Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

29 Mei 1945

B

1 Juni 1945

C

18 Agustus 1945

D

22 Juni 1945

E

17 Agustus 1945

A

Membentuk komite untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya

B

Menghimpun masukan, usulan, serta konsep terkait dasar negara dari para anggota BPUPKI

C

Merumuskan strategi hukum perang melawan penjajah

D

Mengkaji keselarasan antara adat istiadat kuno dengan sistem pemerintahan modern

E

Menyusun struktur keanggotaan organisasi PPKI

A

10 Juli 1945

B

14 Juli 1945

C

15 Juli 1945

D

22 Juni 1945

E

17 Juli 1945

A

Negara tidak memisahkan secara mutlak urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan

B

Agama tidak memiliki peran dalam ruang publik kenegaraan

C

Pemerintah tidak diperbolehkan mencampuri urusan keyakinan warga negara

D

Konstitusi negara dibuat berdasarkan satu hukum agama tertentu saja

E

Urusan agama sepenuhnya merupakan tanggung jawab individu tanpa fasilitasi negara

A

Sila ke-2 Pancasila dan Pasal 27 UUD 1945

B

Sila ke-5 Pancasila dan Pasal 30 UUD 1945

C

Sila ke-1 Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945

D

Sila ke-3 Pancasila dan Pasal 31 UUD 1945

E

Sila ke-4 Pancasila dan Pasal 28 UUD 1945

A

Pancasila hanya merupakan teori filosofis yang sulit dicapai

B

Pancasila merupakan rangkaian ide yang sangat jauh dari kenyataan hidup

C

Pancasila dapat diimplementasikan secara riil dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekadar angan-angan

D

Pancasila mengandung nilai-nilai yang mustahil untuk diterapkan dalam politik praktis

E

Pancasila merupakan ideologi yang statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman

A

Dasar Negara

B

Falsafah Bangsa

C

Sumber Hukum

D

Ideologi Negara

E

Landasan Konstitusi

A

Bintang - Sila ke-1

B

Rantai - Sila ke-2

C

Pohon Beringin - Sila ke-3

D

Kepala Singa - Sila ke-4

E

Padi dan Kapas - Sila ke-5

A

Sistem penggajian pegawai negeri secara mendalam

B

Tata cara pelaksanaan pemilu tingkat desa

C

Prosedur untuk melakukan amandemen serta pembatasan perubahan hal-hal tertentu dalam konstitusi

D

Daftar inventaris kekayaan negara secara rinci

E

Aturan teknis mengenai penggunaan media sosial bagi pejabat

A

Organisasi swasta

B

Pemerintah daerah saja

C

Negara

D

Lembaga kesehatan internasional

E

Pihak asuransi kesehatan