Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Hukum Tata Negara

B

Hukum Pidana Internasional

C

Hukum Administrasi Negara

D

Hukum Perdata

E

Hukum Tata Pemerintahan

A

Ditunjuk oleh Gubernur sebanyak 4 orang

B

Dipilih oleh DPRD Provinsi sebanyak 4 orang

C

Dipilih langsung oleh rakyat sebanyak 4 orang

D

Dipilih langsung oleh rakyat sebanyak 5 orang

E

Dipilih oleh DPR RI sebanyak 5 orang

A

Ketetapan MPR

B

Undang-Undang (UU)

C

Keputusan Presiden

D

Peraturan Daerah

E

UUD 1945 secara eksplisit

A

Adanya pemisahan kekuasaan yang sangat ketat

B

Penguatan peran legislatif terhadap eksekutif

C

Pemisahan antara jabatan menteri dengan pimpinan lembaga negara

D

Ketua lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat menjadi menteri negara

E

Penghapusan sistem menteri dalam kabinet

A

Kerukunan antar pemuka agama dengan tokoh budaya

B

Kerukunan umat beragama dengan organisasi politik

C

Kerukunan umat beragama dengan pihak militer

D

Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

E

Kerukunan antar lembaga pendidikan agama

A

Pancasila hanya sebagai hiasan dalam dokumen negara.

B

Menjadikan nilai Pancasila sebagai kerangka berpikir, orientasi dasar, dan standar evaluasi pembangunan.

C

Mengharuskan rakyat untuk menghafal seluruh butir Pancasila.

D

Menempatkan Pancasila di atas hukum internasional.

E

Menggunakan Pancasila hanya jika terjadi konflik sosial.

A

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

B

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik

C

Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan Keamanan

D

Pancasila sebagai Paradigma Sosial Budaya

E

Pancasila sebagai Dasar Hukum Internasional

A

Pancasila adalah satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia.

B

Pancasila menjadi landasan filosofis dan sumber dari segala sumber hukum dalam penyusunan norma.

C

Pancasila sebagai identitas yang membedakan Indonesia dengan negara lain saja.

D

Pancasila sebagai alat pemersatu yang bersifat sementara.

E

Pancasila sebagai simbol negara yang tidak wajib dijalankan.

A

Persatuan Indonesia

B

Ketuhanan Yang Maha Esa

C

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

D

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

E

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

A

Pasal 33 Ayat 1

B

Pasal 34 Ayat 1

C

Pasal 33 Ayat 3

D

Pasal 32 Ayat 2

E

Pasal 34 Ayat 2