PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWK CPNS 2026: Semua Topik

Halaman 248. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 2471
Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), prinsip netralitas adalah hal mutlak. Berdasarkan sejarah regulasi (seperti PP lama tahun 1979 hingga UU ASN terbaru), mengapa seorang PNS dilarang keras menjadi anggota atau pengurus partai politik?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 2472
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau sistem merit dalam manajemen kepegawaian harus bersifat terbuka. Apa implikasi utama dari transparansi sistem kepangkatan dan karir bagi integritas birokrasi?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 2473
Kebijakan pembangunan nasional pada hakikatnya harus bermuara pada 'Kemakmuran Masyarakat'. Hal ini merupakan implementasi langsung dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 2474
Salah satu hambatan utama dalam pembangunan nasional adalah ketimpangan distribusi penduduk yang terpusat di Pulau Jawa. Mengapa kondisi demografi yang tidak merata ini dapat mengancam integritas nasional?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 2475
Dalam konteks Otonomi Daerah, Gubernur memiliki peran ganda sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Wewenang Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II di tingkat provinsi didasarkan pada prinsip...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 2476
Hukum dapat dibedakan berdasarkan waktu berlakunya. Hukum yang telah disahkan dan berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu di suatu wilayah negara (Hukum Positif) disebut sebagai...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 2477
Dalam sejarah pembangunan (seperti era GBHN maupun RPJPN saat ini), beberapa wilayah seperti Aceh dan Papua sering mendapatkan 'Perhatian Khusus' atau status Otonomi Khusus. Tujuan utama kebijakan asimetris ini dalam bingkai NKRI adalah...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 2478
Dalam struktur ketatanegaraan RI, terdapat lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif. Manakah di bawah ini yang posisinya bukan sebagai Lembaga Tinggi Negara pemegang kekuasaan konstitusional, melainkan sebagai pembantu Presiden?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 2479
Presiden memiliki hak prerogatif di bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan Grasi (pengampunan hukuman). Berdasarkan UUD 1945 pasca-amandemen, dalam memberikan Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 2480
Siapakah pemegang kekuasaan pemerintahan (Eksekutif) menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.