Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1020. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 391
Link Soal
Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk membangun keluarga serta melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Hak ini tercantum pada...
A
Pasal 28B Ayat 1
B
Pasal 27 Ayat 2
C
Pasal 26 Ayat 2
D
Pasal 29 Ayat 1
E
Pasal 28A
NO. 392
Link Soal
Negara berkewajiban untuk menghormati serta menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal 32 Ayat 1
B
Pasal 31 Ayat 2
C
Pasal 32 Ayat 2
D
Pasal 33 Ayat 1
E
Pasal 34 Ayat 1
NO. 393
Link Soal
Segala bentuk pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Pasal 23A UUD 1945. Berbeda dengan itu, Pasal 23B mengatur tentang...
A
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B
Jenis dan nilai mata uang
C
Fungsi Bank Sentral
D
Pajak dan pungutan lain
E
Pengawasan keuangan negara
NO. 394
Link Soal
Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk mengawasi kinerja daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua, yaitu...
A
Ketua BAPPENAS
B
Menteri Sekretaris Negara
C
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
D
Menteri Dalam Negeri
E
Menteri Keuangan
NO. 395
Link Soal
Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan anggota Komisi Yudisial berada di tangan...
A
Ketua Mahkamah Agung
B
Presiden dengan persetujuan DPR
C
Ketua Mahkamah Konstitusi
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 396
Link Soal
Dalam sistem tata negara Indonesia, penyerahan sejumlah wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dikenal dengan istilah...
A
Tugas Pembantuan
B
Dekonsentrasi
C
Sentralisasi
D
Desentralisasi
E
Otonomi Parsial
NO. 397
Link Soal
Jenis desentralisasi yang difokuskan untuk memberikan ruang bagi daerah dalam mengoptimalkan penggalian berbagai potensi sumber pendanaan daerah disebut...
A
Desentralisasi Administrasi
B
Desentralisasi Politik
C
Desentralisasi Fiskal
D
Desentralisasi Ekonomi
E
Desentralisasi Fungsional
NO. 398
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 399
Link Soal
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 20
B
Pasal 21
C
Pasal 22
D
Pasal 23B
E
Pasal 24
NO. 400
Link Soal
Negara mengelola aset strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbagi menjadi Persero dan Perum. Manakah perusahaan berikut yang memiliki status sebagai Persero?
A
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani)
B
PT Jasa Marga
C
Perum Percetakan Negara RI
D
Perum Pegadaian (sebelum beralih status)
E
Perum Damri