Pembahasan Soal TWK - Nasionalisme 2026

A

Menutup diri sepenuhnya dari investasi asing dan hanya mengandalkan produk dalam negeri untuk semua sektor, demi kemandirian ekonomi mutlak.

B

Membuka seluas-luasnya keran investasi asing tanpa batasan demi percepatan pertumbuhan ekonomi, dengan keyakinan bahwa pasar akan mengatur semuanya.

C

Menerapkan kebijakan proteksionisme selektif yang berlandaskan pada kepentingan nasional jangka panjang, sambil tetap membuka ruang kolaborasi dan persaingan sehat dengan pihak asing untuk kemajuan bangsa.

D

Mengutamakan produk dalam negeri hanya jika kualitasnya setara atau lebih baik dari produk impor, tanpa mempertimbangkan aspek pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

E

Membatasi penggunaan produk dalam negeri hanya untuk sektor strategis militer, sementara sektor lainnya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar global.

A

Menguatkan doktrin persatuan dan kesatuan melalui penyeragaman budaya serta penekanan pada sejarah perjuangan bangsa.

B

Menekankan superioritas budaya nasional di atas budaya asing, serta membatasi interaksi dengan pihak luar yang dianggap dapat melemahkan identitas bangsa.

C

Mendorong setiap warga negara untuk lebih berfokus pada pembangunan daerah masing-masing, dengan keyakinan bahwa kemajuan daerah akan otomatis memperkuat nasionalisme.

D

Membangun dan memelihara kesadaran kolektif akan Bhinneka Tunggal Ika, memupuk toleransi, serta secara proaktif mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebangsaan Pancasila.

E

Mengandalkan peran aktif aparat keamanan dan intelijen dalam menindak setiap gerakan yang berpotensi memecah belah bangsa tanpa toleransi.

A

Menerima sepenuhnya tawaran investasi dengan keyakinan bahwa modernisasi akan membawa kemajuan, dan nilai-nilai luhur akan tetap lestari secara alamiah.

B

Menolak secara tegas tawaran investasi asing karena dianggap sebagai bentuk intervensi yang dapat merusak kedaulatan budaya dan ekonomi lokal.

C

Mengadakan musyawarah dengan seluruh elemen masyarakat untuk merumuskan syarat dan ketentuan yang adaptif, memastikan investasi berjalan selaras dengan pelestarian kearifan lokal dan prinsip ekonomi kerakyatan, serta menegaskan posisi tawar desa.

D

Mengusulkan agar pemerintah daerah mengambil alih seluruh proses negosiasi dan pengelolaan investasi, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

E

Membiarkan masyarakat desa secara individu bernegosiasi dengan perusahaan, dengan keyakinan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya.

A

Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.

B

Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.

C

Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.

D

Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.

E

Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.

A

Mengutamakan kepentingan dan kedaulatan nasional secara mutlak, menolak kerja sama internasional yang berpotensi mengurangi sedikit pun otonomi negara.

B

Mengembangkan identitas nasional yang kokoh dan mandiri, sambil secara proaktif berkontribusi dalam forum-forum global untuk mencari solusi bersama demi kemaslahatan umat manusia.

C

Memprioritaskan pembangunan ekonomi dan pertahanan domestik sebagai bentuk nasionalisme sejati, dengan asumsi kekuatan internal akan secara otomatis dihormati tanpa perlu keterlibatan ekstensif di kancah global.

D

Mendukung setiap inisiatif global yang bertujuan menciptakan tatanan dunia baru, bahkan jika itu berarti mengorbankan sebagian identitas atau kepentingan nasional demi persatuan global.

E

Menjaga jarak dari negara-negara yang memiliki ideologi atau sistem pemerintahan berbeda, serta memfokuskan hubungan hanya pada negara-negara yang memiliki kesamaan nilai dan pandangan.

A

Menguatnya pengaruh budaya pop asing yang mengikis identitas lokal generasi muda.

B

Adanya intervensi ekonomi negara-negara maju yang berpotensi mengancam kedaulatan finansial Indonesia.

C

Munculnya sentimen primordialisme dan eksklusivitas identitas kelompok yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

D

Perbedaan pandangan politik antar-elit nasional yang menghambat konsensus pembangunan jangka panjang.

E

Terbatasnya kemampuan Indonesia bersaing di pasar global yang dapat menurunkan kepercayaan diri bangsa.

A

Menggalakkan secara masif perayaan adat dan tradisi lokal untuk memperkuat identitas kultural masyarakat, dengan asumsi hal itu akan secara otomatis menumbuhkan cinta tanah air.

B

Melakukan indoktrinasi langsung mengenai bahaya separatisme dan kewajiban membela negara melalui seminar dan ceramah resmi secara berkala di setiap desa.

C

Mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sekaligus mengintegrasikan pendidikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.

D

Memperketat pengawasan terhadap masuknya informasi dan ideologi asing serta membatasi interaksi masyarakat dengan pihak luar untuk mencegah pengaruh negatif.

E

Mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur fisik secara besar-besaran agar masyarakat merasa lebih terhubung dengan pusat pemerintahan dan mendapatkan fasilitas yang setara.

A

Aktif menyebarkan konten positif tentang pariwisata dan budaya Indonesia di media sosial untuk meningkatkan citra bangsa.

B

Menuntut pemerintah untuk memperketat regulasi internet dan memblokir semua akun penyebar berita bohong tanpa toleransi.

C

Terlibat dalam diskusi daring yang proaktif mengkritisi kebijakan pemerintah demi mendorong transparansi dan akuntabilitas.

D

Membangun literasi digital yang kuat, secara kritis memilah informasi, memverifikasi kebenaran sebelum berbagi, serta aktif melawan narasi destruktif dengan argumen berbasis fakta dan nilai Pancasila.

E

Menjaga jarak dari isu-isu kontroversial di media sosial agar tidak terprovokasi dan fokus pada aktivitas pribadi yang tidak berhubungan dengan politik.

A

Mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menolak segala bentuk pengaruh asing yang dianggap tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa.

B

Mengutamakan kepentingan ekonomi nasional di atas segalanya, bahkan jika harus mengorbankan kerjasama internasional.

C

Mengedepankan semangat persatuan melalui penguatan identitas lokal yang beragam sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional.

D

Mengintegrasikan semangat persatuan dan kebanggaan akan warisan budaya dengan keterbukaan terhadap inovasi serta kerjasama global yang berlandaskan Pancasila untuk kemajuan bangsa.

E

Fokus pada pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat di kancah internasional.

A

Mengkampanyekan narasi keunggulan budaya dan sejarah Indonesia secara masif dan membatasi akses informasi asing yang dinilai tidak sejalan, guna membangkitkan kebanggaan mutlak pada identitas nasional.

B

Mendorong dialog antarbudaya dan antarumat beragama di tingkat lokal maupun nasional, memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai perekat keberagaman, serta memfasilitasi adaptasi inovasi global yang selaras dengan kearifan lokal.

C

Memprioritaskan pembangunan ekonomi dan teknologi untuk menjadikan Indonesia sejajar dengan negara maju, dengan asumsi bahwa kesejahteraan materi akan secara otomatis memperkuat rasa nasionalisme masyarakat.

D

Membiarkan arus informasi global berkembang bebas dengan keyakinan bahwa masyarakat akan secara selektif memilih yang terbaik dan nasionalisme akan terbentuk secara organik tanpa intervensi aktif.

E

Fokus pada penanaman disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah sebagai bentuk utama nasionalisme, serta mengurangi ekspresi keberagaman yang dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan.