Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Memprioritaskan penarikan investasi asing tanpa negosiasi ulang syarat-syarat yang lebih adil, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis memperkuat ketahanan budaya dan identitas nasional.

B

Menghentikan seluruh investasi asing dan membatasi akses budaya global secara ketat untuk melindungi kedaulatan ekonomi dan identitas budaya, meskipun berisiko memperlambat laju pembangunan nasional.

C

Mendorong negosiasi ulang kontrak investasi asing yang berkeadilan, memaksimalkan transfer teknologi dan kearifan lokal, serta secara simultan menggalakkan pendidikan karakter, literasi digital kritis, dan penguatan ekspresi budaya nasional melalui platform digital.

D

Menyerahkan sepenuhnya keputusan investasi kepada mekanisme pasar global dan membiarkan masyarakat secara mandiri menyaring pengaruh budaya asing tanpa campur tangan aktif dari pemerintah.

E

Mengandalkan bantuan dan arahan dari lembaga-lembaga internasional untuk mengelola sumber daya dan mengadopsi model pembangunan negara maju, sambil berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata.

A

Mengikuti pelatihan militer dasar secara mandiri untuk kesiapan fisik dan mental menghadapi kemungkinan agresi militer, sebagai bentuk kesiapsiagaan personal.

B

Melaporkan setiap konten negatif atau disinformasi yang ditemui di media sosial kepada pihak berwajib dan aktif mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks serta pentingnya literasi digital.

C

Meningkatkan kapasitas diri dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta memanfaatkannya untuk inovasi yang mendukung kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa di kancah global.

D

Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mempererat tali persaudaraan antarwarga, tanpa menyinggung isu politik atau keamanan, untuk menciptakan kerukunan beragama.

E

Mendukung penuh kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat sektor pertahanan militer, serta menyebarluaskan narasi positif tentang peran TNI/Polri dalam menjaga kedaulatan negara.

A

Tetap memasukkan kriteria tersebut karena secara teknis paling efisien dan menguntungkan daerah, dengan asumsi adiknya akan tetap bersaing secara fair dan profesional.

B

Mengeliminasi kriteria tersebut dan menggantinya dengan kriteria lain yang lebih umum, meskipun sedikit kurang efisien, demi menghindari konflik kepentingan.

C

Meneruskan dengan kriteria tersebut namun membuat deklarasi konflik kepentingan secara terbuka kepada atasan dan tim tender, serta memastikan transparansi proses.

D

Meminta adiknya untuk tidak ikut serta dalam tender proyek tersebut meskipun perusahaannya memenuhi kriteria terbaik, demi menjaga citra integritas pribadi.

E

Menyerahkan seluruh proses penyusunan kriteria tender dan evaluasi kepada tim independen serta menarik diri dari posisi ketua panitia proyek untuk memastikan objektivitas penuh dan menjunjung tinggi kepercayaan publik.

A

Meningkatkan kapabilitas pertahanan siber individu dan kolektif untuk menangkal serangan digital dan propaganda asing.

B

Aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan yang mendukung pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi nasional.

C

Memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sebagai landasan ideologi dan karakter bangsa.

D

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan patroli keamanan lingkungan atau kelompok relawan sosial untuk menjaga ketertiban umum.

E

Menguasai teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk bersaing di pasar global dan meningkatkan daya saing bangsa.

A

Melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana adanya karena sudah sah secara hukum, sambil berharap celah tersebut tidak ditemukan atau disalahgunakan.

B

Melaporkan celah tersebut kepada atasan langsung secara lisan tanpa memberikan alternatif solusi konkret.

C

Mengajukan protes terbuka kepada media massa dan publik untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut.

D

Secara proaktif menyusun kajian komprehensif mengenai dampak negatif celah kebijakan tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta mengusulkan revisi kebijakan atau regulasi pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga terkait, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.

E

Menggunakan informasi tentang celah tersebut untuk mengamankan posisi atau keuntungan pribadi sebelum kebijakan tersebut direvisi atau diungkap ke publik.

A

Konsep chauvinisme yang modern

B

Bentuk nasionalisme sempit dan eksklusif

C

Implementasi paham etnosentrisme

D

Strategi ketahanan nasional yang visioner

E

Wujud nasionalisme inklusif dan transformatif

A

Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.

B

Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.

C

Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.

D

Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.

E

Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.

A

Pancasila, karena menolak keberagaman dan persatuan sebagai nilai dasar bangsa.

B

UUD NRI Tahun 1945, karena menuntut pemisahan diri yang bertentangan dengan kedaulatan negara.

C

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara langsung menghendaki disintegrasi wilayah dan kedaulatan.

D

Bhinneka Tunggal Ika, karena tidak menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa.

E

Pancasila dan NKRI, karena menolak ideologi negara sekaligus mengancam keutuhan wilayah.

A

Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.

B

Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.

C

Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.

D

Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.

E

Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.

A

Mengadakan acara promosi besar-besaran produk lokal dan festival budaya tradisional secara rutin di setiap tingkatan pemerintahan.

B

Mendorong pemerintah untuk memblokir akses terhadap situs web dan konten digital asing yang dianggap merusak moral dan budaya bangsa.

C

Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal secara holistik dalam kurikulum pendidikan formal maupun informal, serta memfasilitasi ruang kreatif bagi generasi muda untuk mengekspresikan identitas nasional.

D

Mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dan menerapkan kebijakan proteksionisme ketat terhadap masuknya produk serta investasi asing.

E

Melaksanakan program wajib militer atau pelatihan bela negara secara massal bagi seluruh pemuda untuk menanamkan disiplin dan cinta tanah air.