Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

UU Nomor 25 Tahun 2004

B

UU Nomor 17 Tahun 2006

C

UU Nomor 17 Tahun 2007

D

UU Nomor 18 Tahun 2007

E

UU Nomor 17 Tahun 2008

A

Ajaran yang mewajibkan seluruh rakyat untuk membela negara secara militer.

B

Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tujuan nasional.

C

Pandangan hidup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.

D

Sikap bangsa Indonesia untuk menolak segala bentuk campur tangan asing.

E

Ketentuan dasar yang harus dipatuhi untuk menyeragamkan budaya daerah.

A

Perampingan izin di sektor kehutanan.

B

Pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito.

C

Percepatan pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday.

D

Pungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk alat transportasi.

E

Pemberian insentif fasilitas di kawasan Pusat Logistik Berikat.

A

Peningkatan iklim investasi asing secara langsung.

B

Deregulasi aturan ekspor impor komoditas pangan.

C

Sistem pengupahan buruh, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan ekspor.

D

Penurunan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak.

E

Perbaikan birokrasi dan perizinan satu pintu.

A

Penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman bank daerah.

B

Dana yang dialokasikan dari APBN untuk membiayai kebutuhan daerah.

C

Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

D

Selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran daerah.

E

Penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

A

Pemerintah Pusat

B

Pemerintah Provinsi

C

Pemerintah Kabupaten/Kota

D

Dinas Pariwisata Daerah

E

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

A

Kebijakan larangan kepemilikan senjata api oleh sipil.

B

Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

C

Kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

D

Kebijakan penyediaan fasilitas jalan raya dan jembatan.

E

Kebijakan subsidi perumahan rakyat sederhana.

A

Fungsi Perencanaan

B

Fungsi Pengawasan

C

Fungsi Alokasi

D

Fungsi Distribusi

E

Fungsi Otoritas

A

Pajak Penghasilan (PPh)

B

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

C

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

D

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

E

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

A

Landasan konsepsi ketahanan nasional

B

Mengutamakan persatuan dalam pembangunan segenap aspek kehidupan

C

Pedoman pertahanan dan keamanan semesta

D

Kesatuan kewilayahan yang utuh

E

Wawasan kewilayahan internasional