Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Agar PNS fokus pada peningkatan kompetensi teknis semata

B

Mencegah konflik kepentingan dan diskriminasi dalam pelayanan publik

C

Karena partai politik tidak memberikan kontribusi pada negara

D

Untuk mengurangi beban anggaran belanja pegawai partai

E

Supaya PNS tidak memiliki hak politik sama sekali

A

Memudahkan masyarakat umum untuk mengintervensi jabatan

B

Menjamin kepastian karir berdasarkan kinerja dan mencegah nepotisme

C

Agar semua pegawai bisa naik pangkat secara otomatis setiap tahun

D

Menghilangkan peran pejabat pembina kepegawaian

E

Membuat persaingan antar pegawai menjadi tidak sehat

A

Melindungi segenap bangsa Indonesia

B

Mencerdaskan kehidupan bangsa

C

Memajukan kesejahteraan umum

D

Ikut melaksanakan ketertiban dunia

E

Mewujudkan kedaulatan rakyat

A

Karena menyebabkan Pulau Jawa menjadi terlalu modern dibandingkan daerah lain

B

Menimbulkan kesenjangan ekonomi (disparitas) yang memicu kecemburuan sosial antar-daerah

C

Membuat pemerintah pusat kesulitan berkomunikasi dengan daerah

D

Menghambat masuknya budaya asing ke wilayah terluar

E

Mengurangi hak politik penduduk di luar Jawa

A

Desentralisasi dan Dekonsentrasi

B

Sentralisasi mutlak

C

Tugas Pembantuan (Medebewind)

D

Otonomi Khusus

E

Federalisme

A

Ius Constituendum

B

Ius Constitutum

C

Hukum Alam

D

Hukum Adat

E

Yurisprudensi

A

Menganak-emaskan daerah yang kaya sumber daya alam

B

Memisahkan sistem hukum daerah tersebut dari hukum nasional

C

Merendam potensi konflik dan mengakomodasi hak asal-usul demi persatuan

D

Mempersiapkan daerah tersebut untuk menjadi negara bagian

E

Memberikan hak istimewa kepada pejabat daerah semata

A

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

B

Mahkamah Konstitusi (MK)

C

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

D

Kabinet / Kementerian Negara

E

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

A

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

B

Mahkamah Agung (MA)

C

Kejaksaan Agung

D

Menteri Hukum dan HAM

E

Komisi Yudisial

A

Presiden dibantu Wakil Presiden

B

Presiden dan DPR

C

Presiden dan MPR

D

Perdana Menteri

E

Menteri Dalam Negeri