Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Agar Presiden dapat fokus sepenuhnya pada hubungan internasional dan politik luar negeri.

B

Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral.

C

Karena Inspektur Jenderal tidak memiliki wewenang untuk melaporkan langsung kepada Presiden.

D

Sebagai bentuk pembagian kekuasaan legislatif yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.

E

Untuk mengurangi beban administrasi kementerian yang terlalu besar.

A

Terpilihnya presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

B

Tingginya partisipasi rakyat dan tidak adanya dominasi mutlak satu partai (multipartai).

C

Berhasilnya militer menduduki kursi parlemen tanpa melalui pemilihan.

D

Adanya calon tunggal yang disepakati oleh seluruh elemen bangsa.

E

Penggunaan sistem noken yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

A

Karena mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan negara.

B

Karena memberikan ruang bagi ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan (ateisme) untuk berkembang.

C

Karena menggabungkan golongan agama dengan golongan nasionalis sekuler.

D

Karena menolak bantuan asing dari blok Barat dan Timur.

E

Karena menghapus peran militer dalam pemerintahan sipil.

A

Dominasi eksekutif terhadap lembaga legislatif

B

Pemisahan tegas antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif

C

Penyatuan seluruh fungsi kekuasaan di tangan presiden

D

Kontrol militer terhadap keputusan pengadilan

E

Kewenangan parlemen untuk mengintervensi vonis hakim

A

Dekonsentrasi

B

Desentralisasi

C

Tugas Pembantuan

D

Otonomi Khusus

E

Sentralisasi

A

Memperbanyak jumlah penjara di setiap kabupaten

B

Menyempurnakan sarana dan prasarana peradilan yang memadai

C

Meningkatkan gaji aparat penegak hukum secara drastis

D

Membuat hukum yang sangat keras dan menakutkan

E

Membatasi hak masyarakat untuk mengajukan banding

A

Sentralisasi pembuatan undang-undang daerah oleh pusat

B

Penyusunan APBN yang didominasi oleh lembaga eksekutif

C

Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi hanya tiga kontestan

D

Pengangkatan anggota legislatif dari unsur militer/Polri

E

Pelaksanaan pemilihan umum yang tidak langsung

A

Meningkatkan pendapatan negara dari sektor hukum

B

Mewujudkan ketertiban, kepastian, dan rasa aman dalam masyarakat

C

Menunjukkan kekuatan negara di mata internasional

D

Mengontrol kebebasan berpendapat warga negara

E

Melindungi kepentingan pejabat pemerintahan

A

Pengelolaan pasar tradisional

B

Pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas)

C

Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan

D

Pengaturan tata ruang kota

E

Pemungutan retribusi parkir

A

TAP MPR No. II/MPR/1993

B

TAP MPR No. IV/MPR/1999

C

TAP MPR No. XX/MPRS/1966

D

UU No. 20 Tahun 2003

E

Pembukaan UUD 1945