Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 8760. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 1131
Link Soal
Tim Inovasi di Kementerian X sedang bangga meluncurkan platform layanan publik berbasis AI terbaru yang menjanjikan kecepatan dan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat. Namun, setelah beberapa minggu berjalan, tim menemukan bahwa sistem AI tersebut secara konsisten mengkategorikan aduan dari komunitas adat tertentu di daerah terpencil sebagai 'spam' karena pola bahasa dan dialek yang tidak terdeteksi oleh algoritma. Akibatnya, aduan valid dari komunitas tersebut tidak tertangani secara efektif, menimbulkan frustrasi dan perasaan diabaikan. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling tepat yang harus segera diambil oleh Kementerian X adalah...
A
Menginisiasi audit mendalam terhadap bias algoritmik sistem AI, melibatkan pakar linguistik dan perwakilan komunitas adat, serta segera membuka kanal pengaduan alternatif yang humanis dan aksesibel bagi komunitas terdampak.
B
Mengeluarkan kebijakan internal yang mewajibkan seluruh unit kerja untuk memverifikasi ulang setiap aduan yang ditandai 'spam' oleh sistem AI sebelum menghapusnya dari daftar, sebagai solusi sementara.
C
Meminta tim teknis untuk memperbarui basis data AI dengan sampel bahasa dan dialek dari berbagai komunitas di Indonesia agar sistem lebih akurat di masa mendatang.
D
Mengadakan sosialisasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa baku dalam berkomunikasi dengan pemerintah melalui platform digital agar tidak terjadi misinterpretasi oleh sistem.
E
Menghentikan sementara penggunaan fitur AI untuk pengaduan dan kembali mengandalkan sepenuhnya pada verifikasi manual oleh petugas, sembari menunggu penyempurnaan menyeluruh sistem.
NO. 1132
Link Soal
Dalam teori kenegaraan, terdapat perbedaan mendasar antara 'Bentuk Negara' (seperti Kesatuan atau Serikat) dengan 'Bentuk Kenegaraan'. Ciri utama yang membedakan bentuk negara Kesatuan dengan negara Serikat (Federal) terletak pada...
A
Sistem pemilihan kepala negaranya
B
Luas wilayah yang dikuasai
C
Ada tidaknya pembagian kedaulatan kepada negara-negara bagian
D
Lamanya masa jabatan pemimpin negara
E
Kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri
NO. 1133
Link Soal
Sistem referendum adalah mekanisme demokrasi di mana rakyat terlibat langsung dalam pembuat keputusan negara. Jika sebuah negara hukum menerapkan sistem referendum secara intensif, implikasi politik utamanya adalah...
A
Lembaga eksekutif dapat membubarkan parlemen sewaktu-waktu
B
Rakyat memiliki kontrol dan pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan pemerintah
C
Tugas yudikatif diawasi langsung oleh presiden
D
Parlemen tidak lagi memiliki fungsi legislasi
E
Pemerintah pusat kehilangan wewenang administratif
NO. 1134
Link Soal
Indonesia menganut konsep 'Pembagian Kekuasaan' (Distribution of Power), bukan pemisahan mutlak. Hal ini memungkinkan adanya mekanisme saling mengawasi (checks and balances). Manakah di antara aktivitas berikut yang BUKAN merupakan contoh penerapan kerjasama antar-lembaga tersebut?
A
Presiden memberi grasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung
B
Presiden mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
C
DPR ikut serta membahas dan menyetujui APBN
D
Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang
E
Pengadilan Negeri menyidangkan pengesahan status anak
NO. 1135
Link Soal
Berdasarkan asas kewarganegaraan, status hukum seorang wanita asing yang menikah dengan pria WNI dan kemudian bercerai (putus perkawinan) adalah...
A
Otomatis kehilangan status WNI-nya kembali
B
Tetap berhak menjadi WNI dan tidak otomatis hilang kewarganegaraannya
C
Menjadi warga negara ganda (bipatride)
D
Menjadi tanpa kewarganegaraan (apatride)
E
Wajib segera pulang ke negara asalnya
NO. 1136
Link Soal
Dalam sistem kewarganegaraan dikenal istilah 'Stelsel Aktif'. Syarat utama bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan melalui stelsel ini adalah...
A
Menunggu pemberian negara secara otomatis
B
Memiliki garis keturunan langsung dari penduduk asli
C
Melakukan tindakan hukum aktif (berinisiatif mengajukan permohonan)
D
Menolak kewarganegaraan yang diberikan negara lain
E
Telah menetap minimal 20 tahun berturut-turut
NO. 1137
Link Soal
Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan sistem perekonomian nasional. Ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia yang tercermin dalam pasal tersebut adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
B
Negara menguasai seluruh faktor produksi tanpa terkecuali
C
Sektor swasta dilarang berperan dalam cabang produksi penting
D
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas
E
Buruh memiliki kekuasaan mutlak atas manajemen perusahaan
NO. 1138
Link Soal
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, terdapat tujuan negara 'mencerdaskan kehidupan bangsa'. Implementasi nyata tujuan ini dalam konteks anggaran negara sesuai amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) adalah...
A
Pemerintah membebaskan seluruh biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi
B
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD
C
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
D
Kurikulum pendidikan harus berbasis pada iman, takwa, dan akhlak mulia
E
Pemerintah menjamin setiap lulusan sekolah langsung mendapatkan pekerjaan
NO. 1139
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Makna dimensi 'Realitas' dalam Pancasila adalah...
A
Nilai-nilai Pancasila harus bersumber dan berakar dari budaya dan kehidupan nyata masyarakat Indonesia itu sendiri
B
Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan
C
Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran baru tanpa kehilangan jati diri
D
Pancasila merupakan sistem nilai yang logis dan rasional
E
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti tren dunia internasional
NO. 1140
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Namun, dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga lain, yaitu...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Kejaksaan Agung