Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 924. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 331
Link Soal
Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan DPR sebagai pemilih utama. Namun, dalam proses tersebut DPR harus mempertimbangkan masukan dari lembaga tertentu sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh kepala negara. Lembaga dan pejabat yang dimaksud secara berturut-turut adalah...
A
Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden
C
Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat
D
Menteri Keuangan dan Presiden
E
Badan Pemeriksa Keuangan dan DPD
NO. 332
Link Soal
Setelah melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara, BPK berkewajiban menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya kepada lembaga perwakilan rakyat sesuai tingkat kewenangannya. Lembaga-lembaga tersebut adalah...
A
MPR, DPR, dan DPD
B
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Keuangan, DPR, dan DPRD
D
DPR, DPD, dan DPRD
E
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan
NO. 333
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat berbagai jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Di antara lembaga berikut, manakah yang anggotanya TIDAK dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
E
Presiden dan Wakil Presiden
NO. 334
Link Soal
Lembaga peradilan yang memegang kekuasaan untuk melakukan uji materiil (judicial review) terhadap peraturan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat
NO. 335
Link Soal
Untuk menjaga kualitas peradilan, pengusulan calon Hakim Agung dilakukan oleh sebuah lembaga mandiri kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Lembaga yang berwenang mengusulkan tersebut adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 336
Link Soal
Meskipun Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri, pengangkatan dan pemberhentian anggotanya tetap melalui prosedur kenegaraan yang melibatkan dua lembaga, yaitu...
A
Ditetapkan Presiden dengan persetujuan DPR
B
Dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD
C
Ditetapkan oleh MA berdasarkan usulan MK
D
Dipilih oleh MPR dengan persetujuan Presiden
E
Ditetapkan oleh MK dengan persetujuan KY
NO. 337
Link Soal
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara, membubarkan partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilu merupakan wewenang dari...
A
Badan Pemeriksa Keuangan
B
Mahkamah Agung
C
Komisi Yudisial
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Pemilihan Umum
NO. 338
Link Soal
Komposisi Hakim Konstitusi di Indonesia terdiri dari 9 orang anggota. Kesembilan hakim tersebut diajukan oleh tiga lembaga berbeda dengan masing-masing mengusulkan...
A
5 orang oleh MA, 2 oleh DPR, dan 2 oleh Presiden
B
3 orang oleh MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden
C
3 orang oleh KY, 3 oleh MA, dan 3 oleh MK
D
4 orang oleh DPR, 4 oleh DPD, dan 1 oleh Presiden
E
9 orang seluruhnya diusulkan oleh KY kepada Presiden
NO. 339
Link Soal
Ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 28E ayat (1)
B
Pasal 28E ayat (2)
C
Pasal 28E ayat (3)
D
Pasal 28A
E
Pasal 27 ayat (2)
NO. 340
Link Soal
Setiap penduduk Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Ketentuan mengenai hak tersebut secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 30 ayat (3)
B
Pasal 31 ayat (1)
C
Pasal 31 ayat (3)
D
Pasal 33 ayat (1)
E
Pasal 33 ayat (3)