Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

Pernyataan kemerdekaan yang terperinci

B

Bentuk pemerintahan republik

C

Sistem ekonomi kerakyatan

D

Dasar politik luar negeri bebas aktif

E

Pedoman pelaksanaan otonomi daerah

A

UU Nomor 21 Tahun 2003

B

UU Nomor 23 Tahun 2003

C

UU Nomor 25 Tahun 2003

D

UU Nomor 24 Tahun 2003

E

UU Nomor 22 Tahun 2003

A

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

B

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

C

Memutus pembubaran partai politik

D

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

E

Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata antar warga negara

A

Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI

B

Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal

C

Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan

D

Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu

E

Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai

A

TAP MPR Nomor IV/MPR/1983

B

TAP MPR Nomor III/MPR/1983

C

TAP MPR Nomor I/MPR/1983

D

TAP MPR Nomor II/MPR/1983

E

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985

A

Presiden dengan pertimbangan DPR

B

DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD

C

DPR atas usul Presiden

D

DPD dengan persetujuan DPR

E

Majelis Permusyawaratan Rakyat

A

Mengajukan usul rancangan undang-undang

B

Melantik Presiden dan Wakil Presiden

C

Memberikan grasi dan rehabilitasi

D

Mengangkat duta dan konsul

E

Mengadili penyelewengan konstitusi

A

Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR

B

Menetapkan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR

C

Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR

D

Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara

E

Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

A

Dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 37 UUD 1945

B

Memberikan kekuasaan yang terlalu absolut kepada lembaga eksekutif

C

Mekanisme referendum dianggap terlalu mahal dan tidak efektif

D

Menghambat proses demokratisasi di era Reformasi

E

Tidak lagi relevan dengan kondisi politik internasional

A

Sistem pemerintahan yang dijalankan

B

Mekanisme pemilihan kepala negara

C

Jumlah partai politik yang berpartisipasi

D

Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi

E

Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif