Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Integritas adalah kesetiaan pada prosedur dan peraturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyimpangan.

B

Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan perilaku dalam setiap tindakan, baik dalam konteks profesional maupun personal, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara.

C

Integritas diwujudkan melalui capaian kinerja yang tinggi dan efisiensi birokrasi, meskipun terkadang harus mengambil jalan pintas demi percepatan pembangunan.

D

Integritas dipahami sebagai ketiadaan konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, demi menjaga citra positif institusi di mata publik.

E

Integritas adalah komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik suap, yang merupakan pilar utama pemberantasan korupsi.

A

Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.

B

Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.

C

Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

D

Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.

E

Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.

A

Mendukung usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi pemerintahan akan membawa kemajuan ekonomi yang lebih cepat, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

B

Menolak usulan tersebut karena sistem yang menguntungkan partai besar akan mengancam prinsip kebhinekaan dan inklusivitas politik, berpotensi memecah belah persatuan dalam bingkai NKRI.

C

Mengusulkan pembentukan tim kajian independen untuk meninjau dampak positif dan negatifnya secara komprehensif, tanpa memihak salah satu pandangan awal.

D

Berpendapat bahwa perubahan sistem pemilu adalah ranah legislatif dan tidak menjadi kompetensi ASN untuk memberikan pandangan substansif terhadapnya.

E

Mengajukan revisi terhadap usulan agar tetap menjamin representasi minoritas meskipun dengan proporsi yang lebih kecil, demi mengakomodasi semua pihak.

A

Nasionalisme diwujudkan melalui pengutamaan kepentingan kelompok etnis mayoritas dan penolakan tegas terhadap pengaruh budaya asing.

B

Nasionalisme diartikan sebagai ketaatan buta terhadap setiap kebijakan pemerintah tanpa kritik, demi menjaga stabilitas nasional.

C

Nasionalisme dipahami sebagai komitmen untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, serta berperan aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang damai berdasarkan Pancasila.

D

Nasionalisme berfokus pada isolasi diri dari pergaulan internasional dan proteksi ketat terhadap produk dalam negeri semata.

E

Nasionalisme lebih menitikberatkan pada pelestarian tradisi lokal dan budaya daerah yang paling menonjol, sebagai bentuk identitas bangsa.

A

Kepatuhan mutlak terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instruksi atasan secara hierarkis.

B

Konsistensi yang teguh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan norma etika pelayanan publik.

C

Kemampuan untuk menjaga rahasia negara dan tidak membocorkan informasi sensitif kepada publik tanpa otorisasi.

D

Keberanian untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan kepada pihak berwenang.

E

Fokus utama pada pencapaian target kinerja individu dan organisasi demi peningkatan citra positif instansi di mata masyarakat.

A

Melaporkan setiap konten negatif di media sosial kepada pihak berwenang dan mendesak pemerintah untuk memperketat sensor.

B

Meningkatkan kemampuan fisik dan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran sebagai persiapan untuk wajib militer jika negara memanggil.

C

Mengembangkan literasi digital pribadi yang tinggi, aktif menyaring informasi sebelum menyebarkannya, serta proaktif mengedukasi lingkungan sekitar tentang bahaya disinformasi.

D

Berpartisipasi aktif dalam demonstrasi menentang penyebaran berita bohong dan menuntut keadilan bagi penyebar hoaks.

E

Hanya mempercayai informasi yang disebarkan oleh sumber berita resmi pemerintah dan menghindari media sosial.

A

Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.

B

Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.

C

Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.

D

Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.

E

Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.

A

Nasionalisme Indonesia harus fokus pada penguatan ekonomi domestik dengan memberlakukan proteksi ketat terhadap produk asing agar industri lokal dapat bersaing.

B

Meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara regional untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman eksternal yang semakin kompleks.

C

Mengembangkan rasa bangga terhadap kebudayaan lokal sembari terbuka terhadap adaptasi nilai-nilai positif dari budaya global tanpa menghilangkan jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila.

D

Menekankan pentingnya mempelajari bahasa asing dan budaya global secara mendalam untuk meningkatkan daya saing individu di pasar kerja internasional.

E

Mendukung setiap kebijakan luar negeri yang berpihak pada kepentingan nasional secara mutlak, terlepas dari pertimbangan etika dan dampak kemanusiaan global.

A

Pancasila

B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C

Negara Kesatuan Republik Indonesia

D

Bhinneka Tunggal Ika

E

Ketetapan MPR

A

Mengutamakan pembangunan infrastruktur demi integrasi nasional, dengan mengabaikan tuntutan kelompok adat karena dianggap menghambat kemajuan.

B

Mendukung penuh penolakan kelompok adat sebagai bentuk pertahanan identitas lokal, bahkan jika itu menghambat kemajuan ekonomi nasional.

C

Mencari titik temu melalui dialog partisipatif, mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan, serta memastikan manfaat pembangunan juga dirasakan oleh masyarakat adat, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

D

Memberikan kompensasi finansial yang besar kepada kelompok adat agar bersedia menerima pembangunan, tanpa perlu melibatkan mereka dalam perencanaan.

E

Menggunakan kekuatan hukum untuk memaksakan pembangunan karena kepentingan nasional lebih tinggi daripada kepentingan kelompok.