Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Jumlah populasi yang sangat besar

B

Tingginya ketergantungan pada modal asing

C

Besarnya cadangan kekayaan alam mentah

D

Kepemimpinan otoriter yang kuat

E

Keterlibatan aktif seluruh rakyat dan kedisiplinan aparat negara

A

Dihapus demi kepentingan negara

B

Sepenuhnya tidak diakui oleh sistem

C

Tetap diakui keberadaannya

D

Wajib dibagikan kepada masyarakat secara merata

E

Hanya boleh dimiliki oleh pejabat negara

A

Chauvinisme

B

Nasionalisme

C

Liberalisme

D

Sekularisme

E

Etnosentrisme

A

Menerima tanpa syarat demi kemajuan zaman

B

Menolak secara total untuk menjaga kemurnian budaya

C

Melakukan filterisasi dan penyesuaian dengan jati diri bangsa

D

Menganggap semua budaya asing berdampak negatif

E

Mengutamakan budaya asing karena lebih modern

A

Menjadi instrumen penyaring bagi budaya asing yang masuk

B

Menjadi fondasi agar bangsa tetap tegak menghadapi berbagai ancaman

C

Memberikan kapasitas bagi bangsa untuk menutup diri sepenuhnya dari bantuan luar negeri

D

Menjadi rujukan utama dalam mencari solusi konflik sosial dan politik

E

Menetapkan visi dan tujuan nasional yang ingin dicapai bersama

A

Ideologi alternatif

B

Simbol seremonial negara

C

Pandangan hidup saja

D

Dasar negara

E

Hukum pelengkap

A

Hanya peraturan yang tertulis dalam lembaran negara

B

Himpunan hukum tidak tertulis saja

C

Kumpulan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis

D

Pidato kenegaraan presiden

E

Kesepakatan politik antara partai

A

Prancis dan Jerman

B

Inggris dan Israel

C

Amerika Serikat dan Rusia

D

Jepang dan Belanda

E

Singapura dan Malaysia

A

Pemusatan kekuasaan pada eksekutif demi stabilitas

B

Supremasi hukum, terciptanya rasa aman, dan pembatasan kekuasaan negara

C

Penghapusan perbedaan kelas sosial secara paksa

D

Kebebasan individu tanpa batas hukum

E

Dominasi parlemen atas lembaga peradilan

A

Mahkamah Konstitusi (MK)

B

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

C

Kepolisian Republik Indonesia

D

Badan Pemeriksa Keuangan

E

Komisi Pemilihan Umum