Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

B

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

C

Memutus pembubaran partai politik

D

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

E

Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata antar warga negara

A

Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI

B

Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal

C

Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan

D

Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu

E

Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai

A

Pasal 33 dan 34

B

Pasal 23 dan 33

C

Pasal 31 dan 32

D

Pasal 27 dan 28

E

Pasal 29 dan 30

A

TAP MPR Nomor IV/MPR/1983

B

TAP MPR Nomor III/MPR/1983

C

TAP MPR Nomor I/MPR/1983

D

TAP MPR Nomor II/MPR/1983

E

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985

A

Irian Jaya

B

Aceh Darussalam

C

Timor Timur

D

Kalimantan Utara

E

Maluku Utara

A

Presiden dengan pertimbangan DPR

B

DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD

C

DPR atas usul Presiden

D

DPD dengan persetujuan DPR

E

Majelis Permusyawaratan Rakyat

A

TNI dan Polri

B

Seluruh rakyat Indonesia

C

Generasi muda penerus bangsa

D

Pemerintah pusat dan daerah

E

Organisasi kemasyarakatan

A

Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)

B

Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup

C

Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

D

Pembentukan kabinet Dwikora

E

Pelaksanaan pemilihan umum yang dipercepat

A

Mengajukan usul rancangan undang-undang

B

Melantik Presiden dan Wakil Presiden

C

Memberikan grasi dan rehabilitasi

D

Mengangkat duta dan konsul

E

Mengadili penyelewengan konstitusi

A

Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR

B

Menetapkan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR

C

Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR

D

Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara

E

Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)