PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 1179. Lihat semua soal

NO. 481
Pancasila secara tegas menolak ajaran fasisme dalam tata kelola pemerintahan dan bernegara. Hal ini disebabkan karena fasisme memiliki prinsip dasar yang bertumpu pada...
A
Penyerahan seluruh urusan kepada kehendak rakyat
B
Penjagaan keseimbangan antara hak individu dan kelompok
C
Sistem liberalisme yang memuja kebebasan pasar
D
Konsentrasi kekuasaan secara penuh pada satu figur kepemimpinan tunggal
E
Penerapan sistem demokrasi perwakilan yang moderat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 482
Landasan filosofis yang memberikan arah bagi politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada cita-cita untuk...
A
Membentuk aliansi militer dengan negara-negara tetangga
B
Turut serta dalam upaya memelihara ketertiban dunia
C
Menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara
D
Membatasi hubungan diplomatik hanya dengan negara maju
E
Melakukan intervensi pada urusan internal negara lain

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 483
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk selesai paling lambat pada 17 Agustus 2003. Selama MK belum terbentuk, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
B
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
C
Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945
D
Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945
E
Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 484
Semangat bangsa Indonesia untuk menentang segala rupa praktik kolonialisme dan penjajahan secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 pada bagian...
A
Alinea Pertama
B
Alinea Kedua
C
Alinea Ketiga
D
Alinea Keempat
E
Penjelasan Umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 485
Wewenang Presiden Republik Indonesia untuk memberikan gelar kehormatan, tanda jasa, serta bentuk kehormatan lainnya secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 12
B
Pasal 13
C
Pasal 14
D
Pasal 15
E
Pasal 16

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 486
Terdapat perbedaan fundamental dalam naskah Piagam Jakarta dibandingkan dengan Pembukaan UUD 1945 yang akhirnya disahkan. Perbedaan utama tersebut terletak pada...
A
Pengaturan mengenai bentuk negara kesatuan
B
Tujuan nasional perlindungan segenap tumpah darah
C
Rumusan dasar negara yang mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
D
Pernyataan mengenai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
E
Landasan kedaulatan yang berada di tangan rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 487
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, apa pengertian dari referendum yang tepat berkaitan dengan perubahan konstitusi?
A
Sebuah proses pengambilan suara secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
B
Mekanisme pengumpulan pendapat masyarakat untuk menyetujui atau menolak rencana MPR dalam mengamendemen UUD 1945.
C
Proses hukum untuk membatalkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan ekonomi nasional.
E
Pemungutan suara untuk menentukan status wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 488
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki kaitan yang sangat erat (organik) dengan batang tubuh karena mengandung sendi-sendi utama negara. Berikut ini adalah sendi-sendi tersebut, kecuali...
A
Status Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi.
B
Republik sebagai bentuk pemerintahan resmi negara Indonesia.
C
Penetapan Presiden secara mutlak sebagai satu-satunya kepala pemerintahan tanpa pengawasan.
D
Dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.
E
Tujuan utama pembentukan pemerintahan negara Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 489
Isi pokok yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945 mencakup tiga pilar utama. Pilar-pilar tersebut adalah...
A
Sistem pemerintahan, ideologi negara, dan sejarah perjuangan bangsa.
B
Struktur militer, kebijakan ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam.
C
Sistem pemerintahan, pola hubungan antarlembaga negara, serta relasi antara negara dengan warga negaranya.
D
Hubungan diplomatik, sistem kepartaian, dan peraturan pajak daerah.
E
Mekanisme pemilihan umum, struktur peradilan, dan pembagian wilayah provinsi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 490
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum pada lambang negara kita, pada mulanya merupakan petikan dari kitab zaman Majapahit yang berfokus pada...
A
Kerja sama militer untuk memperluas wilayah kekuasaan nusantara.
B
Sistem pembagian kasta yang ketat dalam struktur masyarakat Majapahit.
C
Pentingnya toleransi kehidupan beragama antara penganut Buddha dan Hindu Siwa.
D
Peraturan perdagangan antar pulau di wilayah kerajaan.
E
Tata cara pemilihan raja dalam lingkungan keluarga kerajaan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.