Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota

B

UUD 1945, UU/Perpu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota

C

Pancasila, UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda

D

UUD 1945, TAP MPR, Perpres, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota

E

UUD 1945, Peraturan Pemerintah, TAP MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota

A

Menetapkan APBN secara mandiri tanpa campur tangan Presiden

B

Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

C

Mengajukan rancangan APBN kepada MPR untuk disahkan

D

Memutuskan penggunaan anggaran tanpa perlu persetujuan Presiden

E

Menolak rancangan APBN dan menggunakan APBN tahun sebelumnya secara otomatis tanpa pembahasan

A

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

B

Kementerian Keuangan

C

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

D

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

E

Mahkamah Agung (MA)

A

Ketetapan MPR No. I/MPR/1983

B

Ketetapan MPR No. II/MPR/1978

C

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

D

Undang-Undang No. 5 Tahun 1985

E

Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1983

A

Pasal 5 ayat 1: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR

B

Pasal 7: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun

C

Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain

D

Pasal 20 ayat 1: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

E

Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

A

Pertahanan dan Keamanan Negara

B

Warga Negara dan Penduduk

C

Agama

D

Pendidikan dan Kebudayaan

E

Perekonomian Nasional

A

Menambah kas negara melalui pajak

B

Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

C

Kepentingan investasi asing

D

Membayar utang luar negeri

E

Kesejahteraan pejabat negara

A

Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin

B

Hak untuk bertempat tinggal

C

Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

D

Hak atas jaminan sosial

E

Hak memperoleh pelayanan kesehatan

A

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

B

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

C

Mahkamah Agung (MA)

D

Mahkamah Konstitusi (MK)

E

Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

A

Pasal 24A dan 24B

B

Pasal 24B dan 24C

C

Pasal 24C dan 24D

D

Pasal 24D dan 24E

E

Pasal 24E dan 24F