PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 667. Lihat semua soal

NO. 161
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat beberapa kali perubahan konstitusi. Urutan periodisasi konstitusi yang benar sejak kemerdekaan hingga saat ini adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 162
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 163
Rumusan Pancasila yang sah dan resmi, yang menjadi dasar negara Indonesia, terdapat dalam...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 164
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 165
Suatu entitas dapat diakui secara sah sebagai sebuah negara apabila telah memenuhi unsur-unsur utama pembentuk negara, yaitu adanya...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 166
Penegasan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercantum secara jelas dalam UUD 1945 pasal...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 167
Hak seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain (dalam stelsel pasif) disebut dengan hak...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 168
Salah satu wujud nyata dari implementasi kebhinnekaan dalam sistem politik Indonesia adalah proses pemilihan anggota legislatif (DPR/MPR) yang dilakukan melalui...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 169
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, namun terbatas pada materi yang berkaitan dengan...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 170
Dalam struktur kelengkapan DPR RI, komisi yang memiliki lingkup tugas di bidang Kependudukan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.