Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Memuat rumusan sila-sila Pancasila sebagai landasan negara

B

Menjelaskan hakikat dan tujuan pembentukan negara

C

Mengandung prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan

D

Merumuskan cara mencapai cita-cita negara melalui konstitusi

E

Menyatakan penegasan mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan

A

Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat

B

Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi

C

Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan

D

Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya

E

Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara

A

Konstitusi tertulis yang paling tinggi

B

Sumber hukum utama dan tertinggi

C

Landasan dasar untuk penyusunan UUD itu sendiri

D

Norma fundamental yang paling tinggi

E

Pokok dari segala sumber hukum yang ada

A

Melaksanakan pelantikan presiden dan/atau wakil presiden terpilih

B

Meminta pertanggungjawaban dari presiden/wakil presiden

C

Mengesahkan ketetapan hasil pemilu presiden oleh KPU

D

Memberikan pertimbangan kepada KPU mengenai proses pemilu

E

Berpartisipasi dalam diskusi hasil pemilu presiden bersama KPU

A

Menjamin kekuasaan tertinggi negara berada pada Dewan Perwakilan Rakyat

B

Memastikan pemerintah memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara

C

Membatasi kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara

D

Menjamin kebebasan mutlak hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat

E

Memberi dasar bagi pemerintah untuk mengklaim kedaulatan tertinggi dari rakyat

A

Bebas mengatur ajaran agama lain yang berbeda

B

Menciptakan agama baru sesuai dengan kehendak sendiri

C

Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing

D

Mendiskriminasi agama lain yang dianggap bertentangan dengan kepercayaannya

E

Mendirikan tempat ibadah di mana saja tanpa memerlukan izin

A

Kekuasaan negara terpisah sepenuhnya tanpa hubungan satu sama lain

B

Terwujudnya kekuasaan negara yang setara dan saling mengontrol

C

Presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan negara

D

Pejabat legislatif melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan partai politiknya

E

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak secara langsung mengatur pemerintah

A

Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah daerah

B

Sebelum amandemen, utusan daerah di MPR tidak memiliki tanggung jawab kepada daerah yang diwakilinya

C

Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah tidak mempunyai hak untuk mengajukan Undang-Undang

D

Setelah amandemen, anggota MPR yang mewakili daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu

E

Setelah amandemen, anggota MPR dari utusan daerah memiliki kesetaraan kedudukan dengan anggota lainnya

A

Pemerintahan di Indonesia tidak akan berjalan efektif tanpa adanya seorang presiden

B

Diperlukan untuk menyesuaikan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia

C

Indonesia menganut sistem presidensial murni yang mengharuskan adanya lembaga kepresidenan

D

Setiap sistem pemerintahan membutuhkan eksekutor untuk melaksanakan kebijakan

E

Dalam kerangka Trias Politica, harus ada lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif

A

Pemisahan kekuasaan yang ketat antara legislatif dan eksekutif

B

Representasi ganda yang menjamin suara seluruh rakyat dan daerah

C

Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan undang-undang

D

Kemandirian lembaga yudikatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan

E

Penegasan dominasi pemerintah pusat dalam segala pengambilan keputusan