Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Dengan pola pikir dan perilaku yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B

Melalui pola pikir, sikap, dan tindakan yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

C

Dengan pola pikir dan perilaku yang sangat menghindari perbedaan di dalam kelompok masyarakat tertentu.

D

Melalui pola pikir dan sikap yang dapat menghilangkan fanatisme sempit dalam kehidupan bermasyarakat.

E

Dengan pola pikir dan tindakan yang memungkinkan masyarakat hidup aman dan damai dalam bingkai NKRI.

A

Indonesia menerapkan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

B

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi.

C

Kekuasaan legislatif dijalankan secara murni dan konsisten.

D

DPR merepresentasikan masyarakat di parlemen.

E

Pembentukan Undang-Undang harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat melalui DPR.

A

Mengatur ulang pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

B

Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara teratur.

C

Menerapkan Pancasila dan UUD 1945 dengan cara yang luar biasa.

D

Menjalankan Pancasila dan UUD 1945 sesuai konstitusi.

E

Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

A

Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan Indonesia menuju negara maju.

B

Keragaman budaya di Indonesia harus dikelola untuk kemajuan.

C

Pendidikan dan kebudayaan memiliki peran krusial dalam membentuk peradaban bangsa.

D

Tanpa intervensi negara, pendidikan dan kebudayaan hanya akan berkembang di sektor tertentu.

E

Kemajuan peradaban suatu negara sangat bergantung pada perkembangan teknologi pendidikan.

A

Adanya dominasi mayoritas dalam proses musyawarah.

B

Mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.

C

Menghindari keputusan yang menguntungkan semua pihak.

D

Terdapat sikap saling menghormati di antara peserta musyawarah.

E

Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

A

Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

B

Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

C

Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.

D

Membubarkan partai politik.

E

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

A

Penasehat bagi hakim.

B

Fasilitator bagi hakim.

C

Mitra kerja hakim.

D

Pengawas perilaku hakim.

E

Penilai kinerja hakim.

A

Mendorong semangat untuk meraih tujuan bersama.

B

Memicu munculnya sikap yang menonjolkan sentimen kedaerahan.

C

Meningkatkan potensi instabilitas keamanan nasional.

D

Menimbulkan kompetisi tidak sehat antar kelompok.

E

Mendorong ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

A

Menjelaskan secara rinci status, hak, dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B

Mengatasi perbedaan persepsi di masyarakat tentang definisi penduduk dan warga negara.

C

Membuat kedudukan warga negara dan penduduk lebih terang dalam konteks kebangsaan.

D

Menegaskan perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan penduduk.

E

Mencegah klaim hak dan kewajiban yang saling tumpang tindih antara warga negara dan penduduk.

A

DPR akan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

B

Perppu tersebut akan dianggap cacat hukum sejak awal penerbitannya.

C

Presiden wajib mencabut Perppu tersebut.

D

Perppu secara otomatis akan menjadi Undang-Undang tanpa perlu persetujuan DPR.

E

Presiden tidak perlu lagi mengajukan Perppu tersebut pada masa persidangan berikutnya.