Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Menguatnya pengaruh budaya pop asing yang mengikis identitas lokal generasi muda.

B

Adanya intervensi ekonomi negara-negara maju yang berpotensi mengancam kedaulatan finansial Indonesia.

C

Munculnya sentimen primordialisme dan eksklusivitas identitas kelompok yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

D

Perbedaan pandangan politik antar-elit nasional yang menghambat konsensus pembangunan jangka panjang.

E

Terbatasnya kemampuan Indonesia bersaing di pasar global yang dapat menurunkan kepercayaan diri bangsa.

A

Mendorong peningkatan anggaran pertahanan negara secara masif dan wajib militer bagi seluruh pemuda untuk menghadapi ancaman militer tradisional dan modern.

B

Melibatkan setiap warga negara dalam upaya kolektif menjaga ketahanan nasional di berbagai sektor, termasuk ekonomi digital, kebudayaan, lingkungan hidup, serta melawan hoaks dan radikalisme.

C

Mengedepankan kebijakan isolasionisme untuk meminimalisir pengaruh budaya asing dan ideologi transnasional yang berpotensi merusak nilai-nilai luhur bangsa.

D

Fokus pada pengembangan teknologi persenjataan canggih dan intelijen siber untuk mendeteksi dan menanggulangi serangan siber dari pihak eksternal.

E

Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi TNI dan Polri, sementara masyarakat cukup berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

A

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pemerintah berupaya keras untuk memastikan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat.

B

Pemerintah telah dan akan terus melakukan berbagai upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkesinambungan bagi semua warga negara.

C

Adalah merupakan suatu keharusan bagi pemerintah, guna senantiasa memperbaiki dan memperluas jangkauan layanan publik agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

D

Guna mencapai pelayanan publik yang prima, pemerintah senantiasa bertekad untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat merasakan manfaatnya.

E

Berbagai kebijakan telah dirumuskan dan diterapkan oleh pemerintah dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik, demi kesejahteraan masyarakat luas.

A

Menolak setiap tawaran gratifikasi dalam bentuk apapun.

B

Melaksanakan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.

C

Berani melaporkan rekan kerja yang melakukan pelanggaran etik tanpa takut konsekuensi.

D

Mengambil keputusan yang adil dan objektif, serta bertanggung jawab penuh atas setiap konsekuensinya, demi kepentingan publik, meskipun berpotensi merugikan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

E

Menjaga kerahasiaan data dan informasi negara yang bersifat sensitif.

A

Mencari bukti-bukti tambahan secara diam-diam dan menunggu momen yang tepat untuk melaporkan, mungkin setelah pensiun.

B

Mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada tugas-tugasnya sendiri, karena sudah mencoba menyampaikan secara internal dan tidak ada respons.

C

Melaporkan dugaan pelanggaran prosedur dan potensi kerugian negara tersebut kepada lembaga pengawas eksternal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.

D

Membujuk rekan kerja lain untuk juga mengabaikan masalah ini karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul.

E

Membuat nota dinas resmi kepada atasan untuk mencatat kekhawatirannya, tanpa mengambil tindakan lebih lanjut jika tidak ada respons.

A

Memprioritaskan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan memperbesar jumlah personel militer untuk menjaga kedaulatan teritorial.

B

Menggalakkan program wajib militer bagi seluruh warga negara produktif sebagai bentuk persiapan fisik dan mental pertahanan negara.

C

Mengembangkan literasi digital dan kesadaran siber di kalangan masyarakat, sambil memperkuat kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, akademisi) dalam membangun ketahanan siber nasional dan narasi kebangsaan.

D

Memperketat pengawasan terhadap konten media sosial dan informasi yang berpotensi memecah belah bangsa melalui regulasi ketat.

E

Menekankan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara intensif di semua jenjang pendidikan untuk memperkuat ideologi bangsa dari ancaman asing.

A

Memastikan keamanan data pribadi dan instansi dari serangan siber, serta melaporkan konten radikal atau hoaks yang ditemukan di media sosial.

B

Menginisiasi program-program sosial untuk memberdayakan masyarakat di wilayah perbatasan guna memperkuat kedaulatan negara dari ancaman luar.

C

Menyelaraskan setiap kebijakan dan tindakan dalam pelayanan publik dengan nilai-nilai Pancasila, menjaga integritas, profesionalisme, serta aktif dalam menyaring dan mengklarifikasi informasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

D

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

E

Menggalang dana untuk membantu korban bencana alam di seluruh pelosok negeri sebagai wujud kepedulian sosial.

A

Segera melaporkan akun-akun penyebar disinformasi tersebut kepada penyedia platform media sosial dan berharap akun-akun tersebut segera diblokir.

B

Secara proaktif menyusun dan menyebarkan konten edukasi berbasis data ilmiah, berkolaborasi dengan humas kementerian, para ahli kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk membangun narasi yang benar dan meningkatkan literasi digital publik.

C

Mengabaikan isu tersebut karena menilai bahwa penanganan disinformasi adalah ranah dan tanggung jawab lembaga penegak hukum atau Kementerian Komunikasi dan Informatika.

D

Mendesak pimpinan kementerian untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk penyebaran disinformasi dan menuntut penegak hukum untuk menindak tegas pelakunya.

E

Mengadakan diskusi internal terbatas dengan rekan kerja di kementerian untuk mengevaluasi dampak disinformasi tanpa mengambil langkah komunikasi publik eksternal secara langsung.

A

Menggalakkan secara masif perayaan adat dan tradisi lokal untuk memperkuat identitas kultural masyarakat, dengan asumsi hal itu akan secara otomatis menumbuhkan cinta tanah air.

B

Melakukan indoktrinasi langsung mengenai bahaya separatisme dan kewajiban membela negara melalui seminar dan ceramah resmi secara berkala di setiap desa.

C

Mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal sekaligus mengintegrasikan pendidikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.

D

Memperketat pengawasan terhadap masuknya informasi dan ideologi asing serta membatasi interaksi masyarakat dengan pihak luar untuk mencegah pengaruh negatif.

E

Mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur fisik secara besar-besaran agar masyarakat merasa lebih terhubung dengan pusat pemerintahan dan mendapatkan fasilitas yang setara.

A

Mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai manifestasi hak otonomi daerah yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat lokal.

B

Mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dan menjaga keutuhan NKRI, seraya mencari formulasi yang adil dan tidak diskriminatif dalam pemberdayaan penduduk lokal.

C

Menolak kebijakan tersebut secara mutlak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan.

D

Membiarkan kebijakan tersebut berjalan untuk melihat implementasinya terlebih dahulu, dengan harapan bahwa dampak negatifnya tidak terlalu signifikan terhadap persatuan bangsa.

E

Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kebijakan pro-lokal untuk pembangunan daerah, tanpa menyinggung potensi konflik dengan Pilar Negara.