PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 8627. Lihat semua soal

NO. 1121
Terdapat asas kewarganegaraan di mana status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tuanya, bukan tempat kelahirannya. Asas ini disebut...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1122
Negara X menerapkan aturan bahwa siapapun yang lahir di wilayahnya akan otomatis menjadi warga negaranya, namun Negara Y menerapkan aturan berdasarkan asal usul orang tua. Jika kita berbicara tentang asas Ius Sanguinis, maka fokus utamanya adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1123
Kedaulatan negara terbagi menjadi kedaulatan ke luar dan ke dalam. Yang dimaksud dengan 'kedaulatan ke dalam' adalah kekuasaan pemerintah untuk...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1124
Ketika sebuah negara baru lahir, ia memerlukan pengakuan dari negara lain. Pengakuan yang bersifat resmi menurut hukum internasional dan menimbulkan konsekuensi hubungan diplomatik penuh disebut pengakuan...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1125
Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dianggap sebagai wilayah Indonesia meskipun tanahnya berada di Malaysia. Konsep wilayah ini dikenal dengan istilah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1126
Perbedaan mendasar antara bentuk pemerintahan Republik dan Kerajaan (Monarki) terletak pada mekanisme penentuan kepala negaranya, yaitu...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1127
Bapak Arya adalah seorang Kepala Bagian Perencanaan Program di sebuah Kementerian. Ia memiliki saham mayoritas di sebuah perusahaan konsultan teknologi informasi. Saat Kementeriannya membuka tender untuk proyek pengembangan sistem informasi manajemen baru yang strategis, perusahaan Bapak Arya turut mengajukan proposal penawaran. Bapak Arya menyadari adanya potensi benturan kepentingan yang signifikan antara posisinya sebagai pejabat publik dan kepentingannya sebagai pemilik perusahaan. Dalam konteks penegakan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan korupsi, tindakan yang paling tepat dan esensial untuk dilakukan oleh Bapak Arya adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1128
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1129
Dalam konteks otonomi daerah, sebuah pemerintah provinsi ingin mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara lebih spesifik. Namun, beberapa pasal dalam Perda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Jika Anda adalah seorang pejabat negara yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan daerah, tindakan mana yang paling tepat dan paling selaras dengan prinsip-prinsip Pilar Negara?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1130
Dinas X sebagai instansi pemerintahan daerah baru saja meluncurkan platform layanan publik digital "E-Pelayanan" yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Platform ini sangat efisien, mengurangi birokrasi, dan telah berhasil menekan praktik pungutan liar. Namun, setelah beberapa bulan beroperasi, muncul keluhan signifikan dari kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet atau literasi digital. Mereka kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan ini, merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara terabaikan. Kepala Dinas X dihadapkan pada dilema antara mempertahankan efisiensi tinggi berbasis teknologi atau mengadaptasi sistem agar lebih inklusif, namun berpotensi memperlambat proses dan menambah biaya operasional. Melihat situasi tersebut, tindakan Kepala Dinas X yang paling mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab di era digital, adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.