Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Pancasila melindungi kepentingan negara saja, Liberalisme melindungi rakyat.

B

Pancasila mengutamakan kebebasan mutlak, Liberalisme membatasi individu.

C

Pancasila menjunjung keseimbangan hak individu dan masyarakat, Liberalisme mengagungkan hak individu.

D

Pancasila menolak adanya hukum positif, Liberalisme sangat patuh hukum.

E

Pancasila berbasis agama semata, Liberalisme berbasis logika murni.

A

Agar Indonesia ditakuti oleh negara tetangga secara militer.

B

Menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersaing dan tidak diremehkan.

C

Memperluas wilayah kekuasaan negara ke negara lain.

D

Meningkatkan gaya hidup mewah para pejabat negara.

E

Mengisolasi diri dari pergaulan internasional agar mandiri.

A

Voting atau suara terbanyak sejak awal.

B

Keputusan sepihak dari pimpinan proyek.

C

Musyawarah untuk mencapai mufakat.

D

Mengikuti instruksi negara donor asing.

E

Debat terbuka yang memancing konflik.

A

Ekonomi Kerakyatan

B

Sosial Budaya

C

Pertahanan Keamanan

D

Politik

E

Lingkungan Hidup

A

Pancasila diadopsi secara resmi oleh PBB.

B

Nilai dasar Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan) dapat diterima dan berlaku di negara manapun.

C

Pancasila menghapus batas-batas negara.

D

Semua negara wajib menggunakan lambang Garuda.

E

Pancasila adalah gabungan dari semua ideologi dunia.

A

Sila Ke-5

B

Sila Ke-4

C

Sila Ke-3

D

Sila Ke-2

E

Sila Ke-1

A

Rakyat bebas berbuat apa saja tanpa aturan.

B

Pemerintah harus selalu menuruti keinginan demonstran.

C

Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan golongan/pribadi.

D

Negara tidak boleh memiliki pemimpin yang kuat.

E

Setiap keputusan harus melalui referendum nasional.

A

Hak Angket

B

Hak Interpelasi

C

Hak Menyatakan Pendapat

D

Hak Budget

E

Hak Imunitas

A

Mahkamah Agung (MA)

B

Mahkamah Konstitusi (MK)

C

Komisi Yudisial (KY)

D

Kejaksaan Agung

E

Kementerian Hukum dan HAM

A

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

B

Mahkamah Konstitusi (MK)

C

Mahkamah Agung (MA)

D

Menteri Hukum dan HAM

E

Kejaksaan Agung