Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Ius Soli

B

Ius Sanguinis

C

Bipatride

D

Apatride

E

Naturalisasi

A

Tempat kelahiran seseorang

B

Pertalian darah atau keturunan

C

Status pernikahan orang tua

D

Permohonan kepada menteri kehakiman

E

Lama menetap di suatu negara

A

Mempertahankan kemerdekaan dari serangan asing

B

Mengatur rumah tangga negara dan menjamin keadilan bagi rakyatnya

C

Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain

D

Menyatakan perang dan damai dengan negara tetangga

E

Ikut serta dalam organisasi internasional seperti PBB

A

De Facto

B

De Jure

C

De Kontrol

D

Sepihak

E

Sementara

A

Wilayah Teritorial

B

Wilayah ZEE

C

Wilayah Ekstrateritorial

D

Wilayah Landas Kontinen

E

Wilayah Okupasi

A

Jumlah orang yang memegang kekuasaan (satu vs banyak)

B

Pengangkatan (warisan/turun-temurun) vs Pemilihan (masa jabatan terbatas)

C

Ada tidaknya konstitusi yang membatasi

D

Kesejahteraan rakyatnya

E

Sistem kepartaian yang digunakan

A

Memastikan perusahaannya memberikan penawaran yang paling kompetitif dan transparan, lalu mengungkapkan kepemilikan sahamnya kepada panitia tender tanpa perlu menarik diri dari pengambilan keputusan akhir.

B

Membujuk perusahaannya untuk menarik diri dari tender kali ini, namun tetap memantau proses evaluasi tender secara pasif untuk memastikan keadilan.

C

Melanjutkan proses evaluasi tender secara objektif, dan hanya akan menarik diri jika ada indikasi yang jelas bahwa perusahaannya mendapatkan perlakuan istimewa.

D

Menyatakan secara resmi dan tertulis adanya benturan kepentingan kepada atasan langsung dan unit kepatuhan internal, kemudian secara penuh menarik diri dari seluruh tahapan proses pengadaan yang melibatkan perusahaannya, serta menyerahkan seluruh wewenang terkait kepada pejabat lain yang tidak memiliki afiliasi.

E

Mengundurkan diri dari jabatan Kepala Bagian Perencanaan Program untuk sepenuhnya menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik saat ini maupun di masa mendatang.

A

Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.

B

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.

C

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.

D

Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.

E

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.

A

Mengajak Bapak Budi berbicara empat mata untuk menyampaikan keprihatinan Anda secara personal dan mencoba memahami sudut pandangnya, sambil mengingatkan tentang etika ASN. Jika tidak ada perubahan positif, Anda akan melaporkannya kepada atasan atau unit terkait untuk penanganan lebih lanjut.

B

Mengingatkan Bapak Budi secara privat melalui pesan pribadi agar lebih bijak dalam berbagi konten di grup kantor dan menekankan pentingnya menjaga kondusifitas lingkungan kerja, tanpa membahas lebih jauh substansi kontennya.

C

Bersama beberapa rekan kerja yang resah, berdiskusi dan bersepakat untuk tidak menanggapi konten Bapak Budi agar tidak memicu perdebatan, sambil berharap ia akan berhenti sendiri seiring waktu.

D

Melaporkan langsung kepada atasan atau unit kepegawaian mengenai perilaku Bapak Budi dan konten yang dibagikannya, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi rekan kerja lainnya dan merusak citra ASN.

E

Mengabaikan konten tersebut dan tidak memberikan tanggapan apapun di grup, karena Anda menganggap setiap orang berhak atas pendapatnya sendiri selama tidak mengganggu pekerjaan secara langsung.

A

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

B

Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.

C

Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

D

Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.

E

Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.