PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 724. Lihat semua soal

NO. 191
Ketentuan mengenai Warga Negara dan Penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen diatur secara khusus dalam...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 192
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu sebagai...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 193
Pancasila memiliki asal-mula tujuan atau yang sering disebut sebagai 'Causa Finalis'. Pihak yang berperan sebagai penentu tujuan ini sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 194
Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPR/1966, Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila berfungsi sebagai...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 195
Konstitusi atau hukum dasar negara memiliki peran krusial dalam mengatur jalannya pemerintahan. Berikut ini yang merupakan cakupan pengaturan dalam hukum dasar negara adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 196
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan signifikan pada ketatanegaraan Indonesia. Di bawah ini yang tidak termasuk konsekuensi dari dikeluarkannya dekrit tersebut adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 197
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki berbagai perangkat untuk menjalankan fungsinya. Manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan alat perlengkapan MPR?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 198
Kedudukan menteri-menteri negara sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan diatur dalam batang tubuh UUD 1945 pada...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 199
TAP MPR No. IV/MPR/1983 pernah mengatur mekanisme hukum khusus terkait rencana perubahan isi UUD 1945 yang dikenal dengan istilah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 200
Sidang pertama PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan krusial bagi fondasi negara, yaitu...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.