Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.

B

Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.

C

Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.

D

Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.

E

Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.

A

Pancasila

B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C

Negara Kesatuan Republik Indonesia

D

Bhinneka Tunggal Ika

E

Ketetapan MPR

A

Pancasila sebagai dasar negara

B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara

C

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara

D

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara

E

Ketahanan Nasional sebagai wawasan kebangsaan

A

Mengikis semangat persatuan karena menghilangkan identitas lokal yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa.

B

Melanggar prinsip kedaulatan rakyat karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.

C

Menghambat pembangunan ekonomi daerah karena potensi pariwisata berbasis budaya lokal menjadi berkurang.

D

Menimbulkan ketegangan sosial dan memecah belah masyarakat akibat diskriminasi terhadap penutur bahasa daerah.

E

Menciptakan generasi muda yang kurang menghargai sejarah dan warisan budaya nenek moyang mereka.

A

Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah dengan desain yang netral, tidak menonjolkan simbol agama atau etnis tertentu, namun memungkinkan siswa untuk menggunakan atribut pelengkap keagamaan yang sesuai keyakinan masing-masing secara sukarela.

B

Pemerintah Daerah mengadakan jajak pendapat publik dan mengadopsi desain seragam yang paling banyak disetujui oleh mayoritas penduduk, demi menjaga stabilitas sosial.

C

Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan seragam yang berbeda untuk setiap kelompok etnis dan agama agar setiap identitas dapat terwakili secara adil.

D

Pemerintah Daerah menunda perumusan kebijakan seragam sampai seluruh kelompok masyarakat mencapai kesepakatan mutlak, untuk menghindari konflik.

E

Pemerintah Daerah menetapkan seragam sekolah yang didominasi oleh ciri khas agama mayoritas, dengan alasan menjaga kearifan lokal yang sudah turun-temurun.

A

UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang memungkinkan pemerintah membatasi kebebasan berekspresi demi menekan munculnya identitas primordial yang eksklusif, memastikan stabilitas terjaga.

B

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa menuntun pada nilai-nilai inklusif dan gotong royong, sementara Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip praksis yang menjamin pengakuan serta penghargaan terhadap pluralitas identitas dalam bingkai NKRI.

C

NKRI adalah wadah final bagi persatuan yang mengedepankan kesamaan identitas nasional, sehingga perbedaan-perbedaan primordial harus diselaraskan sepenuhnya di bawah satu bendera kebudayaan.

D

Globalisasi menuntut fleksibilitas nilai, sehingga Pilar Negara lebih relevan sebagai fondasi historis daripada pedoman praktis dalam menghadapi tantangan kontemporer yang dinamis.

E

Penguatan Pilar Negara harus difokuskan pada peningkatan literasi digital dan keamanan siber untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk informasi asing yang memecah belah.

A

Mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai manifestasi hak otonomi daerah yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat lokal.

B

Mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dan menjaga keutuhan NKRI, seraya mencari formulasi yang adil dan tidak diskriminatif dalam pemberdayaan penduduk lokal.

C

Menolak kebijakan tersebut secara mutlak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan.

D

Membiarkan kebijakan tersebut berjalan untuk melihat implementasinya terlebih dahulu, dengan harapan bahwa dampak negatifnya tidak terlalu signifikan terhadap persatuan bangsa.

E

Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kebijakan pro-lokal untuk pembangunan daerah, tanpa menyinggung potensi konflik dengan Pilar Negara.

A

Melakukan penindakan hukum secara represif terhadap penyebar ideologi tersebut sebagai upaya menjaga Pancasila.

B

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng pluralisme untuk melawan ideologi transnasional.

C

Mengajak dialog antar kelompok masyarakat untuk mencari titik temu ideologi, demi menghindari konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

D

Memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seraya menjaga kedaulatan NKRI sesuai amanat UUD 1945.

E

Membatasi akses informasi dan teknologi agar paham-paham asing tidak mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia.

A

Pancasila, karena nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat di dalamnya adalah fondasi utama untuk mengatasi perpecahan dan membangun konsensus.

B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak penyebar hoax dan memelihara ketertiban sosial.

C

Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penekanan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan negara akan secara otomatis menekan potensi disintegrasi akibat polarisasi.

D

Bhinneka Tunggal Ika, karena prinsip keberagaman dalam persatuan adalah kunci untuk meredam konflik identitas dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.

E

TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966, karena ketetapan tersebut menegaskan larangan ideologi yang memecah belah bangsa.

A

Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden

B

Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang

C

Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi

D

Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari

E

Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU