Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Dimensi ideologis, karena menguji ketahanan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah.

B

Dimensi politis, karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan memecah belah persatuan politik bangsa dalam bingkai demokrasi.

C

Dimensi kultural, karena merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi akar Pancasila dan memperlemah identitas nasional.

D

Dimensi hukum, karena memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif untuk menindak pihak-pihak yang bertentangan dengan konstitusi negara.

E

Dimensi sosial, karena memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ideologi dan agama di tengah masyarakat.

A

Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

B

Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.

C

Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.

D

Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.

E

Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.

A

Dimensi geostrategis, karena ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan juga informasi dan narasi di ranah digital yang melampaui batas geografis.

B

Dimensi sosial-ekonomi, karena akar masalahnya adalah ketidakadilan pembangunan yang memicu sentimen anti-nasional di daerah-daerah yang merasa terpinggirkan.

C

Dimensi keamanan siber, yang menuntut negara untuk memperkuat pertahanan digital dari serangan propaganda asing dan upaya destabilisasi dari luar.

D

Dimensi persatuan dan kesatuan, di mana kohesi sosial terancam oleh polarisasi informasi dan fragmentasi identitas di dunia maya yang sulit dikendalikan.

E

Dimensi politik identitas, yang dieksploitasi oleh aktor-aktor eksternal untuk memperlemah integrasi nasional dengan memanfaatkan perbedaan primordial.

A

Aspek kohesi sosial, karena politik identitas secara fundamental mengikis rasa persaudaraan, solidaritas, dan saling pengertian antarwarga negara yang beragam.

B

Aspek toleransi beragama, karena isu SARA seringkali digunakan untuk menyerang kelompok agama minoritas dalam arena politik, memperdalam jurang perbedaan.

C

Aspek integrasi nasional, karena fragmentasi masyarakat berdasarkan identitas dapat mengancam kesatuan bangsa secara keseluruhan dari dalam.

D

Aspek musyawarah mufakat, karena polarisasi politik dan wacana 'kami' versus 'mereka' menghambat tercapainya konsensus dalam pengambilan keputusan publik.

E

Aspek keadilan sosial, karena diskriminasi berdasarkan identitas primordial dapat menghambat pemerataan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara.

A

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015

B

TAP MPR No. II Tahun 2015

C

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2015

D

TAP MPR No. XII Tahun 2013

E

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2015

A

MPR

B

DPR

C

Presiden

D

DPR & DPRD

E

MPR & Presiden

A

Langsung

B

Tidak langsung

C

Retribusi umum

D

Retribusi jasa usaha

E

Perseorangan

A

Wawasan Nusantara

B

Wawasan Nasional

C

Ketahanan Nasional

D

Pembangunan Nasional

E

Wawasan Kenegaraan

A

Kebijakan substantif

B

Kebijakan regulatory

C

Kebijakan material

D

Kebijakan barang umum

E

Kebijakan redistributif

A

Dana yang bersumber dari pendapatan APBD kabupaten/kotayang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

B

Dana yang bersumber dari pendanaan Bank Indonesia dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

C

Dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

D

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

E

Dana yang bersumber dari pendapatan Bank Daerah dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi