Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Pengaturan mengenai bentuk negara kesatuan

B

Tujuan nasional perlindungan segenap tumpah darah

C

Rumusan dasar negara yang mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya

D

Pernyataan mengenai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa

E

Landasan kedaulatan yang berada di tangan rakyat

A

Sebuah proses pengambilan suara secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

B

Mekanisme pengumpulan pendapat masyarakat untuk menyetujui atau menolak rencana MPR dalam mengamendemen UUD 1945.

C

Proses hukum untuk membatalkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi.

D

Diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan ekonomi nasional.

E

Pemungutan suara untuk menentukan status wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

A

Status Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi.

B

Republik sebagai bentuk pemerintahan resmi negara Indonesia.

C

Penetapan Presiden secara mutlak sebagai satu-satunya kepala pemerintahan tanpa pengawasan.

D

Dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.

E

Tujuan utama pembentukan pemerintahan negara Indonesia.

A

Sistem pemerintahan, ideologi negara, dan sejarah perjuangan bangsa.

B

Struktur militer, kebijakan ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam.

C

Sistem pemerintahan, pola hubungan antarlembaga negara, serta relasi antara negara dengan warga negaranya.

D

Hubungan diplomatik, sistem kepartaian, dan peraturan pajak daerah.

E

Mekanisme pemilihan umum, struktur peradilan, dan pembagian wilayah provinsi.

A

Kerja sama militer untuk memperluas wilayah kekuasaan nusantara.

B

Sistem pembagian kasta yang ketat dalam struktur masyarakat Majapahit.

C

Pentingnya toleransi kehidupan beragama antara penganut Buddha dan Hindu Siwa.

D

Peraturan perdagangan antar pulau di wilayah kerajaan.

E

Tata cara pemilihan raja dalam lingkungan keluarga kerajaan.

A

Peningkatan konflik antardaerah karena perbedaan pandangan.

B

Meningkatnya rasa bangga yang berlebihan terhadap suku sendiri (primordialisme).

C

Kesulitan dalam mencapai kata sepakat karena banyaknya ego golongan.

D

Munculnya hambatan dalam proses asimilasi budaya nasional.

E

Kekayaan sifat dan makna yang memperkuat persatuan bangsa serta negara.

A

Mengaku memiliki satu bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia.

B

Menyepakati penggunaan bahasa Indonesia dalam segala aspek kehidupan.

C

Menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

D

Menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pemerintahan.

E

Mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa di nusantara.

A

DPR dipilih oleh partai politik, sedangkan DPRD dipilih langsung oleh rakyat.

B

Masa jabatan DPR adalah seumur hidup, sedangkan DPRD hanya lima tahun.

C

DPR merupakan lembaga yudikatif, sedangkan DPRD adalah lembaga eksekutif daerah.

D

DPR berkedudukan di tingkat nasional (pusat), sementara DPRD berada di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota).

E

DPR bertanggung jawab kepada MPR, sedangkan DPRD bertanggung jawab kepada Gubernur.

A

Tetap sebagai lembaga tertinggi negara yang membawahi semua lembaga lainnya.

B

Memiliki kedudukan yang lebih rendah karena kekuasaannya telah dikurangi.

C

Menjadi lembaga yang paling dominan dalam menentukan kebijakan Presiden.

D

Berada pada posisi yang sejajar dengan lembaga negara lainnya (seperti DPR, Presiden, MA).

E

Sebagai lembaga penasihat yang tidak memiliki fungsi legislatif.

A

Kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional.

B

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.

C

Urusan yustisi atau sistem peradilan dan hukum.

D

Pengaturan moneter dan kebijakan fiskal nasional.

E

Pengelolaan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah.