Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Desentralisasi ekonomi

B

Desentralisasi fiskal

C

Otonomi daerah

D

Desentralisasi administrasi

E

Desentralisasi politik

A

Akuntabilitas

B

Proporsionalitas

C

Profesionalitas

D

Efisiensi

E

Dekonsentrasi

A

Dekonsentrasi

B

Devolusi

C

Sentralisasi

D

Desentralisasi

E

Perbantuan

A

MA

B

MK

C

DPR

D

KY

E

DPD

A

Pengadilan Negeri

B

Pengadilan Tata Usaha Negara

C

Pengadilan Tinggi

D

Mahkamah Konstitusi

E

Komisi Yudisial

A

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara sepihak

B

Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

C

Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR

D

Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU

E

Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

A

Efisiensi, yudikatif, dan auditif

B

Rekomendatif, yudikatif, dan auditif

C

Yudikatif, operatif, dan rekomendatif

D

Operatif, auditif, dan efisiensi

E

Rekomendatif, legislatif, dan inovatif

A

Perpu No. 1 Tahun 2008

B

TAP MPR No. X/MPR/2005

C

UU No. 32 Tahun 2004

D

UU No. 11 Tahun 2006

E

Perpu No. 3 Tahun 2005

A

Penyelenggaraan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah dalam kerangka NKRI

B

Rekomendasi kebijakan teknis otonomi daerah

C

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah saja

D

Pengakuan keistimewaan daerah Aceh

E

Status kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota

A

Dilahirkan oleh ayah dan ibu Warga Negara Asing (WNA)

B

Melalui proses pengangkatan (adopsi)

C

Dikabulkannya permohonan pewarganegaraan

D

Melalui proses naturalisasi (pewarganegaraan)

E

Mengikuti status kewarganegaraan ayah dan/atau ibu