Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Setiap undang-undang dan aturan di bawahnya tidak diperbolehkan menyimpang dari UUD 1945.

B

Undang-undang memiliki derajat yang setara sehingga bisa mengamandemen konstitusi.

C

UUD 1945 hanya boleh diubah melalui referendum rakyat secara langsung.

D

Semua regulasi teknis harus dicantumkan secara detail di dalam pasal UUD 1945.

E

Lembaga tinggi negara seperti MPR tidak memiliki wewenang mengubah pasal-pasal konstitusi.

A

Penerapan sistem demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen.

B

Tindakan Presiden yang melakukan pembubaran terhadap DPR hasil pemilu.

C

Pemisahan peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

D

Adanya pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode saja.

E

Pembentukan kabinet yang terdiri dari ahli-ahli di bidangnya (zaken kabinet).

A

Komitmen negara untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.

B

Penegasan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat.

C

Kesetaraan hak bagi setiap warga negara di hadapan hukum.

D

Upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

E

Prinsip negara dalam mengatasi paham perseorangan atau golongan tertentu.

A

Mewajibkan budaya mayoritas untuk diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

B

Menciptakan satu budaya nasional dengan menghapuskan identitas budaya lokal.

C

Melakukan asimilasi paksa terhadap kelompok budaya minoritas.

D

Memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap kelompok budaya untuk tumbuh dan berkembang.

E

Mengabaikan eksistensi budaya daerah demi persatuan yang seragam.

A

Ketetapan MPR

B

Peraturan Pemerintah

C

Undang-Undang

D

Peraturan Daerah

E

Keputusan Presiden

A

Setengah dari seluruh anggota

B

Tiga perlima dari total anggota

C

Dua pertiga dari jumlah anggota

D

Empat perlima dari total anggota

E

Tiga perempat dari jumlah anggota

A

BPUPKI

B

Panitia Sembilan

C

PPKI

D

KNIP

E

Dewan Pertimbangan Agung

A

UU Nomor 22 Tahun 1999

B

UU Nomor 32 Tahun 2004

C

UU Nomor 23 Tahun 2014

D

UU Nomor 12 Tahun 2008

E

UU Nomor 25 Tahun 1999

A

Dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman

B

Mengikat dan memaksa seluruh warga negara untuk mematuhinya

C

Berisi aturan-aturan teknis pemerintahan

D

Hanya berlaku bagi aparatur sipil negara

E

Bersifat kaku dan tidak bisa ditafsirkan

A

Penghapusan seluruh hak milik pribadi secara mutlak

B

Perjuangan kelas buruh untuk menjatuhkan kelas menengah

C

Penerapan sistem diktator proletariat dalam pemerintahan

D

Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum pekerja/buruh

E

Penggunaan alat negara untuk mencapai masyarakat komunis