis terhadap pengaruh asing sambil tetap terbuka pada inovasi yang mendukung kemajuan nasional, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
D
Menjaga kedaulatan wilayah dan sumber daya alam secara ketat dari intervensi pihak luar, sebagai wujud patriotisme sejati.
E
Mengutamakan kepentingan ekonomi nasional melalui proteksi pasar dalam negeri dari produk impor, demi kesejahteraan dan kemandirian.
NO. 639
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, muncul berbagai isu terkait identitas nasional, mulai dari penetrasi budaya asing hingga tantangan ideologi transnasional. Bagaimana sikap nasionalisme Pancasila yang ideal seharusnya diimplementasikan untuk menjaga integritas bangsa dan kedaulatan budaya, tanpa mengorbankan semangat adaptasi dan kemajuan?
A
Menguatkan filter terhadap segala bentuk budaya asing yang masuk serta membatasi interaksi dengan dunia luar agar identitas asli tidak terkontaminasi.
B
Mendorong internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai filter dan landasan adaptasi budaya asing, sambil secara aktif mempromosikan kekayaan budaya lokal di kancah global.
C
Memberikan kebebasan penuh pada masyarakat untuk memilih dan mengadopsi budaya apa pun, dengan keyakinan bahwa identitas nasional akan tetap kuat secara alamiah.
D
Memprioritaskan penguatan ekonomi dan teknologi, dengan asumsi bahwa kekuatan materi akan secara otomatis memperkuat identitas dan kedaulatan bangsa.
E
Menyeragamkan seluruh bentuk kebudayaan lokal menjadi satu kebudayaan nasional tunggal agar tidak terjadi perpecahan dan lebih mudah menghadapi tantangan global.
NO. 640
Link Soal
Arus globalisasi dan digitalisasi yang intensif telah membawa perubahan signifikan pada lanskap sosial dan budaya di Indonesia. Generasi muda semakin terpapar beragam budaya, ideologi, dan gaya hidup dari luar, yang terkadang menimbulkan pergeseran nilai dan identitas kebangsaan. Untuk memastikan nasionalisme tetap relevan dan kokoh sebagai pilar bangsa di tengah gempuran tersebut, pendekatan yang paling strategis dan berkelanjutan yang harus diutamakan pemerintah adalah...
A
Membatasi akses internet dan konten digital dari luar negeri secara ketat, serta mewajibkan penggunaan produk dan layanan domestik.
B
Mengintensifkan pembangunan infrastruktur fisik di daerah perbatasan dan pulau terluar untuk menegaskan kedaulatan wilayah.
C
Memperkuat sistem pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan yang adaptif dengan perkembangan zaman, serta mendorong kreasi dan inovasi lokal yang berdaya saing global.
D
Menggalakkan propaganda patriotisme melalui media massa dan menyelenggarakan acara kebangsaan secara masif untuk menumbuhkan rasa bangga.
E
Menerapkan sanksi hukum yang berat bagi setiap individu atau kelompok yang terbukti menyebarkan ideologi anti-nasionalisme dan memecah belah bangsa.