Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Negara Polisi (Machtstaat) yang mengutamakan keamanan di atas segalanya

B

Negara Penjaga Malam yang hanya bertindak jika ada gangguan keamanan

C

Negara Hukum Demokratis yang bertujuan mensejahterakan dan memberi perlindungan hukum bagi warganya

D

Negara Kekuasaan yang absolut untuk menjaga kedaulatan wilayah

E

Negara Liberal yang menyerahkan urusan perlindungan kepada mekanisme pasar

A

Dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945

B

Dalam Empat Pokok Pikiran pada Pembukaan UUD 1945

C

Dalam pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus

D

Dalam Ketetapan MPR yang mengatur hierarki perundang-undangan

E

Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959

A

Pertama (Persatuan)

B

Kedua (Keadilan Sosial)

C

Ketiga (Kedaulatan Rakyat)

D

Keempat (Ketuhanan dan Kemanusiaan)

E

Kelima (Internasionalisme)

A

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

B

TAP MPR No. I/MPR/2003

C

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen

D

Piagam Jakarta 22 Juni 1945

E

Maklumat Wakil Presiden No. X

A

Wawasan Nusantara

B

Bhinneka Tunggal Ika

C

Ketahanan Nasional

D

Sumpah Pemuda

E

Deklarasi Djuanda

A

Sila Pertama (Ketuhanan)

B

Sila Kedua (Kemanusiaan)

C

Sila Ketiga (Persatuan)

D

Sila Keempat (Kerakyatan)

E

Sila Kelima (Keadilan Sosial)

A

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.

B

Disetujui oleh seluruh anggota DPD dan DPR yang hadir.

C

Diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.

D

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

E

Dilakukan melalui referendum nasional terlebih dahulu.

A

Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara.

B

Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan keluhuran martabat hakim.

C

Mengadili hakim yang melakukan tindak pidana korupsi.

D

Membatalkan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh MA.

E

Membuat undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

A

Menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil (moral, keamanan, ketertiban).

B

Memudahkan pemerintah mengontrol rakyat.

C

Menjaga kekuasaan presiden agar tetap langgeng.

D

Mengikuti standar negara-negara liberal barat.

E

Mencegah rakyat menjadi terlalu kritis.

A

Pancasila berisi cita-cita yang masih di awang-awang.

B

Nilai-nilai Pancasila harus bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri (riil), bukan jiplakan.

C

Pancasila dapat berubah wujud sesuai keinginan penguasa.

D

Pancasila hanya mengurusi hal-hal yang nyata (fisik) saja.

E

Nilai Pancasila harus dipaksakan menjadi realitas di negara lain.