Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Integritas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata untuk menghindari sanksi hukum.

B

Integritas adalah kemampuan individu untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan, terlepas dari tekanan eksternal.

C

Integritas merupakan manifestasi dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, yang diwujudkan dalam budaya kerja anti-korupsi serta akuntabilitas publik demi terciptanya keadilan sosial.

D

Integritas adalah komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum yang terjadi di lingkungan kerja demi menjaga citra positif instansi.

E

Integritas adalah sikap independen ASN yang tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok.

A

Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.

B

Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.

C

Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.

D

Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.

E

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.

A

Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara rutin sebagai bentuk kesiapan fisik dan mental untuk pertahanan fisik negara.

B

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang meningkatkan rasa nasionalisme dan gotong royong di lingkungan sekitar.

C

Mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang menanamkan kesadaran kritis terhadap ancaman siber, disinformasi, dan ideologi transnasional, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam menjaga integritas bangsa.

D

Menyetujui dan mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah terkait peningkatan anggaran pertahanan negara tanpa kritik, sebagai wujud ketaatan aparatur negara.

E

Melaporkan setiap indikasi adanya paham radikalisme atau intoleransi di lingkungan sekolah kepada pihak berwenang secara proaktif.

A

Melemahnya kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi, sehingga legitimasi hukum negara menjadi dipertanyakan.

B

Tergerusnya semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berpotensi memicu konflik horizontal, disintegrasi bangsa, dan perpecahan wilayah NKRI.

C

Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat, yang mengakibatkan stagnasi dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.

D

Peningkatan intervensi asing dalam urusan domestik Indonesia karena kevakuman ideologi yang kokoh dalam mengarahkan kebijakan luar negeri.

E

Sulitnya mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 karena kehilangan konsensus bersama dalam prioritas pembangunan.

A

Memperkuat alutsista dan kapasitas militer konvensional secara masif untuk menghadapi potensi invasi fisik dari negara lain.

B

Mengalokasikan seluruh anggaran pertahanan untuk pembangunan infrastruktur siber dan teknologi informasi guna menangkal serangan digital.

C

Menitikberatkan pada program deradikalisasi dan kontra-propaganda melalui pendekatan keamanan yang represif untuk menumpas ancaman ideologis.

D

Mengembangkan konsep pertahanan semesta yang mengintegrasikan kekuatan militer dan non-militer, melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi multi-dimensi ancaman, serta membangun ketahanan nasional berbasis nilai-nilai Pancasila.

E

Menerbitkan regulasi baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan informasi di ranah digital untuk mencegah penyebaran disinformasi dan ancaman non-militer lainnya.

A

Mendukung sepenuhnya pembatasan impor dan memfokuskan sumber daya hanya untuk produksi dalam negeri sebagai manifestasi kemandirian nasional yang mutlak, tanpa melibatkan bantuan eksternal.

B

Mendorong partisipasi aktif Indonesia dalam forum dan inisiatif global untuk kerja sama riset, pengembangan, dan distribusi vaksin, sambil tetap memastikan ketersediaan dan pemerataan akses bagi seluruh rakyat Indonesia.

C

Mengadvokasi sikap netralitas Indonesia dalam isu-isu kesehatan global, dengan fokus utama pada pemulihan ekonomi domestik dan kesejahteraan internal tanpa terlalu banyak terlibat dalam dinamika internasional.

D

Mendesak pemerintah untuk hanya menerima bantuan dari negara-negara sahabat yang memiliki ikatan sejarah atau ideologi yang kuat dengan Indonesia, mengabaikan tawaran dari negara lain yang tidak memiliki koneksi serupa.

E

Menolak segala bentuk bantuan atau kerja sama dengan pihak asing, menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus mampu berdiri sendiri sepenuhnya dalam menghadapi setiap tantangan global, tanpa intervensi apapun.

A

Pemerintah diharapkan terus meningkatkan transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang di keluarkan untuk publik.

B

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dalam setiap kebijakan yang di keluarkan pemerintah, adalah krusial bagi publik.

C

Transparansi dan akuntabilitas harus selalu ditingkatkan oleh pemerintah, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya, demi kepercayaan publik.

D

Setiap kebijakan yang di keluarkan pemerintah, harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan juga akuntabilitas demi publik.

E

Untuk publik, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan, perlu untuk ditingkatkan secara kontinyu.

A

Memprioritaskan keberlanjutan proyek dengan alasan demi kepentingan nasional yang lebih besar, seraya menyediakan kompensasi finansial yang memadai bagi masyarakat adat.

B

Menolak keras proyek tersebut demi menjaga kelestarian situs adat dan lingkungan, meskipun harus mengorbankan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

C

Mendorong dialog multisektoral untuk mencari solusi inovatif yang memungkinkan proyek berjalan dengan modifikasi, meminimalkan dampak negatif terhadap situs adat dan ekosistem, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dan berbagi manfaat.

D

Mengajukan usulan untuk memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak memiliki situs adat, meskipun hal tersebut dapat menunda proyek dan meningkatkan biaya.

E

Bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mekanisme pasar atau negosiasi antara investor dan masyarakat tanpa campur tangan aktif pemerintah daerah.

A

Mengembangkan platform digital interaktif yang memungkinkan generasi muda untuk berkreasi, berbagi, dan berdiskusi mengenai nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam bentuk konten multimedia yang relevan.

B

Memperketat pengawasan dan sensor terhadap konten digital asing yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif.

C

Menggalakkan kembali program penataran P4 secara masif di seluruh jenjang pendidikan, serta mewajibkan upacara bendera dengan intensitas lebih tinggi.

D

Mendorong penggunaan produk dalam negeri secara agresif melalui kampanye iklan besar-besaran, dengan fokus utama pada aspek ekonomi tanpa melibatkan edukasi filosofis.

E

Menyelenggarakan kegiatan studi banding ke negara-negara yang berhasil menjaga nasionalismenya di era modern, kemudian mengadaptasi program mereka secara langsung tanpa penyesuaian konteks lokal.

A

Mengutamakan pemenuhan aspirasi masyarakat lokal sepenuhnya karena ASN bertugas melayani rakyat di daerah tersebut.

B

Mematuhi kebijakan nasional secara mutlak dan mengabaikan tuntutan masyarakat lokal demi menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa.

C

Menganalisis kebijakan nasional dan aspirasi lokal secara komprehensif, kemudian mengusulkan formulasi kebijakan yang mengintegrasikan kedua kepentingan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

D

Menjadi mediator pasif antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, tanpa memberikan rekomendasi konkrit, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

E

Mendorong masyarakat lokal untuk menolak kebijakan pusat secara damai, jika kebijakan tersebut dinilai merugikan kearifan lokal.