Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Mendukung dengan syarat bahwa kurikulum dan program Pusat Kebudayaan Global harus secara proporsional mengedepankan kekayaan budaya nasional Indonesia sebagai tuan rumah, serta menjadikan ajang tersebut sebagai wadah afirmasi dan promosi budaya lokal ke mata dunia.

B

Menolak keras proyek tersebut karena dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk budaya asing yang merusak nilai-nilai luhur bangsa dan melemahkan rasa cinta tanah air.

C

Mendukung tanpa syarat dengan harapan bahwa masyarakat Indonesia cukup dewasa untuk memfilter sendiri pengaruh budaya asing dan tetap mempertahankan nasionalisme mereka.

D

Mendukung penuh karena proyek ini akan menempatkan Indonesia di garis depan pergaulan internasional dan menunjukkan kematangan bangsa dalam menerima keberagaman global.

E

Mengusulkan agar dana proyek dialihkan seluruhnya untuk memperkuat program-program kebudayaan lokal di daerah-daerah guna membentengi diri dari pengaruh globalisasi.

A

Pancasila, karena nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat di dalamnya adalah fondasi utama untuk mengatasi perpecahan dan membangun konsensus.

B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak penyebar hoax dan memelihara ketertiban sosial.

C

Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penekanan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan negara akan secara otomatis menekan potensi disintegrasi akibat polarisasi.

D

Bhinneka Tunggal Ika, karena prinsip keberagaman dalam persatuan adalah kunci untuk meredam konflik identitas dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.

E

TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966, karena ketetapan tersebut menegaskan larangan ideologi yang memecah belah bangsa.

A

Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden

B

Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang

C

Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi

D

Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari

E

Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU

A

MK menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.

B

MK menguji semua jenis peraturan, sedangkan MA hanya mengadili kasus kasasi.

C

MA berhak menguji Undang-Undang jika dimohonkan oleh Presiden, MK hanya sengketa Pemilu.

D

MK menguji peraturan pemerintah, sedangkan MA menguji Undang-Undang Dasar.

E

Keduanya memiliki wewenang yang sama dalam menguji Undang-Undang.

A

Karena sistem serikat adalah warisan Jepang yang harus dihapus.

B

Karena negara serikat membuat pemerintah pusat terlalu kuat dan otoriter.

C

Karena konsep negara bagian berpotensi memecah belah persatuan dan rawan intervensi kolonial (politik devide et impera).

D

Karena rakyat Indonesia belum siap berdemokrasi.

E

Karena PBB menolak mengakui kedaulatan bentuk serikat.

A

Boleh, selama tidak berupa uang tunai.

B

Boleh, karena itu adalah budaya ketimuran untuk menghargai pemberian.

C

Dilarang, karena termasuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

D

Dilarang, kecuali sudah mendapat izin dari atasan langsung.

E

Boleh, asalkan dilaporkan ke KPK setiap akhir tahun.

A

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

B

Mahkamah Agung (MA)

C

Mahkamah Konstitusi (MK)

D

Kejaksaan Agung

E

Menteri Hukum dan HAM

A

Mengikuti wajib militer dan latihan menembak.

B

Menciptakan sistem keamanan siber (cyber security) untuk melindungi data strategis negara dari peretas.

C

Menutup semua akses internet asing masuk ke Indonesia.

D

Menyebarkan propaganda pemerintah di media sosial.

E

Membatasi penggunaan teknologi asing di masyarakat.

A

Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah.

B

Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tertentu.

C

Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis.

D

Hak untuk mengubah rancangan undang-undang.

E

Hak untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatan.

A

Dari perjuangan fisik bersenjata menjadi perjuangan diplomasi.

B

Dari perjuangan bersifat kedaerahan (lokal) menjadi perjuangan bersifat nasional (persatuan).

C

Dari perjuangan radikal menjadi kooperatif dengan Belanda.

D

Dari perjuangan kaum tua menjadi perjuangan kaum muda saja.

E

Dari perjuangan politik menjadi perjuangan ekonomi.