Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

UUD NRI Tahun 1945, karena secara eksplisit menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

B

Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menuntut toleransi dan keadilan bagi semua umat beragama.

C

NKRI, karena kebijakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam stabilitas wilayah.

D

Bhinneka Tunggal Ika, karena kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan yang menjadi semboyan bangsa.

E

Semua pilar negara tersebut secara sinergis saling mendukung dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama.

A

Melaporkan setiap konten negatif kepada pihak berwajib dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

B

Mengabaikan informasi yang mencurigakan dan hanya membagikan konten positif untuk menjaga suasana kondusif.

C

Berpartisipasi aktif dalam diskusi daring untuk mengklarifikasi hoaks dan menyebarkan narasi kebangsaan yang positif.

D

Mengembangkan kemampuan literasi digital diri sendiri dan mendorong komunitas untuk memverifikasi informasi secara kritis.

E

Menuntut pemerintah untuk memperketat regulasi siber dan melakukan pemblokiran massal terhadap situs atau akun penyebar hoaks.

A

Sehubungan dengan peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar siaga dan memastikan pelayanan terbaik bagi para pasien. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik.

B

Sehubungan dengan peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di ibukota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar siaga dan memastikan pelayanan terbaik untuk para pasien. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik.

C

Mengingat adanya peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar siaga dan memastikan pelayanan terbaik kepada para pasien. Langkah ini adalah bentuk dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik.

D

Sehubungan dengan peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginstruksikan kepada seluruh fasilitas kesehatan agar siaga dan memastikan pelayanan terbaik bagi para pasien. Langkah ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik.

E

Dengan adanya peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar siaga dan memastikan pelayanan terbaik kepada para pasien. Langkah ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik.

A

Membatasi akses internet dan konten digital dari luar negeri secara ketat, serta mewajibkan penggunaan produk dan layanan domestik.

B

Mengintensifkan pembangunan infrastruktur fisik di daerah perbatasan dan pulau terluar untuk menegaskan kedaulatan wilayah.

C

Memperkuat sistem pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan yang adaptif dengan perkembangan zaman, serta mendorong kreasi dan inovasi lokal yang berdaya saing global.

D

Menggalakkan propaganda patriotisme melalui media massa dan menyelenggarakan acara kebangsaan secara masif untuk menumbuhkan rasa bangga.

E

Menerapkan sanksi hukum yang berat bagi setiap individu atau kelompok yang terbukti menyebarkan ideologi anti-nasionalisme dan memecah belah bangsa.

A

Frasa "Dalam rangka" seharusnya diganti dengan "Untuk" agar kalimat lebih ringkas dan efektif.

B

Penulisan "Disamping itu" merupakan kesalahan ejaan; seharusnya dipisah menjadi "Di samping itu".

C

Penggunaan kata "mengimplementasikan" kurang tepat dan seharusnya diganti dengan "menerapkan" karena lebih baku.

D

Kalimat kedua terlalu panjang dan perlu dipecah menjadi beberapa kalimat agar mudah dipahami.

E

Tanda koma setelah "Meskipun demikian" tidak diperlukan karena "Meskipun demikian" bukan konjungsi intrakalimat.

A

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.

B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.

C

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat.

D

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menekankan persatuan dalam keberagaman.

E

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat cita-cita dan tujuan negara.

A

Demi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kami telah menggalakkan program pelatihan bagi para pegawai.

B

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, program pelatihan telah digalakkan bagi pegawai.

C

Peningkatan kualitas layanan publik dapat dilakukan dengan menggalakkan program pelatihan bagi pegawai.

D

Agar kualitas layanan publik menjadi lebih baik, maka program pelatihan bagi pegawai perlu digalakkan.

E

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kami telah menggalakkan program pelatihan bagi para pegawai.

A

Prioritas utama adalah pembangunan kekuatan siber militer yang masif dan pengerahan pakar IT nasional untuk mempertahankan infrastruktur digital negara.

B

Memperketat regulasi internet dan menerapkan sensor ketat terhadap semua konten online untuk mencegah potensi ancaman disinformasi.

C

Mengembangkan kesadaran kritis dan literasi digital yang tinggi di kalangan masyarakat untuk mampu memverifikasi informasi, menolak hoaks, serta aktif melaporkan konten berbahaya sesuai prosedur hukum.

D

Mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti pelatihan dasar militer siber guna membentuk cadangan siber nasional yang siap tempur.

E

Menggalakkan semangat nasionalisme melalui media sosial secara masif untuk menangkis propaganda asing dan meningkatkan loyalitas terhadap pemerintah.

A

Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.

B

Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

C

Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

D

Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.

E

Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.

A

Mengadakan kampanye masif literasi digital dan pendidikan Pancasila berbasis kontekstualisasi masalah kekinian, dengan melibatkan berbagai platform media sosial dan kolaborasi lintas sektoral.

B

Meningkatkan pengawasan dan pemblokiran terhadap situs atau konten yang terindikasi menyebarkan ideologi radikal atau transnasional yang anti-Pancasila.

C

Menekankan pentingnya mempelajari sejarah perjuangan bangsa dan tokoh-tokoh pahlawan kepada generasi muda melalui kurikulum formal dan kegiatan ekstrakurikuler.

D

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam forum-forum dialog kebangsaan yang membahas tantangan nasionalisme di era digital serta mencari solusi bersama.

E

Fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat sebagai benteng moral utama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh ideologi asing.