Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Badan kehormatan daerah

B

Panitia anggaran dan pembelanjaan negara

C

Sekretaris Negara

D

Panitia musyawarah agung

E

Komisi yudisial

A

Pengusaha dan pemilik waralaba

B

Hakim dan badan peradilan

C

Pedagang

D

Penyedia jasa dan barang

E

Pengajar/dosen

A

Mosi tidak percaya presiden

B

Referendum

C

Pemilihan umum dan pemilihan daerah

D

Hak menyatakan pendapat di muka umum

E

Interpelasi

A

Terlepasnya negara-negara yang merupakan bagian dari negara Yugoslavia

B

Adanya keinginan Serbia untuk mendirikan negara sendiri

C

Kekuatan militer negara tersebut sudah lemah

D

Runtuhnya negara komunis Uni Sovyet

E

Terjadinya pertentangan antar etnis

A

Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya

B

Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya

C

Sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya

D

Merupakan penafsiran resmi lembaga yang merumuskan

E

Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar

A

Pembukaan UUD alenia 1

B

Pembukaan UUD alenia 2

C

Pembukaan UUD alenia 3

D

Pembukaan UUD alenia 4

E

Batang tubuh UUD 1945

A

Ke-1

B

Ke-2

C

Ke-3

D

Ke-4

E

Ke-5

A

Tidak adanya peraturan dikalangan elit politik Islam

B

Semangat kebangsaan yang keliru

C

Semangat toleransi yang berlebihan

D

Semangat juang yang kurang

E

Persepsi yang berbeda terhadap hakikat Islam

A

Realisasi Sumpah Pemuda 1928 dan dekrit Presiden

B

Anugerah kemerdekaan dari Belanda

C

Kebulatan tekad founding fathers

D

Kesepakatan Sekutu dengan Jepang setelah melalui perundingan yang sangat alot

E

Hadiah kemerdekaan yang sejati Jepang

A

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

B

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden

C

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

D

Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar

E

Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang