Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Pertama

B

Kedua

C

Ketiga

D

Keempat

E

Kelima

A

Pembukaan UUD 1945 adalah pokok kaidah negara yang fundamental secara ilmiah

B

Inti dari Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila

C

Pancasila memiliki hakikat dan kedudukan sebagai pokok kaidah negara fundamental

D

Rumusan sah Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945

E

Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber dasar filsafat dan pandangan hidup masyarakat

A

Sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci

B

Pengejawantahan kesadaran hukum dan cita-cita moral rakyat

C

Memuat sendi mutlak kehidupan negara (tujuan, bentuk negara, asas kerohanian)

D

Mengandung pengakuan terhadap hukum kodrat dan hukum Tuhan

E

Memiliki kedudukan kuat yang melekat pada kepribadian hidup bangsa

A

Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21

B

Pasal 18, 18A, 19, 20, 22A, dan Bab IXA

C

Pasal 1, 3, 6, 11, 17, dan Bab VIIA

D

Pasal 2, 6A, 8, 11, 23B, 24, 31, dan 32

E

Pasal 25E, 26, 27, 28A, dan Bab XA

A

Pembatasan kekuasaan Presiden

B

Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia

C

Bentuk dan Kedaulatan Negara

D

Penggantian Presiden, pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian nasional

E

Pembentukan lembaga baru seperti KPK

A

19 Oktober 2001

B

18 Agustus 2001

C

10 November 2001

D

10 Agustus 2001

E

18 Desember 2001

A

Pasal 31

B

Pasal 32

C

Pasal 33

D

Pasal 34

E

Pasal 35

A

Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional

B

Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama

C

MPR dan DPR sementara

D

Perdana Menteri dan Kabinet

E

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) saja

A

Pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan

B

Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan

C

Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan

D

Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan

E

Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa

A

Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan

B

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan

C

Mengikuti prosedur atau tata cara tertentu

D

Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

E

Tidak bertentangan dengan cita-cita moral Pancasila