Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Menetapkan hanya satu agama resmi untuk seluruh rakyat Indonesia.

B

Menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan memeluk agama atau keyakinan sesuai pilihannya secara bebas.

C

Menghapuskan mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan untuk menjaga netralitas negara.

D

Membatasi pembangunan tempat ibadah berdasarkan jumlah penganut agama mayoritas.

E

Mendorong masyarakat agar memeluk agama yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.

A

Mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal.

B

Memperkuat dominasi kekuasaan lembaga eksekutif dan mengurangi peran legislatif.

C

Menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan tuntutan nilai-nilai demokrasi.

D

Meningkatkan pengaruh organisasi non-pemerintah dalam struktur pemerintahan.

E

Menghilangkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas konstitusi.

A

Mengizinkan daerah untuk beroperasi secara mandiri tanpa pengawasan atau intervensi dari pemerintah pusat.

B

Memberikan wewenang penuh kepada setiap daerah untuk menyusun konstitusinya sendiri.

C

Melaksanakan otonomi daerah dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan tingkat nasional.

D

Mendelegasikan seluruh tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

E

Membiarkan pemerintah pusat mengabaikan aspirasi daerah dalam proses pengambilan keputusan nasional.

A

Menyeragamkan seluruh warisan budaya lokal menjadi sebuah kebudayaan nasional tunggal.

B

Mendorong setiap daerah untuk melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokalnya sebagai bagian dari identitas nasional yang kaya.

C

Menghilangkan semua perbedaan budaya untuk mencapai kesatuan bangsa yang mutlak.

D

Memprioritaskan promosi budaya asing sebagai patokan utama bagi kebudayaan nasional.

E

Membatasi interaksi dan pertukaran budaya antar daerah di Indonesia.

A

Memfokuskan pembangunan hanya pada daerah-daerah yang sudah maju dan berkembang.

B

Menjamin ketersediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

C

Menghapus subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat demi mencapai efisiensi anggaran negara.

D

Memberikan prioritas atau hak istimewa hanya kepada kelompok masyarakat tertentu.

E

Mendelegasikan penyediaan layanan dasar sepenuhnya kepada sektor swasta.

A

Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan terpisah dari pemerintah pusat.

B

Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak harus sejalan dengan konstitusi nasional.

C

Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, namun tetap harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

D

Daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan arah dan kebijakan nasional.

E

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tingkatan kekuasaan yang setara tanpa adanya hierarki.

A

Menyeragamkan seluruh kurikulum nasional tanpa menyertakan muatan lokal sedikit pun.

B

Meningkatkan kesadaran akan keberagaman melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasional.

C

Menghapus mata pelajaran sejarah daerah agar fokus pembelajaran hanya pada sejarah nasional.

D

Membatasi pendidikan seni budaya hanya pada budaya yang dianut oleh kelompok mayoritas.

E

Menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang sekolah.

A

Membatasi hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.

B

Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.

C

Menetapkan perlindungan hak asasi manusia hanya untuk warga negara tertentu.

D

Mengizinkan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kepentingan stabilitas nasional.

E

Membatasi hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapat atau ekspresi mereka.

A

Membiarkan setiap suku untuk menyelesaikan konflik secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.

B

Memfasilitasi dialog dan upaya rekonsiliasi antar suku yang bersengketa, didampingi oleh pemerintah.

C

Menghapus perbedaan budaya dan tradisi antar suku agar tercipta keseragaman yang absolut.

D

Mendorong pemisahan wilayah geografis berdasarkan suku untuk menghindari potensi konflik.

E

Menggunakan kekuatan militer untuk memaksa penyelesaian konflik antar suku.

A

Keputusan parlemen hanya diambil oleh pimpinan tanpa melibatkan masukan dari anggota parlemen lainnya.

B

Seluruh anggota parlemen berpartisipasi aktif dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan mufakat sebelum keputusan diambil.

C

Hanya partai politik yang memiliki kursi mayoritas di parlemen yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.

D

Keputusan diambil melalui mekanisme voting langsung oleh seluruh anggota tanpa didahului proses musyawarah.

E

Keputusan parlemen ditetapkan sepenuhnya berdasarkan arahan atau instruksi dari lembaga eksekutif.