PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 8854. Lihat semua soal

NO. 1151
Dalam kerangka desentralisasi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mulai diterapkan pasca-reformasi, pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan unsur luar sekolah. Prinsip utama yang menggabungkan kemandirian sekolah dengan peran serta masyarakat disebut...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1152
Salah satu agenda arah kebijakan pembangunan hukum adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Guna mendukung terwujudnya hal tersebut secara teknis dan operasional, langkah konkret yang diperlukan adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1153
Sistem Ekonomi Pancasila sering disebut sebagai Demokrasi Ekonomi. Sesuai Pasal 33 UUD 1945, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1154
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui konsep Otonomi Daerah. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan esensi dari Otonomi Daerah?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1155
Meskipun otonomi daerah diberlakukan seluas-luasnya, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang bersifat mutlak dan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (urusan absolut). Di bawah ini, manakah yang termasuk urusan absolut pemerintah pusat?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1156
Pemerintah Daerah memiliki hak-hak otonomi untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Namun, ada batasan wewenang tertentu. Manakah dari opsi berikut yang BUKAN merupakan hak otonomi pemerintah daerah?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1157
Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, dikenal istilah 'Dana Perimbangan'. Apa yang dimaksud dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1158
Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun rencana keuangannya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara hukum, APBD ditetapkan melalui produk hukum berupa...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1159
Dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Siapakah yang TIDAK termasuk dalam kategori perangkat daerah?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1160
Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Asas ini dikenal sebagai...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.