Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Melaksanakan peradilan yang berlangsung cepat dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat pencari keadilan.

B

Menyelenggarakan peradilan yang berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah dengan biaya yang terjangkau.

C

Membentuk lembaga pengadilan yang kokoh dan mandiri tanpa campur tangan dari kekuatan atau kekuasaan lain.

D

Menyelenggarakan peradilan yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun demi menegakkan hukum dan keadilan.

E

Menjadikan lembaga yudikatif yang kuat dalam penyelenggaraan peradilan yang mengutamakan kepentingan masyarakat kecil.

A

Melakukan pengujian materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD).

B

Membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dianggap melanggar hukum.

C

Memberikan grasi atau pengampunan kepada terpidana kasus pidana.

D

Melaksanakan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

E

Bertanggung jawab atas seleksi calon hakim agung di Mahkamah Agung.

A

Bangsa yang diakomodasi sebagai warga terbatas pada mereka yang ikut berjuang pada periode kemerdekaan.

B

Para perumus UUD 1945 secara cermat mempertimbangkan untuk menyertakan seluruh elemen yang berkontribusi pada perjuangan bangsa.

C

Ketentuan mengenai warga negara dibebaskan dalam tataran hukum internasional.

D

Prosedur penetapan persyaratan menjadi warga negara ditentukan melalui Undang-Undang.

E

Persatuan antarorang Indonesia asli bersifat fundamental pada perumusan tersebut.

A

Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.

B

Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.

C

Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.

D

Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.

E

Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

A

Setiap Undang-Undang di Indonesia diawali dengan frasa 'Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa'.

B

Setiap Undang-Undang yang dibentuk dimulai dengan konsiderans yang mencakup aspek Ketuhanan.

C

Nilai-nilai Ketuhanan selalu disertakan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

D

Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.

E

Undang-Undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat.

A

Otomatis batal demi hukum karena secara politis tingkat dukungan fraksi tergolong kecil.

B

Sah asalkan kedua fraksi pendukung tersebut merupakan dua fraksi terbesar di DPR.

C

Sah jika telah melalui pembahasan dan melibatkan unsur pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D

Sah hanya jika agenda pembahasan RUU tersebut sudah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun bersangkutan.

E

Tidak ada konsekuensi yuridis, kecuali jika rakyat menggugatnya secara masif.

A

Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.

B

Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.

C

Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.

D

DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.

E

Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.

A

Kepala daerah akan diuntungkan dengan adanya kelonggaran aturan dalam Pilkada.

B

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpotensi tidak berjalan secara demokratis dan adil.

C

Terjadinya konflik yang berkelanjutan antar pendukung calon kepala daerah dalam Pilkada.

D

Legislator akan menjadi pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik.

E

Pemilihan kepala daerah dapat berjalan demokratis karena sesuai keinginan legislator.

A

Pelaksanaan pemilihan umum diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan terpercaya.

B

Proses demokrasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan aturan yang jelas dan terperinci.

C

Pemilihan umum merupakan wujud nyata Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.

D

Demokrasi langsung harus terimplementasi secara jelas dalam setiap pelaksanaan Pemilu.

E

Penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar.

A

Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan representasi kepentingan daerah.

B

Menjadi penyeimbang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

C

Menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antarlembaga.

D

Memastikan partisipasi aktif seluruh provinsi dalam proses pembentukan undang-undang nasional.

E

Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.